2018, Pemko Terima Ratusan CPNS

0
1921
APEL: Pegawai Pemprov Kepri saat mengikuti apel pagi di Kantor Gubernur Kepri di Dompak, kemarin.f-suhardi/tanjungpinang pos

Bagi masyarakat Kepri yang ingin menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun depan, diharapkan mempersiapkan diri. Rencananya, CPNS akan dibuka Maret 2018. Salah satunya di Pemko Tanjungpinang.

TANJUNGPINANG – Wali Kota Tanjungpinang H Lis Darmansyah pun meminta kepada masyarakat Kota Tanjungpinang mempersiapkan diri bagi yang ingin berkarir sebagai abdi negara.

Pemko sudah menerima surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang meminta pemerintah daerah untuk menetapkan hasil analisis beban kerja, rincian peta jabatan, dan kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya CPNS di instansi masing-masing.

Artinya, MenpanRB akan menerima CPNS di lingkungan Pemko Tanjungpinang tahun depan. Tinggal Pemko harus membuat rincian CPNS yang akan diterima.

Dokumen penetapan itu harus disampaikan kepada MenpanRB melalui aplikasi formasi elektronik (e-formasi) paling lambat akhir Desember 2017. ”Surat dari MenpanRB baru kita terima hari ini. BKD (Badan Kepegawaian Daerah) bersama Baperjakat langsung menanggapi surat tersebut,” ujar Lis Darmansyah, kemarin.

Kata Lis, pemerintah akan mengusulkan formasi CPNS untuk tenaga guru sekitar 200 orang, tenaga kesehatan 100 orang. Kemudian tenaga bagian hukum, akuntasi ekonomi dan stastik.

Baca Juga :  2019, APBN untuk Kepri Rp15,5 Triliun

”Bagi yang ingin menjadi CPNS mulai sekarang belajar dan belajar. Karena kompetisi untuk menjadi CPNS sangat ketat. Dan kelulusan ditentukan hasil yang baik,” bebernya.

Ia berharap, formasi dan jumlah CPNS yang diusulkan nanti bisa dikabulkan oleh pemerintah pusat. Karena selama ini Pemko masih terus kekurangan pegawia baik guru, tenaga kesehatan dan hukum serta akuntansi. Ia juga meminta tenaga honerer yang ada Pemko Tanjungpinang agar ikut mempersiapkan diri supaya bisa berkompetisi dengan peserta lainnya saat penerimaan CPNS tahun depan.

Karena CPNS ini dibuka secara nasional dan online. Bisa saja nanti pesertanya bukan warga Tanjungpinang, pesertanya dari Pulau Jawa dan Sumatera. Ini bisa saja terjadi karena pendaftaran online dan siapa saja dan darimana asalnya boleh mengikuti CPNS di lingkungan Pemko Tanjungpinang.

”Kita harapkan pemuda kita jangan kalah saing dengan daerah lainnya. Harus mempersiapkan diri dari sekarang agar hasilnya juga lebih baik,” harapnya.

Pemkab Bintan Siapkan Data
Pemkab Bintan juga ingin menambah jumlah ASN tahun depan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Untuk itu, Bupati Bintan H Apri Sujadi bersama Kepala Badan Kepegawaian Pendidian dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Pemkab Bintan menemui langsung MenpanRB Asman Abnur di Jakarta, pekan lalu.

Baca Juga :  Syarat Daftar SMA Berlebihan

Dalam konsultasi itu, Apri Sujadi memaparkan kondisi aparatur pemerintahan di Pemkab Bintan yang minim. Menurutnya, ASN di Bintan harus dilakukan penambahan kuantitas (jumlah) dan kualitasnya.

Guna menciptakan SDM yang andal dan kinerja yang berkompeten, saat ini Kabupaten Bintan sedang dalam proses pengembangan di semua aspek pembangunan. ”Ini perlu dukungan tenaga yang memiliki kemampuan dan sesuai dengan kebutuhan. Kita telah lakukan evaluasi dan membahas beberapa lini, kita perlu penambahan,” ungkap Apri usai berkoordinasi dengan MenPAN-RB.

Apri menambahkan, sesuai dengan UU No.5 tahun 2014 tentang ASN, dan PP No.11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS disebutkan, manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan.

Hal ini lah yang sedang dilakukan Pemkab Bintan. Nanti juga akan terjadi perubahan besar, karena dalam waktu dekat akan keluar PP tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Kalau sudah dikeluarkan nanti, tidak akan ada lagi honorer, PTT dan sebagainya. Hanya ada dua, yaitu ASN dan P3K.

Baca Juga :  KEK Diresmikan, Serap 23.200 Naker

Kepala BPKKD Bintan Irma Annisa menyampaikan, saat ini Pemkab Bintan masih memerlukan tambahan ASN mencapai ribuan orang. Penambahan ASN itu sudah disampaikan ke KemenPAN-RB. Tapi masih bersifat global.

Sementara, MenPAN-RB meminta agar penambahan ASN itu diajukan secara rinci, mulai dari jumlah sampai dengan penempatan kerja. Seperti penambahan guru ASN, harus jelas tempat yang akan ditugaskan.

”Rincian itu akan buat lagi sesuai dengan kebutuhan daerah,” kata Irma Annisa.

Asman Abnur saat itu menyampaikan, pihaknya sedang berupaya untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan SDM di pemerintahan daerah. Untuk meningkatkan kapasitas ASN, diperlukan pendidikan dan pelatihan berkesinambungan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi masing-masing.

Ke depannya, pendidikan yang diterima ASN terutama posisi jabatan tinggi, tidak lagi hanya oleh widyaiswara. Namun harus diberikan oleh para CEO (Chief Executive Officer), lembaga privat swasta, agar dapat meningkatkan wawasan global ASN dan profesionalisme kerja.(ABAS-YUSFREYENDI)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here