Warga Sumberejo Sudah Bisa Mengurus Sertifikat Lahan

0
499
Raja Ariza (kanan) dan Suparno salam komando setelah mengesahkan Perda RDTR.f-ist/pemko tanjungpinang

Perda RDTR Tanjungpinang Disahkan

TANJUNGPINANG – Warga Kampung Sumberejo RW 10, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur, bersyukur karena pemerintah telah mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Tanjungpinang menjadi Peraturan Daerah (Perda), Jumat (3/8) lalu.

Sebelumnya, lahan yang ditempati warga masuk dalam Ruang Terbuka Hijau (RTH). Setelah disahkan Perda RDTR maka kawasan tersebut masuk kawasan pemukiman masyarakat.

Masyarakat di kawasan Kampung tersebut sejak tahun 2014 dimasukkan dalam kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Selama jadi RTH warga tidak bisa mengurus sertifikat lahan. Namun, kini warga sudah bisa mengurus sertifikat lahan di Badan Pertahanan Nasional (BPN) Tanjungpinang.

Baca Juga :  Kabasarnas: Peralatan SAR Harus Canggih

Pengesahan Ranperda RDTR ini menjadi Perda RDTR ini ditandatangani oleh Penjabat Walikota Tanjungpinang, H. Raja Ariza, MM dan Ketua DPRD Kota Tanjungpinang Suparno. Ariza menjelaskan bahwa RDTR yang di buat dalam sebuah aturan, berfungsi sebagai instrumem pengendalian mutu dalam pemanfaatan ruang dengan tetap berpedoman pada Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) tahun 2014 – 2034.

”RDTR juga sebagai acuan untuk pengendalian pemanfaatan ruang secara rinci, sebagai pedoman dalam penerbitan izin pemanfaatan ruang, sebagai pedoman dalam rencana tata bangunan dan lingkungan,” ungkap Ariza.

Baca Juga :  Lis Minta Maaf, Syahrul Berterima Kasih

Ariza juga menambahkan dari fungsi tersebut RDTR memiliki manfaat untuk penentu lokasi berbagai kegiatan yang juga sebagai alat operasional dalam pengendalian dan pengawasan yang akan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

”Dengan terbitnya Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang RTRW dapat dilihat lebih detail dalam Perda RDTR tersebut. Manfaat lainnya juga dapat memberikan motivasi, urgensi, efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahaan serta sebagqi upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses demokrasi yang dimulai di lapisan bawah. (bas)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here