Waspadai Masalah Distribusi Logistik Pemilu di Kepri

0
539
Sekda Provinsi Kepri Arief Fadillah bersama anggota DPR RI membahas pilkada 2020 di Batam.f-humas pemprov kepri untuk tanjungpinang pos
Sekda Provinsi Kepri TS Arif Fadillah menjelaskan pelaksanan pilkada 2020 khususnya di Kepri akan dihadapkan pada permasalahan distribusi logistik. Karena kondisi letak geografis Kepri yang terdiri pulau-pulau.

BATAM – ”Ini selalu menjadi persoalan yang terus berulang. Meski begitu secara umum, Provinsi Kepri dan 6 kabupaten/kota minus Kota Tanjungpinang, siap melaksanakan pesta demokrasi 2020 mendatang.” jelas Arief Fadillah saat menerima kunjungan kerja sepesifik Komisi II DRP RI ke Provinsi Kepri bertempat di Graha Kepri Batam, Kamis (14/11).

Diakui Arif, persoalan yang paling menonjol dihadapi Kepri memang masalah logistik. Utamanya untuk mendistribusikan keperluan terkait pelaksanaan pilkada. Bagaimana saat kita harus mengantarkan logistik ke pulau kecil dan terluar.

Baca Juga :  Sandi Kampanye di Kepri 27 Oktober

”Itu yang terus carikan jalan keluarnya,” jelas Arif.

Provinsi Kepri juga sambung Arif telah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) beberapa waktu lalu bersama KPUD dan Bawaslu Kepri. Pun juga dengan launching pilkada 2020.

”Penandatangan ini menjadikan Provinsi Kepri paling awal menyerahkan NPHD dan melaunching pilkada,” kata Arif.

Arif juga menyoroti persoalan netralitas PNS dalam proses pilkada. Bahkan sebagai bentuk komitmen netralitas abdi negara, kalau bisa PNS disamakan dengan TNI/Polri tidak menggunakan hak pilihnya.

Ketua Rombongan sekaligus Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo menekankan kalau kunjungan ke Kepri memang guna melihat dan memastikan terkait kesiapan dan persiapan pilkada 2020. Karena tidak mungkin tidak ada persoalan dan kendala terkait pelaksanaan pilkada.

Baca Juga :  Dugaan Politik Uang, Bawaslu Cari Bukti

Persoalan anggaran menjadi sangat penting diperhatikan. Karenanya anggaran dana pilkada yang tertuang dalam NPHD Kepri, mulai dari proses pencairan, penyaluran dan penyusunannya harus diperhatikan dengan betul-betul, pintanya.

Juga dengan kesiapan KPU baik provinsi, kabupaten/kota mulai dari tahapan, penyuluhan hingga melakukan bimbinangan teknis bagi penyelenggara. Dalam hal ini petugas PPK, PPS, PPDP hingga KPPS. ”Jangan sampai ini juga menjadi permasalahan,” tegasnya.

Pun juga dengan masalah daftar pemilih. Baik itu data pemilih ganda, tidak sesuai alamat sampai keterbatasan identitas pemilih karena ketiadaan blangko KTP. Begitu juga dengan tingkat partisipasi pemilih. Makin ke sini, tingkat kepesertaan masyarakat, harus makin meningkat, harapnya.

Baca Juga :  Hinca: Demokrat Yakin Dapat Kursi

Hadir pada pertemuan tersebut, anggota KPUD Provinsi Kepri, anggota Bawaslu Kepri, Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten/kota dan staf ahli bupati/walikota se Kepri serta hadirin anggota lainnya yang terkait dengan tugas Komisi II. (MARTUNAS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here