Yang Lambat Kerja, Dana Desa Tak Dicairkan

0
1318
pelantar: Pengerjaan proyek pelantar Tanjungtalok Desa Teluksasah, beberapaw aktu lalu.F-dok/tanjungpinang pos

Ketika Kades Harus Berpacu Menyerap Anggaran 

April atau paling lambat Juli nanti, Dana Desa (DD) dari APBN akan ditransfer langsung ke Rekening Umum Desa (RUD). Tapi bukan hal mudah mencairkannya. Tergantung progres kerja. Yang lambat bekerja bakal gigit jari.

Tanjungpinang – PENCAIRAN dana desa dua dilakukan kali setahun. Tahap pertama April sebesar 60 persen dan tahap kedua Agustus 40 persen. Tahun 2017 ini, pencairan tahap pertama bisa tertunda April karena ada perubahan mekanisme pencairan.

Tim Kementerian Keuangan RI sedang menggodok aturan dan mekanisme perpindahan transfer dana desa yang sebelumnya melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) lalu ke RUD akan dialihkan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) lalu ke RUD.

Maret ini, Permenkeu perubahan mekanisme itu diupayakan rampung dan April bisa diterapkan. Akan ada aturan ketat yang diterapkan yakni, pencairan tahap pertama bisa dilakukan jika sudah ada laporan pertanggungjawaban (LPj) penggunaan anggaran tahun sebelumnya.

Tingkat penyerapan dana desa tahun sebelumnya jug akan dilihat. Capaian output dari pencairan tahap sebelumnya.Akuntabilitas laporan keuangan.

Kemudian, Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBdes) sudah ditetapkan melalui Peraturan Desa (Perdes). Akan dilihat juga program kerjanya dalam setahun itu serta ketepatan penggunaan anggarannya.

Karena penggunaan dana desa itu untuk dua komponen utama yakni pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Tidak bisa digunakan untuk yang lain.

Sedangkan untuk keperluan honor, operasional, pihak kepala desa (Kades) bisa menggunakan pendapatan dari Pemkab masing-masing atau Pendapatan Asli Desa (PADes).

Baca Juga :  13 TKA Jadi Pekerja Kasar di Tanjunguban

”Jika ini sudah ada, maka pencairan tahap pertama bisa kita lakukan,” ujar Heru Pudyo Nugroho Kakanwil Dirjend Perbendaharaan Negara Provinsi Kepri didampingi Sardison Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil Pemprov Kepri kepada wartawan, Kamis (16/3) di Kantor Kanwil Dirjen Perbendaharaan Negara di Batu 8 Atas Tanjungpinang.

Pertemuan kemarin siang itu membahas Perubahan Mekanisme Operasional 2017 dan Realisasi Anggaran 2015-2016 serta Penyaluran Dana Desa Berbasis Kinerja.

Heru mengatakan, untuk pencairan tahap kedua, maka akan dilihat progres capaian serapan anggaran yang sudah dicairkan di tahap pertama untuk dua komponen pokok yakni pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

”Progres pembangunan harus 30 persen. Kalau tidak, maka dana desa tahap dua ditahan atau ditunda pencairannya,” ujar Heru.

Ia mencontohkan, jika pihak desa membangun jalan 100 meter menggunakan dana pencairan tahap pertama, maka untuk pencairan dana desa tahap dua, jalan yang dibangun sudah harus rampung 30 meter.

Dan itu dibuktikan dengan gambar atau video. Jika benar sudah dikerjakan, maka bisa dicairkan tahap kedua.

Sardison menambahkan, apa yang dilakukan Kemenkeu tersebut untuk menghasilkan out put anggaran yang tepat sasaran dan tidak terjadi penumpukan anggaran di RUD.

Dengan demikian, maka pihak desa berpacu membangun proyek yang sudah direncanakannya bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Sardison menambahkan, penetapan APBDes harus dibahas bersama dengan BPD. Setelah disepakati bersama, maka disahkan melalui Perdes.

Kemudian, agar LPj penggunaan anggaran tahun sebelumnya cepat diselesaikan, maka kepala desa tetap melaporkannya ke BPD.

Baca Juga :  Rawa Ditimbun, Gorong-gorong Ditambah

Namun kapasitas BPD bukan menolak atau menyetujui. Hal ini perlu dipahami BPD agar pelaporan itu cepat selesai. Dengan demikian, maka pencairan dana desa tahap pertama bisa dilakukan.

Banyak hal yang harus dibenahi. Banyak hal yang harus disampaikan kepada para kepala desa dan BPD terutama perubahan strategis penggunaan dana desa tahun 2017 ini.

Bulan depan, rencananya akan digelar rapat teknis bersama para kepala desa. Kepada mereka akan diberi pemahaman perubahan-perubahan itu termasuk langkah antisipasi agar pembangunan tidak berjalan lambat.

Harusnya, kata Sardison, rapat teknis dengan 275 kepala desa di Kepri dilakukan sebelum April. Apalagi, KPPN rencananya akan mencairkan dana desa April nanti.

Penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur seperti, memembangun jalan desa, sanitasi, air bersih membangun PAUD, Posyandu, Polindes, irigasi dan lainnya.

Sedangkan penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat seperti kursus pelatihan, pengembangan kuliner desa, pengembangan makanan minuman lokal dan lainnya.

Dijelaskan Heru, kurun waktu tiga tahun sejak UU No.6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa diterapkan, anggaran dana desa bertambah setiap tahun.

Di Kepri, dana desa tahun 2015 untuk 275 desa sekitar Rp 79 miliar. Tahun 2016 naik menjadi Rp 177 miliar dan tahun 2017 menjadi Rp 228 miliar.

Perhitungan penerimaan dana desa di setiap desa tidak sama. Itu sesuai rumusnya. Alokasi dana desa 90 persen sama rata. Kemudian, alokasi 10 persen dibagi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah penduduk miskin dan biaya kemahalan.

Baca Juga :  Natuna Diusulkan Jadi Geopark Nasional

Karena itu, dana desa yang diterima setiap desa tidak sama. Tergantung angka pembagi dari 10 persen itu.

Karena dana desa makin besar setiap tahun, maka perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa setiap tahun harus makin bagus dan terukur.

Apalagi sudah ada aturan, pencairan dana desa tahap pertama dan kedua sesuai progres kerja anggaran sebelumnya. Makin besar dana desa yang diterima, maka butuh perencanaan yang makin matang untuk menyerapnya.

Kata Sardison, sebenarnya tak ada lagi alasan bagi pemerintah desa untuk lambat menyerap anggaran. Sebab, mereka juga diberi pendamping.

Kementerian Pedesaan dan Daerah Tertinggal telah mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan pendamping desa, pendamping lokal desa dan tenaga ahli.

Mereka ini turut mengawasi penggunaan dana desa sekaligus sebagai tenaga ahli dalam pelaksanaan dan pemanfaatan dana desa.

Karena itu, Sardison berpesan, meski dana desa yang diterima makin besar nilainya, jangan sampai mengganggu pelaksanaan anggaran itu.

Pihak desa juga harus semakin cepat memanfaatkan dana desa untuk kemajuan pembangunan dan ekonomi serta kesejahteraan masyarakatnya.

Anggaran desa ini sesuai dengan Nawacita Presiden-Wakil Presiden RI, Joko Widodo-JK. Salah satu pon Nawacita adalah membangun infrastruktur dan pembangunan melalui pinggiran alias desa-desa.(MARTUNAS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here