Warnet Membandel, Denda Rp25 Juta

0
209
Anggota DPRD Gelar melaksanakan RDP, Rabu (12/9).

Tanjungpinang Darurat Kasus Anak

TANJUNGPINANG – Sanksi tegas akan diterapkan bagi warnet yang membandel dan selalu melanggar aturan. Denda akan diterapkan Rp25 juta. Jika tidak dibayar, maka izin dicabut.

Aturan ini makin keras karena warnet kerap dijadikan anak-anak sekolah berkumpul, nonton film porno hingga ditemukannya warnet tempat asusila di Tanjungpinang.

Ini merupakan salah satu hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan DPRD Tanjungpinang bersama kepala OPD dan unsur lainnya, menetapkan Tanjungpinang Darurat Kasus Anak.

RDP dilaksanakan di ruang rapat DPRD Tanjungpinang, Senggarang, Rabu (12/9). Dihadiri Waka I DPRD Tanjungpinang, Ade Angga, Ketua Komisi I DPRD Tanjungpinang, Maskur Tilawahyu. Didampingi anggota Komisi I DPRD Tanjungpinang, Hendy Amerta, Rika Ardian beserta Ginta Asmara.

Hadir beberapa kepala OPD, Kadisdik Tanjungpinang, HZ “Dadang AG, Kepala DP3A Kota Tanjungpinang, Ahmad Yani, Kasatpol PP Tanjungpinang, Efendy, KPPAD Kepri, M Faizal, perwakilan Kominfo Tanjungpinang serta tokoh masyarakat Jalan Sumatera dan LAM Tanjungpinang.

Maskur menuturkan, Tanjungpinang sudah ditetapkan sebagai darurat kasus anak melalui beberapa kejadian yang mencuat akhir-akhir ini. Menurutnya, pola kenakalan remaja sekarang sudah bergeser dan perlu peranan semua pihak untuk melakukan pencegahan dan penindakan.

”Pola kenakalan remaja sekarang sudah bergeser, kekhawatiran orang tua bukan karena anak tak pulang ke rumah lagi, namun sekarang tindakan pencurian dan pergaulan bebas,” ujarnya di dalam RDP.

Banyak anak-anak yang kini terpaksa berurusan dengan pihak kepolisian karena tindakan kriminal. Selain itu, putus sekolah dan hamil di luar nikah. Ini yang perlu terus diminimalisir melalui berbagai pembinaan yang perlu dilakukan.

Ia menuturkan, ada empat poin penting dari hasil RDP tersebut, pertama yaitu seperti disampaikan Waka II DPRD Tanjungpinang, Ade Angga bahwa, khusus kepada warnet yang diduga sebagai wadah bagi anak-anak melakukan tindakan asusila, harus diberikan sanksi tegas.

Bukan hanya pencabutan izin sementara, tetapi juga menegakkan Perda Keteriban Umum yaitu mengenakan denda kepada pelaku usaha senilai Rp25 juta rupiah. ”Bila ini tidak disanggupi maka izin usahanya tidak boleh diberikan,” tuturnya.

Kedua yaitu, memoratorium pemberian izin kepada pelaku usaha warnet yang baru. Sampai dengan selesainya proses penyeledikan di semua warnet tidak ada komunitas-komunitas yang salah.

Maskur menuturkan, selain itu, Satpol PP melakukan pengawasan kepada seluruh warnet, minimal minggu depan sudah mendapatkan data berapa warnet berizin dan tak berizin.

Serta membentuk Satgas yang diketuai perwakilan BPPT Tanjungpinang yang beranggota beberapa OPD lainnya yang terkait. Diantaranya, Satpol PP, Dinas Pendidikan, perwakilan DP3A Kota Tanjungpinang serta dari DPRD Tanjungpinang, Maskur Tilawahyu sendiri.

Ia meminta, persoalan yang mencuat tidak boleh dipandang enteng. Harus diselesaikan dengan tindakan-tindakan nyata.

Dari hasil yang disampaikan Kasatpol PP Tanjungpinang, Efendy bahwa ada komunitas Cucu Mbah yang anggotanya para remaja. Mereka bahkan mengaku terlibat dalam pergaulan bebas.

”Salah satu anak yang kami introgasi mengaku sudah lima kali melakukan hubungan layaknya suami istri. Kami tidak menemukan bukti tindakan itu memang dan anak itu mengaku melakukannya di luar bukan di warnet itu,” ucap Efendy dalam RDP.

Meski demikian, dari hasil patroli yang dilakukan anggota Satpol PP di warnet di Jalan Sumatera itu, ada dua remaja berlawanan jenis duduk berdekatan. Serta rok perempuan remajanya tersintak ke atas dengan posisi kaki bersanggah di atas meja.

”Kami memang tidak menemukan secara kasat mata terkait berhubungan bebas di warnet itu, namun kami menganggap tindakan anak-anak yang berdua dengan posisi seperti itu sudah masuk bermesraan,” ungkapnya.

Kepala DP3A Tanjungpinang, Ahmad Yani menuturkan, bukan hanya komunitas Cucu Mbah, namun juga hasil penelusuran di lapangan bahwa muncul komunitas lainnya. Diantaranya Bendera Hitam dan Cucu Darah.

Sesuai hasil rekapan DP3A Tanjungpinang, sampai dengan Agustus 2018, ada 43 kasus kenakalan remaja. Terdiri dari 26 merupakan korban dan 17 merupakan pelaku yang terdiri dari berbagai kasusu.

Sebagai pelaku, diantaranya tindakan pelecehan seksual, kekerasan serta kriminal yaitu pencurian. Di tahun 2017 lalu, ada 74 kasus terhadap anak-anak, diantaranya 54 sebagai korban dan 20 sebagai pelaku. Namun tindakan yang dilakukan para remaja tersebut lebih kepada kriminal yaitu pencurian.

”Ada pergeseran kenakalan yang dilakukan anak-anak, semua memang tidak baik namun tahun ini lebih kepada anak-anak melakukan pergaulan bebas,” ucapnya.

KPPAD Kepri, M Faizal menuturkan, pihaknya hadir memberikan dukungan kepada sleuruh OPD, untuk melaksanakan peranannya.

”Kami memastikan bahwa kasus-kasus yang menyangkut anak diberikan pendampingan yang benar, jangan sampai anak tersebut menjadi korban lagi. Serta terus bersinergi dengan pemerintah agar kasus terkait anak berkurang,” ucapnya.

Ia menuturkan, ada beberapa tren kenakalan remaja sekarang, yang bahkan bermula dari warnet. Ini yang perlu segera disikapi.

”Kami sudah sering melaksanakan rapat dengan Pemko Tanjungpinang serta meminta adanya pengawasan kepada warnet-warnet. Kami tidak meminta menutup warnet namun menegakkan sesuai aturan. Jangan gara-gara warnet banyak karakter anak yang rusak. Ini yang perlu diantisipasi,” paparnya. (dlp)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here