Warga Minta Kembalikan Surat Hibah Lahan

0
141
Jumahat
Warga Desa Posek, Kecamatan Posek Kepulauan tuntut Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lingga untuk mengembalikan surat hibah lahan untuk pembangunan puskesmas namun tak sesuai dengan kesepakatan awal.

LINGGA – Pembangunan puskesmas itu direncakan dibangun di Kampung Tengah, RT 3 RW 6 Desa Posek.

Hal ini berdasarkan, realisasi pembangunan puskesmas yang dilakukan di daerah lain.

”Dua warga yang mengibahkan tanah seluas setengah hektare, menuntut agar Dinkes mengembalikan surat hibah yang telah diberikan kepala desa kepada Kepala Dinas Kesehatan sewaktu dijabat Syamsu Rizal,” kata Sekretaris Desa Posek, Junahat, Senin (25/3).

Dikatakannya, polemik pembangunan puskesmas ini berawal ketika tim survei pembangunan puskesmas mengatakan, bahwa letak puskesmas yang akan dibangun harus berada di daerah pemukiman masyarakat.

Hal ini telah merubah rencana awal pembangunan puskemas di daerah Tanjungpering yang jauh dari pemukiman.

”Atas hal ini dimusyawarahkan bersama masyarakat, bahwa pembangunan puskesmas akan dilakukan di RT 3 RW 6 Kampung Baru. Tepat di sebelah kantor desa dengan penambahan lahan setengah hektare lahan dari masyarakat,” terang Jumahat.

Namun dalam perjalanannya, tiba-tiba letak lembangunan puskesmas dikembakikan kembali ke daerah Tanjungpering tanpa adanya sosialisasi dengan masyarakat.

Atas hal ini, jelas masyarakat kecewa atas keputusan sepihak dari Pemkab Lingga.

”Bukan persoalan hanya persoalan lahan. Dengan letak puskesmas di Tanjungpering menjadi persoalan baru. Tingginya biaya transportasi, untuk mencapai puskesmas menjadi kendala bagi warga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” sebutnya.

Jumahat berharap, Dinas Kesehatan bisa mensosialisasikan kepada masyarakat kenapa pembangunan puskesmas tetap dilakukan di Tanjungpering.

Padahal hasil survei, yang dilakukan tim yang dibentuk Pemkab Lingga sudah menegaskan, bahwa daerah yang layak dibangun puskesmas adalah di Kampung Tengah yang dekat dengan pemukiman masyarakat.

”Sepengetahuan kami berdasarkan Permenkes No 75 Tahun 2014, pembangunan pusat pelayanan kesehatan harus berada di tengah pemukiman masyarakat. Jadi apa alasannya pembangunan tetap dilanjutkan di Tanjungpering yang jauh dari pemukiman masyarakat,” imbuhnya. (TENGKU IRWANSYAH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here