300 RTLH GAGAL Direnovasi

0
903
TINJAU RTLH: H Syahrul dan dinas terkait saat meninjau pembangunan RTLH bersumber dana APBN 2015 lalu. f-ist/humas pemko tanjungpinang

Pemko Kemen PUPR Kurang Koordinasi

Inilah akibat kurang koordinasi antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Pemko Tanjungpinang. Tahun ini, Tanjungpinang gagal menerima bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

TANJUNGPINANG – Padahal sebelumnya Tanjungpinang Diproyeksikan dapat RTLH untuk 600 rumah dari Kemen PUPR. Pada 2016 lalu Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang tidak mengganggarkan bantuan rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di APBD karena defisit.

Tapi, saat itu ada 300 KK bantuan RTLH sebagai bantuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR). Anggaran itu masuk melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai program bedah rumah guna menyediaan hunian yang layak bagi masyarakat.

Bantuannya rata yaitu Rp 20 juta untuk per rumah. Warga kecewa kenapa Pemko tak dapat bantuan, sedangkan Bintan dan Batam dan daerah lainnya di Kepri tetap dapat dana RTLH dari PUPR.

Ini merupakan kegagalan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang, Almazuar Amal dan Kepala Bidang (Kabid) Perkim Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang, Wanbok. Padahal ini program untuk masyarakat tak mampu dari Kementerian PUPR.

Kepala Bidang (Kabid) Perkim Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kota Tanjungpinang, Wanbok mengakui jika 2017 ini Pemko Tanjungpinang gagal menerima bantuan RTLH.

Ia mengaku tak mengetahui pasti apa penyebabnya. Hanya saja laporan yang diterima Pemko Tanjungpinang tidak menerima. Untuk itu, tahun ini tidak ada kegiatan perbaikan rumah bagi masyarakat tak mampu.

”Saya tidak tahu pasti apa penyebabnya, tetapi tahun ini Pemko tak menerima bantuan itu,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, kemarin.

Pemko Tanjungpinang juga tak memiliki alokasi anggaran perbaikan rumah dari APBD Pemko. Tahun ini, hanya ada anggaran untuk dana pendampingan, jika bantuan dari PUPR tersebut terealisasi.

”Yang ada anggaran pendampingan perbaikan rumah saja. Ini biasanya digunakan untuk membantu tukang atau pendamping yang melaksanakan program tersebut,” tegasnya.

Terkait anggaran RTLH dari APBD Pemko, Wanbok mengaku juga tidak ada. Untuk itu, tahun ini di APBD Murni 2017 dipastikan tidak ada program perbaikan rumah bagi masyarakat tak mampu.
Warga Tanjungunggat, Dewi mengaku kecewa program tersebut sangat ditunggu. Mengingat rumahnya yang terbuat dari papan sudah tak layak lagi.

”Saya berharap program seperti itu ada terus karena membantu masyarakat termasuk saya,” ungkapnya.

Ia mengaku sudah menerima formulir yang harus diisi terkait bantuan tersebut. Hanya saja saat dikonfirmasi itu baru pendataan dan akan direalsiasikan 2018 mendatang.

”Saya terima formulir pengisian data untuk RTLH, tapi setelah saya tanya kembali ke pihak RT dan lurah bukan tahun ini, melainkan 2018 nanti.

Sekda Kota Tanjungpinang Riono, menegaskan tidak dapatnya bantuan RTLH dari PUPR bukan karena kurang lobi atau kurang koordinasi Pemko dengan PURP.

”Tapi karena letak geografis Tanjungpinang tidak ada daerah perbatasan,” tegasnya.(DESI LIZA PURBA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here