Waspadai Duit Bauksit di Pemilu

0
174
Iskandar

TANJUNGPINANG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri Iskandarsyah mengatakan dengan adanya izin penambangan sisa bauksit di Bintan jelang pemilu perlu diwaspadai. Pemerintah yang memberikan izin untuk mengekspor sisa penambangan itu harus ketat melakukan pengawasan.

”Jangan sampai lokasi maupun jumlah kuota yang diekspor melebihi dari izin yang sudah keluarkan pemerintah daerah. Karena efek negatif dari pertambangan ini sangat besar terhadap kerusakan lingkungan,” ujar politisi jebolan Belanda ini, kemarin.

Menurut Iskandar, tidak boleh sisa-sisa penambangan tersebut ditambah dengan penambangan kawasan baru yang tidak sesuai dengan mekanisme sehingga kerusakan lingkungan bertambah luas seperti yang terjadi di beberapa lokasi di Kabupaten Bintan.

Beberapa akun Facebook warga mem-posting kerusakan lingkungan di Bintan akibat penggalian bahan bauksit di beberapa lokasi. Bahkan ada lokasi di dekat kuburan hanya beberapa meter tetap diambil tanah yang mengandung bauksit.

Dikatakan Iskandarsyah, mendekati pemilu, dia melihat penambangan bauksit juga semakin marak. ”Jangan sampai penambangan ini berbau politik sehingga merusak lingkungan,” kata dia.

Seperti dilansir Metcom, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan dua perusahaan yang bisa ekspor di antaranya yakni PT Integra Mining Nusantara dan PT Cahaya November. Agung bilang dua perusahaan tersebut sudah bisa mengekspor mineral sejak November. Dia bilang dua perusahaan tersebut telah menyampaikan perkembangan pembangunan pabrik pemurnian dan pengolahan (smelter) sesuai target. Sementara untuk dua perusahaan lainnya, masih kata Agung, masa rekomendasi ekspornya telah berakhir otomatis dan tidak bisa ekspor.

Dua perusahaan tersebut kata Agung yakni PT Integra Mining Nusantara dan PT Cahaya November. Agung bilang dua perusahaan tersebut sudah bisa mengekspor mineral sejak November. Dia bilang dua perusahaan tersebut telah menyampaikan perkembangan pembangunan pabrik pemurnian dan pengolahan (smelter) sesuai target. Sementara untuk dua perusahaan lainnya, masih kata Agung, masa rekomendasi ekspornya telah berakhir otomatis dan tidak bisa ekspor.

”Kalau pembangunan smelter tidak sesuai harapan artinya dia melanggar komitmen,” jelas Agung.

Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Bintan dan Tanjungpinang, Ruwa, seperti dilansir antara.com, membenarkan dalam sepekan terakhir tim berada di lokasi pertambangan bauksit pada sejumlah pulau. Mereka, yang didampingi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepri, bergerak ke sejumlah lokasi tambang. Plang peringatan ditancapkan di kawasan hutan lindung agar tidak ada yang menambang di sana.

Menurut Ruwa, sempat ada pihak yang menghambat kerja kami Tim saat di lokasi tambang ilegal. Karena itu, pengawasan di lokasi tambang ilegal didampingi TNI AD bersenjata lengkap. Saat ini, ada empat perusahaan yang kedapatan melakukan penambangan ilegal. Perusahaan itu, yakni CV Demor, CV Gemilang Sukses, CV Azura Gemerlang dan CV Swakarya Mandiri.

Keempat perusahaan itu hanya diberikan surat teguran dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepri pada 4 Februari 2019. Berdasarkan surat yang ditandatangani Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepri Yerry Suparna, keempat perusahaan diketahui menambang di kawasan hutan produksi terbatas dan hutam produksi konversi di Tanjung Elong dan Pulau Koyang di Desa Mantang Lama, Kecamatan Mantang.

Perusahaan-perusahaan itu juga menambang secara ilegal di Pulau Buton dan Desa Air Glubi di Kecamatan Bintan Pesisir. Keempat badan usaha itu diduga melanggar Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Pemberantasan dan Pencegahan Hutan Lindung. “Kasus ini sudah kami serahkan ke tim penyidik,” ujar Ruwa.

Sejumlah staf Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepri juga sudah memberi penjelasan kepada Tim KLHK di Tanjungpinang. Dari hasil verifikasi lapangan pengaduan dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan oleh kegiatan pertambangan bauksit oleh PT Gunung Bintan Abadi (GBA), diperoleh informasi bahwa perusahaan yang mendapat izin ekspor bauksit seberat 1,6 juta matrik ton itu merupakan pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi dan Produksi (OP) Bauksit. (pat)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here