10 Kadis Ketar Ketir

0
991
H Nurdin Basirun

Nurdin Rombak Kabinet

Informasi yang menggelisahkan beredar di lingkungan Pemprov Kepri. Sejumlah pejabat Eselon II disebut-sebut akan diganti. Siapa saja yang akan hilang jabatan, masih pertanyaan besar.

DOMPAK – SEJAK surat rekomendasi dari KASN keluar, perombakan kabinet kerja Nurdin Basirun kian santer. Apalagi, sejak surat rekomendasi itu berkali-kali dipertanyakan, gubernur membuka peluang untuk mengulas habis kinerja anak buahnya.

Padahal, Nurdin belum genap satu tahun melantik para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri, namun sudah berencana me-reshuffle kabinetnya.

Sejumlah informasi yang dihimpun Tanjungpinang Pos, beberapa kepala OPD yang di lantiknya akhir tahun 2016 dan Januari 2017 lalu, ada yang tersandung kasus hukum, ketidakharmonisan, tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya termasuk juga masalah rekomendasi penilaian KASN terdapat banyak kekeliruan.

Ketika hal ini ditanyakan kepada Staf khusus Gubernur Bidang Politik dan Pemerintahan, Ahars Sulaiman, ia menyampaikan rencana perombakan itu bukan karena rekomendasi KASN.

Baca Juga :  Kami Tak Sanggup Biaya ke Swasta

Memang, saat ini dirinya tengah mendiskusikan sejumlah nama pejabat pemprov yang dinilai Nurdin Basirun belum mampu mengemban tugas dan amanah dalam menyelesaikan visi misi Sanur.

”Sedang kami diskusikan dengan Pak Gubernur. Saya tidak bisa sebutkan nama-namanya siapa. Namun prediksi saya ada sekitar sepuluhan orang (yang akan diganti, red),” tegasnya, Rabu (26/4).

Lebih lanjut Ahars menceritakan, berbagai problem yang timbul akibat munculnya niat pak gubernur ingin segera melakukan reshuffle kabinetnya, karena ada beberapa kepala OPD yang tidak mampu bekerja dengan maksimal.

Bahkan justru membuat pimpinannya ikut terlibat memikirkan masalah itu. Ia sendiri tidak mampu melerai apalagi menyelesaikannya sendiri.

”Saya saya sampaikan, perombakan ini justru tidak ada kaitannya dengan penilaian KASN. Murni niat pak gubernur agar programnya bisa terlaksana cepat,” tambahnya.

Baca Juga :  BP Gratiskan Bongkar Muat di Shipyard

Baginya, penilaian ataupun evaluasi yang disampaikan KASN kepada pejabat Pemprov Kepri saat ini, biarkan mengalir dan menjadi bahan evaluasi apabila memang benar itu murni melanggar aturan.

”Kita tidak boleh bertahan. Kalau benar kita yang salah, harus melakukan perbaikan. Karena itu undang-undang,” ucapnya.

Hanya saja kembali ia mengingatkan, niat gubernur untuk melakukan merombak kabinet kerjanya dalam waktu dekat ini, justru untuk mensinergikan serta mendukung pencapaian program visi dan misi yang ingin dicapai dalam pembangunan Provinsi Kepri lima tahun ke depan.

”Pak gubernur selalu serukan kepada pejabatnya harus zero for coruption. Nah, pada kenyataannya, bolak-balik saat ini ada pejabatnya yang berurusan dengan kejaksaan. Belum lagi pejabat yang hanya menciptakan masalah. Sampai-sampai pak gubernur sendiri yang turun tangan untuk menyelesaikan,” beber Ahars.

Disinggung apakah ada wajah baru saat perombakan nanti atau hanya sekedar bergeser dari satu dinas ke dinas lainnya, Ahars menambahkan, tidak kurang seperti itu yang dilakukan mantan Bupati Karimun dua periode tersebut.

Baca Juga :  Tembus Belasan Ribu, Arus Balik Tetap Lancar

”Ada dari instansi teknis ada juga dari instansi pelayanan,” tambahnya.

Saat disinggung nama Kepala Bappeda Naharuddin yang menjadi sorotan Nurdin Basirun, politikus dari PPP tersebut hanya tertawa sambil menjanjikan ada sekitar sepuluh nama yang masih didiskusikan dirinya dengan Gubernur Kepri.

”Saya yakin pak gubernur dalam menentukan pejabatnya tidak bisa sembarangan. Tentu harus the right man on the right place,” tambahnya.

Muncul juga pertanyaan lain di kalangan pegawai pemprov apakah ini alasan untuk mempertahankan gerbong Karimun atau justru menambah gerbong Karimun di Dompak.(SUHARDI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here