Wawako Minta Hak Pakai Lahan ke Menteri

0
415
Jumpai menteri: Amsakar saat menemui menteri ATR Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Kepala BPN Sofyan Djalil. F-XXX/TANJUNGPINANG POS

Batam – Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Batam sudah disahkan DPRD Batam, sejak 2009 lalu. Perda itu merupakan perda RTRW tahun 2008-2028.

Namun, hingga saat ini, RTRW itu belum disahkan pemerintah pusat. Ditargetkan, pada tahun 2017 ini sudah selesai dan diharapkan, pada tahun 2018 nanti, Perda itu sudah bisa diberlakukan. Hal itu dikatakan Ketua DPRD Batam, Nuryanto, Rabu (8/2) di Batam.

”Tata ruang semoga 2017 ini sudah lama selesai dan disahkan di Batam. Namun belum juga dapat rekomendasi dari pemerintah pusat untuk penerapannya. Rencananya, dari situ kita berangkat menggenjot pembangunan. Termaksud kita akan lihat pastinya yang disahkan untuk pertanian. Karena kita ingin ada lokalisir untuk pertanian di hinterland,” harapnya.

Sebelumnya, Perda Nomor 2 tahun 2004 tentang RTRW Batam 2004-2014, sudah direvisi tahun 2009. Kawasan yang dulu bukan pusat bisnis dan industri, sebagian diubah menjadi kawasan industri hingga peruntukan lahan di Batam diperjelas.

Di sisi lain, Badan Pengusahaan (BP) Batam sudah memiliki dasar hukum untuk pengalokasian lahan, didasarkan pada Perpres tahun 2011, tentang tata ruang kawasan perdagangan dan pelabuhan bebas, Batam, Bintan dan Karimun.

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, kemarin masih berada di Jakarta untuk mengunjungi Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN Sofyan Djalil.

Kujungan itu untuk pemantapan dan sinkronisasi rencana kerja Pemko Batam. Khususnya berkaitan dengan aspek tata ruang dan pertanahan.

Menurut Amsakar dalam rilis yang disampaikan Humas Pemko Batam, ia meminta Kementerian ATR dapat memproses pelepasan hak pengelolaan atas tanah yang diperuntukkan sebagai fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).

”Selain itu lahan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, jalan dan lainnya mesti diterbitkan hak pakai instansi pemerintah atas nama Pemerintah Kota Batam, Pemprov Kepri atau kementerian/lembaga sesuai wewenangnya,” harap Amsakar.

Selain itu Amsakar juga mengatakan Pemko Batam membutuhkan dukungan Kementerian ATR untuk memproses pendaftaran Hak Pengelolaan.

Diakui Amsakar, lima tahun ke depan, Pemko Batam butuh tanah untuk persiapan rencana pemekaran kecamatan.

Dan dibutuhkan dukungan dari BP Batam dan Kementerian ATR untuk menjamin ketersediaan lahan dan pendaftaran hak atas tanahnya.

”Lahan itu untuk pembangunan kantor camat, lurah, polsek, puskesmas, sekolah serta fasum fasos lainnya,” jelas Amsakar.

Rombongan Amsakar juga menceritakan mengenai kawasan Rempang, Galang dan Galang Baru juga terkait tata ruang Kota Batam yang dipaparkan oleh Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Batam, Wan Darussalam.(MARTUA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here