Waspadai Kriminalitas diLaut

0
230
H TS Arif Fadillah

MBS penyebrangan antar pulau di kepri. Mesti ada X-ray di setiap pelabuhan penumpang. Penumpang yg membawa sabu, ganja, narkotika sudah tentu tidak terlacak dengan alat, jangan hanya spanduk bertliskan berantas narkoba yang diperbanyak, sementara pengawasan tak ada peningkatan. Narkoba dibrantas, tapi penyelundupan narkoba justru di permudah dengan lemahnya pemeriksaan barang yang masuk.
+6285668430633

Alat Nelayan Asing Canggih
MBS.IBUK Susi mentri Kelautan telah menerapkan hukuman keras lagi berat terhadap kapal pencuri ikan di laut Kepulauan Riau. Kapal diledakkan, ditenggelamkan orangnya diproses menurut hukum. Tapi belum membuat pencuri ikan ciut nyalinya, sampai akhir2 ini pencuri dari negara Thailand, Vitnam, Philipina dan termasuk dari jiran Malaysia ramai2 masih mau mencuri ikan ke perairan Kepri.Jadi bukti, biar alur lautnya sama tapi ikannya banyak di laut Kepri. Mereka kerja cepat, sebentar hasilnya besar karena punya pukat harimau dan peralatan canggih lainnya. Anehnya pemerintah kita buat aturan nelayan kita dilarang pakai pukat harimau,alasannya ikan takut habis. Mana bisa ikan di laut bisa habis,sama saja dg ayam dipotong hari2 tapi tetap ada juga, sebab makhluk itu milik Allah.,Dia yg memeliharanya,kita harus yakin.
+6281364252006

TANGGAPAN:
Wilayah Kepri yang lebih luas wilayah lautannya dibandingkan daratan merupakan keuntungan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Ada banyak potensi terjadinya pelanggaran di wilayah perairan Provinsi Kepri yang harus ditegakkan dengan tegas dan bermartabat.

Luas daratan kita hanya 4 persen dan lautan hingga 96 persen. Oleh karena itu diperlukan penegakan hukum di laut yang tegas dan menjunjung tinggi nilai kebenaran.

Banyak sekali pelanggaran yang terjadi di wilayah laut di antaranya illegal fishing, penyelundupan barang, transaksi narkoba. Semua itu berdampak buruk bagi perkembangan dan pembangunan di Provinsi Kepri.

Kerja sama dari semua pihak baik dari Angkatan Laut, Polair, Bea dan Cukai, Bakamla dan Kejaksaaan sangat diperlukan untuk meminimalisir dan menekan angka kejahatan di laut kita. Dengan menekan angka kejahatan di laut maka kita bisa makmsimal memanfaatkan kekayaan laut kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kita berharap dalam diskusi-diskusi FGD bisa membuahkan hasil yang bisa diimplementasikan serta diaplikasikan oleh semua aparat yang terlibat dalam penanganan masalah hukum di laut serta sinergi serta koordinasi antar lembaga menjadi lebih baik.(mas/ais)

H TS. Arif Fadillah
Sekdaprov

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here