18 ASN Pemkab Ikuti Diklat Pim

0
688
Linda Maryati

ANAMBAS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Anambas mengirimkan 18 Aparatur Sipil Negara (ASN), untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklat Pim).

Diklat yang dimaksud, agar memiliki kompetensi dan integritas dalam bertugas. Dari jumlah tersebut yang mengikuti Diklat Pim II terdiri dari tiga orang, Diklat Pim III sebanyak lima orang dan Diklat Pim IV sebanyak sepuluh orang.

”Diklat Pim II yakni Inspektur, Inspektorat Ody Karyadi, Kasatpol PP Eko Desi dan Kadis KUMPP Usman. Ketiga pejabat eselon II mengikuti Diklat Pim di Lembaga Administrasi Nasional (LAN) Aceh. Dan biaya ditanggung oleh APBD Anambas selama empat bulan mengikuti pelatihan,” ujar Linda Haryati, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Anambas, kemarin.

Baca Juga :  Wings Air Landing Jika Ada Penumpang

”Untuk eselon III dan eselon IV mengikuti Diklat Pim, di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bukit Tinggi,” tambah Linda.

Selain mengirim ASN mengikuti Diklat Pim, Pemkab Anambas juga mengirimkan 40 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kementerian yang dilimpahkan menjadi pegawai Anambas mengikuti Prajabatan di Balai Pelatihan Kesehatan Batam (BPKB).

”40 CPNS ini merupakan limpahan dari Kementerian Pendidikan sebanyak 38 orang melalui program Guru Garis Depan (GGD) dan 2 dokter dari Kementerian Kesehatan. Dan ini menjadi tanggung jawab Pemkab Anambas. Sebenarnya CPNS berangkat pada hari Sabtu (10/3) lalu, namun terkendala karena transportasi. Maka CPNS ini akan berangkat besok (Kamis, 15/3) menggunakan feri cepat,” jelasnya.

Baca Juga :  Semoga Bandara Letung Diresmikan Presiden

Linda menyebutkan, dari 1682 jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Anambas baru 30 persennya saja yang mengikuti Diklat Pim. Hal ini terjadi karena keterbatasan anggaran. Bahkan, Pemkab Anambas terakhir menanggung ASN mengikuti Diklat Pim pada tahun 2012 lalu.

”Tahun 2018 ini. Pemkab Anambas kembali menganggarkan untuk ASN yang mengikuti Diklat Pim. Diklat Pim ini juga bisa ditanggung sendiri yang biayanya mencapai Rp 30 juta. Prosedurnya bisa ikut Diklat Pim, sebelum dan sesudah menduduki jabatan,” ungkap Linda di ruangan kerjanya. (end)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here