2018, PAD Pemprov Berpotensi Rp 2 T

0
938
Irwansyah

Tahun 2018, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Kepri berpotensi hingga Rp 2 triliun. Pundi-pundi daerah ini diperkirakan meningkat tajam dibandingkan PAD tahun 2017 yang ditargetkan sekitar Rp 1,1 triliun.

DOMPAK – Kemungkinan adanya penambahan PAD ini disampaikan anggota Banggar DPRD Kepri, Irwansyah.

Ia mengatakan, pendapatan dari lego jangkar akan menjadi penyumbang terbesar PAD tahun depan setelah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Dijelaskannya, sumber PAD lain yang bisa digarap dan dimaksimalkan Pemprov Kepri tahun depan adalah, lego jangkar, pajak progresif, pemaksimalan aset daerah, perikanan, perhubungan, kelautan, sewa alat berat, Pajak Permukaan Air, reklamasi, ketenagakerjaan dan lainnya.

Lintas OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Pemprov Kepri akan menghasilkan uang ke depan seiring dengan bertambahnya kewenangan provinsi sesuai UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Potensi dari lego jangkar cukup besar mengingat banyak bidang usaha yang bisa dikembangkan baik itu labuh jangkar, bunker minyak (penjualan minyak di laut), penjualan air hingga lay up.

Sedangkan pajak progresif adalah, akan dikenakan pajak tambahan bagi pemilik kendaraan bermotor yang lebih dari satu.

”Misalnya, punya motor lebih dari dua atau punya mobil lebih dari dua akan dikenakan pajak tambahan. Kan banyak tuh punya mobil kadang empat sampai lima. Punya motor hingga belasan bahkan ratusan. Ini akan dikenakan pajak tambahan,” ujarnya di Dompak, Selasa (25/4).

Baca Juga :  Waspada, Ombak Natuna 4-6 Meter

Sedangkan pemaksimalan aset daerah adalah, pendapatan yang diterima pemprov dari hasil sewa aset pemerintah. Misalnya, semua kantin yang ada di kantor gubernur dan kantor DPRD wajib membayar uang sewa dan masuk kas daerah.

Kemudian, Asrama Haji Tanjungpinang yang disewakan harus masuk ke kas daerah. Selama ini, kata dia, pemanfaatan Gedung Asrama Haji belum ada maksimal.

”Itu sesuai kajian dan pendapat Badan Pemeriksa Keuangan. Gedung yang dibangun pemprov dan disewakan harus masuk ke kas daerah,” bebernya.

Kemudian, Pajak Permukaan Air berpotensi menyumbang Rp 16 miliar setahun ke pemprov dari waduk-waduk di Batam. Namun, selama ini Pemprov Kepri hanya menerima sekitar Rp 2 miliar saja setahun.

PT ATB selaku pengelola air bersih di Batam lebih dulu membayar pajak air ke Badan Pengusahaan (BP) Batam selaku pemilik waduk.

”Makanya ATB dan BP Batam akan kita undang nanti untuk membahasnya sebelum Perda-nya kita sahkan. Kenapa begitu? Kenapa provinsi hanya dapat segitu. Kita akan tunggu jawaban mereka dalam pertemuan nanti,” jelasnya tak menyebutkan kapan akan dipanggil.

Baca Juga :  Wartawan Rasakan Getaran Pistol Glock dan P2

Ada juga pendapatan dari sewa alat berat milik pemprov yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum. Namun, belum diketahui apakah semua alat berat nanti akan dikenakan juga pajak.

Untuk urusan reklamasi juga akan ada pemasukan bagi pemprov. Termasuk dari sektor perikanan hingga pelabuhan. Kemudian, Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) juga akan masuk ke provinsi.

”Tapi kita tak mengganggu kabupaten/kota. Urusan kita hanya TKA yang pindah kerja dari satu kabupaten ke kabupaten lainnya atau dari satu kota ke kabupaten atau satu kota ke kota lainnya,” ungkapnya.

TKA yang pindah kerja akan mengurus IMTA ke provinsi. Yang bayar bukan TKA yang bersangkutan, namun pihak perusahaan.

Ia mengatakan, jumlahnya memang tidak banyak. Tapi setidaknya sudah ada tambahan bagi PAD provinsi.

”Tahun lalu hanya 27 orang kata orang Disnaker. Sikit aja memang,” bebernya.

Untuk memperoleh semua ini, maka akan ditetapkan di Perda Retribusi dan Pajak. Karena itu, DPRD sedang membahas Ranperda perubahan Perda Pajak dan Perda Retribusi yang sudah ada.

Baca Juga :  CSR Industri Migas Bangun Taman Bermain

Tahun 2017, penambahan PAD yang cukup signifikan akan diperoleh dari lego jangkar. Perda yang lama masih bisa dipakai untuk menarik pajak atau retribusi dari lego jangkar.

”Per tanggal 1 April ini sudah dikelola provinsi. Bahkan dua petugas kita sudah ditugaskan jemput bola agen-agen yang mengelola lago jangkar selama ini,” sebutnya.

”Yang kita kelola baru sedikit. Karena hanya sebagian dari yang dikelola BP Batam selama ini. Sedangkan yang dikelola Kementerian Perhubungan masih kita perjuangkan. Karena sebenarnya, itu wewenang provinsi yang mengelola 0-12 mil laut,” tambahnya.

Politisi PPP Dapil Batam ini menambahkan, jika semua potensi pajan dan retribusi itu dimaksimalkan, maka bukan tidak mungkin APBD Pemprov Kepri besar tahun depan.

Apalagi jika ekonomi dunia membaik, harga minyak naik dan penerimaan negara (APBN) meningkat, maka dana transfer yang diterima provinsi juga akan semakin besar.

”Makin banyak PAD, makin besar APBD. Otomatis banyak pembangunan yang bisa dilakukan. Ekonomi akan menggeliat kembali dan tambah sejahteralah masyarakat kita,” harapnya.(MARTUNAS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here