Warga Sumberejo Sudah Bisa Urus Sertifikat Lahan

0
743
Kepala Bappelitbang Tanjungpinang H Surjadi (berdiri) saat melakukan pertemuan dengan masyarakat Sumberejo, belum lama ini.f-desi/tanjungpinang pos

Warga Kampung Sumberejo RW 10, Kelurahan Pinang Kencana, Kecamatan Tanjungpinang Timur akhirnya dapat bernafas lega.

TANJUNGPINANG – Kawasan lahan yang mereka tinggali, sebelumnya masuk dalam Ruang Terbuka Hijau (RTH), kini akan menjadi kawasan pemukiman masyarakat melalui Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Tanjungpinang. Rencananya Perda RDTR akan disahkan DPRD bersama Pemko Tanjungpinang. Masyarakat di kawasan Kampung tersebut sejak tahun 2014 dimasukkan dalam kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) mendapatkan hak mereka.

Anggota Pansus RDTR Pemko Tanjungpinang, Maskur Tilawahyu menuturkan, darf pembahasan sudah selesai. Sebelum di sahkan, dinas terkait yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) masih perlu melakukan singkronisasi ke lapangan.

Baca Juga :  1.000 Santri Diwisuda

Ia menuturkan, dengan peralihan status tersebut, maka masyarakat di Kampung Sumberejo segera memiliki sertifikat. Bahkan kawasan itu, ditunjuk menjadi wilayah yang menerima program Prona dari Badan Pertahanan Nasional (BPN). Tanjungpinang.

”Kalau Perdanya di sahkan, warga bisa membuat sertifikat hak milik. Selama ini memang tidak bisa karena status tersebut yang tertuang dalam RTRW yang di sahkan 2009 lalu,” tuturnya lagi.

Sebelumnya, Panitia Khusus (Pansus) Ranperda RDTR yang turun bersama Kepala Bappelitbang Tanjungpinang, Surjadi di Kampung Sumberejo yang pertemuannya dilaksanakan di aula milik warga.

Hadir dalam pertemuan Ketua Pansus RDTR, Beni SH MH beserta anggota lainnya, Maskur Tilawahyu, Ismiyati, Borman Sirait (alm), Ashadi Selayar dan lainnya.

Baca Juga :  Senin, Pengusaha Sembako Dikumpulkan

Mzet, salah satu warga setempat menuturkan, keresahan warga bermula sejak Perda RTRW di sahkan, 2014 lalu. Sebagian warga yang ingin meningkatkan status kepemilikan lahan menjadi sertifikat tidak bisa.

Maskur menuturkan, persoalan berbeda dengan status Hutan Lindung (HL) dan warna orenge atau kawasan Bandara. Ini tidak bisa diubah di tingkat kabupaten-kota, melainkan kewenangan di pusat.

Harus diakui, sebagian warga Kampung Sidomulyo dan Sumberejo Kecamatan Tanjungpinang Timur, sejak 2014 lalu ada masuk kawasan HL dan orange.

Persoalan dua status tersebut perlu pembahasan kembali. Pihak Bappelitbang mengaku sudah tiga kali menyurati pusat terkait peroalan ini, namun belum bisa ditindaklanjuti kembali. Di tempat terpisah, Ketua Pansus RDTR DPRD Tanjungpinang, Beni meminta, perwakilan dari Bappelitbang, Ketua RT/RW atau para tokoh masyarakat bersama anggota pansus turun bersama meninjau kawasan mana yang berstatus RTH, HL dan warna oren.

Baca Juga :  Aset BSM Capai Rp 1,8 Triliun

Jika banyak warga yang berada di kawasan oren maka perlu didudukkan bersama manajemen PT Angka Pura II, sebagai mengelola Bandar Udara RHF. (DESI-ABAS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here