Warga Minta Pemko Bersikap Adil

0
199
WAKIL Ketua I DPRD Tanjungpinang Ade Angga bersama anggota DPRD Tanjungpinang Simon Awantoko foto bersam dengan guru dan siswa SDN 003 Tepilaut, belum lama ini di sekolah itu. f-martunas/tanjungpinang pos

Terkait Seragam Gratis SD-SMP Tanjungpinang Tahun 2019

Tahun ajaran baru 2019 nanti, siswa baru SD dan SMP di Tanjungpinang akan mendapatkan seragam gratis dari Pemko Tanjungpinang. Warga pun meminta Pemko berlaku adil bagi masyarakat.

TANJUNGPINANG – BERLAKU adil yang diminta masyarakat adalah, peruntukan program ini jangan untuk sekolah negeri saja. Sebab, yang namanya program pemerintah harus berlaku adil untuk seluruh masyarakat tanpa memandang sekolah negeri atau swasta.

Rido Hal, warga Ganet Permai mengatakan, salah satu keunggulan program Walikota dan Wakil Walikota Tanjungpinang Syahrul-Rahma saat Pilkada yang lalu adalah seragam gratis untuk siswa baru.

Tapi, belum pernah dijelaskan apakah program itu berlaku sama untuk siswa baru di sekolah negeri dan swasta. Belum dijelaskan juga ke masyarakat seperti apa sebenarnya program itu. Apakah semua kebutuhan siswa baru disiapkan pemerintah atau tidak.

Program ini, kata dia, benar-benar bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sebab, setiap tahun ajaran baru, orangtua selalu pusing memikirkan biaya seragam sekolah dan perlengkapan sekolah lainnya.

”Perlu juga sampaikan ini ke media. Biar pemerintah menjelaskan. Misalnya program itu berlaku untuk negeri saja atau swasta juga. Kalau hanya negeri, nanti masyarakat makin berlomba-lomba ke negeri. Jadinya swasta MPP (Mati Pelan-Pelan),” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, Rabu (21/11).

Namun, apabila program ini diberlakukan sama di sekolah negeri dan swasta, maka sebagian orangtua akan mengalah dan menyekolahkan anaknya di swasta karena sudah dapat bantuan dari pemerintah.

Saat tahun ajaran baru, kata dia, tujuan pertama orangtua siswa adalah mendaftarkan anaknya di sekolah negeri. Sekalipun rumahnya dekat ke sekolah swasta, namun tetap mencari negeri yang lebih jauh jaraknya.

Masuk swasta, kata dia, biayanya besar. Selain uang baju, ada juga biaya pendaftaran, uang bulanan, dan lainnya. Orangtua yang mata pencahariannya pas-pasan, pasti berpikir mendaftarkan anaknya di sekolah swasta.

Namun, jika baju dan kebutuhan sekolah anak disiapkan pemerintah, sebagian warga akan tertuju ke swasta. ”Saya yakin itu. Karena biaya seragam itu besar. Lima stel. Mau satu jutaan juga itu. Kan sudah terbantu,” ungkapnya lagi.

Kemudian, kata dia, pemerintah juga harus memikirkan swasta yang saat ini kekurangan siswa, sementara negeri berlebihan siswanya. Kata dia, jika dibiarkan berlama-lama seperti ini, pendidikan di Tanjungpinang akan timpang.

Menurutnya, justru situasi ini yang berbahaya jika dibiarkan terus-terusan seperti itu. Di satu sisi, mutu pendidikan sekolah negeri belum tentu makin bagus dengan jumlah siswa yang berlebihan satu kelas.

Di sisi lainnya, semangat sekolah swasta untuk mengembangkan pendidikan akan turun karena siswanya minim. ”Sekolah negeri begitu, swasta juga begitu. Tidak ada keseimbangan,” katanya memprediksi.

Rupanya, tambahnya lagi, setiap tahun Kemendikbud membuat aturan baru tentang PSB (Penerimaan Siswa Baru) atau kini disebut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Aturannya sudah jelas berapa jumlah siswa minimal dan maksimal baik untuk SD, SMP dan SMA sederajat.

”Saya pernah baca (aturan) itu. Tapi di Tanjungpinang melebihi kuota. Kadang satu kelas 40 orang. Malah ada yang lebih. Di aturannya tak bisa. Berarti, mutu siswa turun jika terlalu banyak satu kelas,” ungkapnya lagi.

Dengan program inilah, warga berharap, swasta bisa lebih hidup. Untuk itu, membantu siswa yang mau masuk swasta, secara tidak langsung, pemerintah sudah membantu menggelorakan kembali semangat swasta untuk sama-sama memajukan pendidikan di kota ini.

Kata dia, harusnya program seperti ini dilakukan sejak dulu. Sehingga pendidikan negeri dan swasta berimbang. Jika siswa negeri dan swasta berimbang, secara otomatis persaingan akan terus terjadi. Persaingan inilah jembatan memunculkan banyak prestasi.

Saat ini, menurutnya, persaingan itu tidak ketat. Karena guru negeri sibuk mengurusi siswanya yang terlalu banyak. Sementara swasta sulit mengimbangi negeri yang siswanya membeludak.

Ade Angga, Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang juga belum bisa memastikan apakah seragam gratis ini berlaku untuk sekolah swasta atau hanya untuk negeri saja.

”Belum dibahas. Agar tak salah bicara, sebaiknya nantilah setelah pembahasan. Yang membahasnya nanti Dinas Pendidikan dan Komisi I DPRD,” jelasnya.(MARTUNAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here