Warga Miskin Dapat Bantuan Hukum Gratis

0
853
TERIMA: Taba Iskandar (kiri) menerima draft pandangan Fraksi Golkar. f-istimewa/humas dprd kepri

DOMPAK – Masyarakat miskin di Kepri Kepri yang sedang berperkara atau bermasalah dengan hukum kini tidak perlu khawatir lagi. Jika tak punya uang untuk membayar pengacara atau penasihat hukum, maka Pemprov Kepri akan membantunya.

Hal ini akan tertuang di Peraturan daerah (Perda) Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin yang sedang dibahas DPRD Kepri dan saat ini hampir rampung. Dengan hadirnya perda ini, maka pemerintah menjamin seluruh masyarakat mendapatkan akses pendampingan di persidangan.

Ketua Pansus Bantuan Hukum DPRD Kepri, Taba Iskandar mengatakan, saat ini, masih banyak ditemukan rakyat miskin yang tak mendapat bantuan hukum saat berperkara.
Beragam alasan mencuat termasuk minimnya pemahaman dari masyarakat dan aparat penegak hukum.

”Masih banyak masyarakat miskin yang belum dapat bantuan hukum saat menjalani penyidikan di Kepolisian dan Kejaksaan. Aparat penegak hukum juga banyak yang tidak tahu UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kebanyakan masih mengacu ke KUHAP,” kata Taba di Graha Kepri, kemarin.

Menurutnya, dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 disebutkan bahwa negara bertanggungjawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Adapun bantuan hukum tersebut berupa jasa hukum secara cuma-cuma. Artinya, di setiap perkara yang dihadapi orang rakyat miskin dapat menikmati fasilitas bantuan hukum yang diakomodasi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepri.

”Penerima bantuan hukum adalah orang miskin dan pemberi bantuan hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan,” kata Taba. Seluruh fraksi-fraksi di DPRD juga memberikan tanggapan yang sama. Khusus untuk lembaga pemberi bantuan, Fraksi PDIP meminta agar perda ini memasukkan UU 18 tahun 2003 tentang advokat.

”Kami meminta agar dalam konsiderannya dimasukkan UU 18 tahun 2003, agar Perda ini semakin kuat,” kata Ery Suwandi menyampaikan pendapat fraksinya. Begitu juga dengan Golkar. Fraksi Beringin meminta agar Perda ini diperkuat dengan peraturan Gubernur.

”Kami meminta agar Gubernur mengeluarkan Pergub sebagai pelaksana teknisnya,” kata Raja Astagena dari Fraksi Golkar. Adapun fraksi PKS melalui juru bicaranya Abdulrahman mengharapkan agar nantinya porsi terbesar diberikan kepada non litigasi. Sedangkan fraksi Demokrat menyoroti tentang akreditasi dan verifikasi kepada organisasi bantuan hukum.

”Kami berharap agar akreditasi dan verifikasi, tidak menghalangi dan membatasi lembaga memberikan bantuan hukum,” kata Joko Nugroho dari Fraksi Demokrat.
Sejak lahirnya UU Bantuan hukum, Pemerintah diwajibkan memberikan bantuan hukum. Namun, Pemprov Kepri tergolong lambat membuat Perda ini.

Sebab, UU No.16 itu disahkan tahun 2011. Baru tahun 2017 dibuat Perdanya. Sedangkan 85 persen provinsi lain di Indonesia sudah memiliki Perda Bantuan Hukum ini. Perda Bantuan Hukum ini merupakan kewajiban pemerintah daerah sesuai UU No.16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Pasal 19 disebutkan, pelaksanaan UU ini perlumenetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin. Anggota DPRD Kepri Dapil Batam, Irwansyah mengatakan, berdasarkan informasi yang mereka kumpulkan, tahun 2016 lalu, sekitar 500 warga miskin di Batam bermasalah hukum.

Di Tanjungpinang sekitar 233 warga miskin yang bermasalah hukum. Di dua kota ini saja, sekitar 733 warga miskin bermasalah dengan hukum. Hanya 30 persen diantara mereka yang dapat bantuan hukum. 70 persen belum dapat bantuan hukum. Itu baru di dua kota. Belum dari 5 kabupaten lainnya. Artinya, Ranperda ini perlu segera ditetapkan menjadi perda.

Perda ini akan membantu masyarakat untuk mendapatkan keadilan yang merata. Sehingga, diharapkan warga miskin yang berhadapan dengan hukum tidak menjalani persidangan tanpa didampingi pengacara. Namun, masyarakat jangan salah kaprah. Perda ini ke depan bukan untuk membela masyarakat yang salah. Sebab, putusan tetap ada di tangan hakim.

Perda ini akan membantu menyiapkan pendamping hukum saja. Putusannya itu domain hakim. Setidaknya, warga miskin tidak dibiarkan menghadapi persidangan sendirian tanpa dibantu pemerintah. Masyarakat juga harus semakin memahami hukum itu. Jangan berpikiran berbuat kesalahan karena akan ada bantuan penasehat hukum yang dibiayai pemerintah. (mas)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here