3 Kementerian Tangani Lego Jangkar

0
850
LEGO JANGKAR: Penumpang kapal Pelni melihat kapal yang lego jangkar di perairan Batuampar Batam, belum lama ini. f-martunas/tanjungpinang pos

Tiga pejabat kementerian akan turun ke Kepri, Kamis (14/9) hari ini. Kedatangan mereka untuk memecahkan persoalan jasa labuh jangkar.

TANJUNGPINANG – PEJABAT kementerian yang akan turun ke Batam hari ini adalah dari Kemenkum HAM, Sekretaris Negara dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Direncanakan, mereka akan turun ke lapangan untuk melihat kawasan lego jangkar di Pulau Nipah Batam, Pulau Tolop Batam dan daerah Rempang-Galang (Relang).

Turunnya para pejabat dari tiga kementerian ini untuk melihat apa sebenarnya hak Pemprov Kepri atas 12 mil laut dan apa hak Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Selama ini, dua instansi pemerintahan ini selalu berdebat terkait labuh jangkar. Sehingga, tidak ada titik temunya. Hal ini juga yang membuat Perda Retribusi dan Pajak Pemprov Kepri tidak rampung-rampung dievaluasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kemendagri.

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Pemprov Kepri pun tak bisa memungut retribusi lego jangkar sampai sekarang karena belum ada payung hukumnya. Perda itu belum disetujui. Kepala Dinas Perhubungan Pemprov Kepri, Brigjend Jamhur Ismail mengatakan, para pejabat tiga kementerian itu akan menggelar seminar dan tanya jawab. Kemungkinan turun ke lapangan, Jumat (15/9) besok.

Kepala Bidang (Kabid) Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Pemprov Kepri, Aziz Kasim Djoe mengatakan, turunnya para pejabat dari tiga kementerian itu merupakan bagian dari harmonisasi Perda Retribusi dan Pajak Pemprov Kepri yang saat ini belum selesai dievaluasi.

Pejabat Kementerian Perhubungan RI tidak turut datang ke Batam karena setiap kali duduk bersama dengan pihak Pemprov Kepri, yang terjadi hanya perdebatan yang tak ada ujungnya. Biarlah tiga kementerian ini yang turun karena di tangan merekalah keputusan nanti terkait persoalan yang terjadi seputar lego jangkar. ”Jadi ini harapan baru bagi kita. Biarlah mereka turun ke lapangan nanti dan melihat aturan-aturannya mana yang jadi bagian pusat, maka yang jadi bagian daerah,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos via ponselnya, Rabu (13/9).

Ada perdebatan sengit antara Pemprov Kepri dengan Kemenhub. Pihak Kemenhub menyatakan bahwa labuh jangkar itu bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sementara dari pihak Pemprov Kepri menyebutkan, jasa labuh jangkar itu bukan PNBP. Namun retribusi yang harus masuk ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Namun, pihak Kemenhub tetap bertahan bahwa itu PNBP. Sehingga sampai saat ini, Kemenhub masih terus menarik uang lego jangkar dari Kepri karena dianggap PNBP. Pemprov Kepri sendiri mempertahankannya berdasarkan UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 27 bahwa 12 mil laut kewenangan pengelolaannya ada di provinsi.

Rata-rata kapal yang lego jangkar di Kepri berada di 12 mil laut. Karena itulah, Pemprov Kepri ngotot harus mendapatkan retribusi jasa labuh di 12 mil laut tersebut. ”Tapi mereka memaksa retribusi itu menjadi PNBP. Kalau PNBP, itu masuk kas negara. Kalau retribusi, itu masuk kas daerah. Jasa labuh kapal itu retribusi, bukan PNBP dan itu hak kita. Makanya, kita tak akan pernah diam. Kami akan bergerak terus,” tegasnya.

Azis mengatakan, sebenarnya, jika jasa labuh jangkar ditarik Kemenhub dan langsung disetor ke kas Kemenkeu, uang itu tidak akan kemana-mana. Tetap untuk negara. ”Namun, itu tidak akan pernah kembali ke kita. Laut punya kita, hak pengelolaan di kita, tapi uangnya mereka yang ambil. Ini melanggar undang-undang. Karena jelas-jelas sudah dituangkan di UU No.23 tahun 2014 itu,” bebernya.

Anggota Komisi II DPRD Kepri, Rudi Chua mengatakan, Kemenhu atau Kemenkeu bertahan bahwa jasa labuh kapal itu adalah PNBP. Jika mereka terus bertahan seperti itu, maka Kepri berpotensi tak dapat jasa labuh jangkar. Menurut Rudi Chua, kementerian terkait tidak rela melepas jasa labuh jangkar itu karena ladang uang. Sehingga, berbagai cara dilakukan agar tetap tidak dipungut Kepri. ”Masih banyak alasan Kemenhub kenapa tak diserahkan ke Kepri. Kemendagri sama Kemenkeu misalnya, mereka tidak mau salah memutuskan. Karena yang dua ini (Pemprov dan Kemenhub) belum ketemu,” bebernya.

Sekedar diketahui, Perda Retribusi dan Pajak Pemprov Kepri sudah disetujui bersama DPRD Kepri dan Gubernur Kepri H Nurdin Basirun. Perda ini pun langsung dikirim ke Kemendagri dan Kemenkeu untuk dievaluasi. Sesuai aturan, evaluasi Perda itu paling lama 15 hari kerja. Beda dengan Perda Retribusi dan Pajak Pemprov Kepri, sudah 3,5 bulan belum selesai juga dievaluasi. Ada sejumlah pasal yang diperdebatkan sehingga tak selesai dievaluasi sampai saat ini.

Persoalan baru muncul di APBD Perubahan 2017. Pendapatan sudah dimasukkan Rp 60 miliar dari sektor lego jangkar. Padahal, sampai saat ini Rp 1 pun belum ada masuk kas daerah.(MARTUNAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here