Yang Terapkan Sekolah 5 Hari Diseleksi

0
936
BELAJAR: Siswa SMP Maitreya Tanjungpinang saat belajar kelompok. f-martunas/tanjungpinang pos

DOMPAK – Penerapan full day school atau sekolah 5 hari di Kepri akan diseleksi. Tidak semua sekolah wajib menerapkannya di Kepri tahun ajaran baru 2017/2018 nanti sesuai permintaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Kepri, Arifin Nasir mengatakan, yang diutamakan menerapkan aturan baru itu adalah sekolah-sekolah yang ruangannya mencukupi.

”Artinya, sekolah itu tidak menerapkan dua shift. Kalau sekolahnya masih masuk pagi dan sore, tidak bisa menerapkannya,” ujarnya saat dihubungi via ponselnya, Selasa (13/6).

Alasannya, sekolah yang masih doube shift tidak akan efektif melaksanakan full day school. Sebab, siswa akan belajar satu harian. Jika ada yang masuk sore, maka mereka akan belajar sampai malam. Kemudian, sekolah-sekolah di pulau juga tidak memungkinkan menerapkan full day school.

Letak geografis juga akan dilihat. Siswa tidak mungkin pulang sore dari sekolah mengingat keselamatan mereka di laut. Dijelaskan Arifin Nasir, sebelum sekolah menerapkan belajar 5 hari, maka kepala sekolah yang bersangkutan harus mengajukan permintaan ke Dinas Pendidikan.

Dalam surat pengajuannya, harus dilengkapi dengan rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sekolah selama satu hari itu. Kemudian, Dinas Pendidikan akan mempelajari konsep yang diajukan masing-masing kepala sekolah.

Akan dilihat sarana prasarana di sekolah itu, jumlah guru, letak sekolah, letak geografis tempat tinggal siswa hingga apa saja kegiatan yang akan dilakukan. Dari perencanaan yang diajukan kepala sekolah itu akan diketahui apakah sekolah yang bersangkutan akan efektif atau tidak jika menerapkan full day school.

”Perencanaan dari sekolah itu akan kita lihat juga pemantapan karakter siswanya seperti apa. Benar tak perencanaan mereka bisa dilaksanakan. Makanya, kita akan lihat lagi jumlah gurunya. Keuangannya termasuk sarana prasarananya,” tambah Arifin.

”Jika memang sekolah itu tak sanggup, tidak usah terapkan. Tunggu tahun berikutnya. Ruangannya kelasnya saja kurang, mana mungkin. Makanya, tak semua sekolah menerapkannya nanti,” tambahnya.

Yang diutamakan bisa menerapkan full day school ini adalah sekolah-sekolah di Batam, Tanjungpinang, Bintan dan Karimun.
Karena itu, Dinas Pendidikan akan mengundang para kepala sekolah di tempat itu untuk mendapatkan penjelasan tentang full day school.

Sekolah di Anambas, Lingga dan Natuna bisa juga menerapkannya. Namun, tetap akan dilihat kondisinya.  Di Tanjungpinang, SMAN 2 salah satu sekolah yang akan menerapkan full day school. Karena letaknya di tengah kota dan ruangan mencukupi, maka memungkinkan untuk menerapkannya.

Meski demikian, tetap akan dilihat persiapan sekolah itu sebelum diputuskan apakah layak atau tidak menerapkannya. Sebenarnya, kata Arifin, full day school ini bukan hal baru di beberapa sekolah di Kepri terutama swasta. Sekolah Juwita Batam misalnya, sudah menerapkannya sejak tahun lalu.

Mantan Kepala Dinas Kebudayaan Pemprov Kepri ini menambahkan, untuk Kepri, kemungkinan besar tiga tahun ke depan baru bisa sepenuhnya menerapkan full day school. Pemprov Kepri harus membenahi kebutuhan-kebutuhan sekolah tiga tahun ini terutama kekurangan Ruang Kelas Baru (RKB).

”Sambil menerapkan ini, kita dari pemerintah akan membangun tiga tahun ini. Kita lengkapi kebutuhan ruangan sekolah. Barulah nanti bisa semua menerapkannya. Insya Allah,” harapnya.

Sebelumnya, akademisi, Endri Sanopaka Ketua Stisipol Tanjungpinang mengatakan, full day school atau sekolah 5 hari tak efektif ditetapkan di daerah kepulauan seperti Kepri. Alasannya, letak geografis yang jauh dan sulit ditempuh karena menyeberangi laut menjadi kendala di lapangan. Di daerah pulau, masih banyak siswa yang naik kapal atau sampan ke sekolah.

Harus dipikirkan juga nasib mereka jika harus pulang sore dari sekolah. Beda dengan daerah perkotaan yang jaraknya dekat, banyak angkutan serta bisa dijemput orangtua atau keluarga setiap saat.

Sekolah Belum Dapat Instruksi
Wacana pemerintah pusat terkait penerapan sekolah 5 hari bukan isapan jempol belaka. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tentang Hari Sekolah sudah disahkan 12 Juni silam.

Namun, amanat undang-undang yang disahkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Widodo Ekatjahjana masih belum bisa direalisasikan pada tahun ajaran baru nantinya.

Kabar tersebut dikemukakan langsung oleh Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kota Tanjungpinang, DR. Imam Syafi’i kepada Tanjungpinang Pos, Selasa (13/6). Imam menyampaikan, peraturan tersebut memang sudah diterbitkan oleh pusat. Namun masih belum ada instruksi yang jelas dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepri untuk mengimplementasikan aturan baru tersebut.

”Sejauh ini, kami belum mendapat instruksi dari dinas dan kalaupun nantinya ada arahan, saya berasumsi tidak bisa langsung diterapkan,” kata dia. Alasan tersebut dikarenakan perlu adanya penyesuaian antara siswa dengan sekolah serta kepahaman wali murid itu sendiri.

”Yang jelas pulangnya pasti sore. Karena pelajaran hari Sabtu disebar ke lima hari (Senin-Jumat, red). Namun bukan itu yang menjadi kendalanya. Ada beberapa poin lain yang menurut saya cukup krusial,” terang Kepsek yang baru menuntaskan studi doktoral tersebut.

Infrastruktur sekolah serta tingkat kenyamanan siswa di lingkungan sekolah menjadi faktor utama dalam menerapkan sistem full day school. Menurut Imam, salah satu diantaranya adalah kenyamanan siswa di dalam kelas itu sendiri. ”Tentunya tidak semua sekolah yang maaf, ruangan kelasnya nyaman bagi siswa,” jelasnya.

Apalagi dengan durasi belajar yang cukup panjang, paling tidak adalah pendingin ruangan. Itu baru di kelas, belum lagi fasilitas di luar kelas, termasuk juga taman-taman sekolah berperan penting sebagai tempat melepaskan ketegangan siswa. Namun, Imam memastikan bahwa khusus SMAN 1 sudah menyatakan kesiapan diri dalam menerapkan aturan baru tersebut.

”Sebelum menteri buat aturan baru ini, anak-anak kami di sekolah juga sudah banyak yang betah hingga sore hari. Bahkan berkali-kali terpaksa kami memaksa mereka untuk pulang. Hal itu terjadi karena sejauh ini Alhamdulillah poin penunjang tersebut sudah cukup mumpuni,” jelas Imam.

Meskipun demikian, Imam tetap harus menyosialisasikan terlebih dahulu kepada wali murid melalui komite sekolah jika ada instruksi yang mengharuskan menjalani aturan baru tersebut. Disinggung mengenai kenyamanan di ruang kelas, Imam mengaku sepenuhnya menyerahan kepada komite seperti apa kesepakatan dengan orangtua.

”Pendidikan anak bukan amanah sekolah saja. Tetapi juga amanah orangtua. Kalau memang orangtua siswa mau pasang AC di ruang kelas demi kenyamanan anak, tentunya kami menyambut baik. Artinya ada kesadaran tentang pentingnya sebuah kenyamanan,” katanya.

Namun, Imam melanjutkan hal tersebut bukanlah sebuah kewajiban yang harus dipatuhi oleh orangtua, terlebih dia juga menyinggung tentang adanya tim saber pungli yang terus bergerak sehingga segala keputusan harus disikapi dengan baik.

Selain itu, informasi yang diperoleh wartawan dari berbagai sumber mendapati adanya kebimbangan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy tentang lima hari sekolah dengan durasi delapan jam tersebut. (mas/cr33)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here