47 Desa Belum Buat Laporan Keuangan

0
886
BERKUNJUNG: Rombongan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas ketika berkunjung ke Desa Tarempa Barat Daya Kecamatan Siantan. F-INDRA GUNWAN/TANJUNGPINANG POS

ANAMBAS – Baru tiga desa yang menyampaikan Realisasi Laporan Pertanggungjawaban (RLPj). Padahal, di Anambas ada desa. Pemerintah Kabupaten Anambas melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) memberi batas waktu tanggal 28 Februari semua RLPj sudah diserahkan.

Menurut Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Aswandi, realisasi laporan pertanggungjawaban yang telah direkap olehnya hanya ada 3 desa saja, sisanya hingga saat ini belum disampaikan. Pihaknya memberi batas waktu hingga 28 Februari.

Ia berharap kepada seluruh kepala desa agar dapat menyampaikan realisasi laporan pertanggung jawabannya sebab hal ini akan dilakukan audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Baca Juga :  Wajib Pajak Masih Enggan Bayar

”Hingga saat ini yang telah menyampaikan realisasi laporan pertanggung jawaban dari desa sebanyak 3 desa, sedangkan yang lainnya belum. Kita tunggu sampai batas waktu yang telah ditentukan,” ungkap Aswandi selaku Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) kepada wartawan, Rabu (22/2).

Kata Aswandi, laporan pertanggungjawaban yang disampaikan ke Dinsos belum bisa diterima. Sebab masih dilakukan review kembali. Jika masih terjadi kekurangan secara administrasi maka laporan tersebut perlu dilakukan perbaikan.

”Belum tentu juga LPJ yang disampaikan itu sudah memenuhi mekanisme, jika ada kekurangan maka akan dilakukan review kembali agar tertib administrasi keuangan tercapai dengan baik,” jelasnya.

Baca Juga :  Humas Pemkab Sebut, Itu Keinginan Warga

Sementara Kepala DinsosP3APMD Yendi menjelaskan, laporan pertanggungjawaban tahun 2016 yang telah masuk hingga saat ini ada sekitar 13 desa dan akan disampaikan ke BKD untuk dilakukan review.

Langkah ini perlu dilakukan mengingat laporan keuangan desa merupakan salah satu ornamen penunjang laporan keuangan pemerintah daerah yang akan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

”Kita sudah menyurati seluruh kepala desa agar dapat mempercepat menyampaikan laporan pertanggung jawabannya. Kedepannya desa bisa membuat laporan setiap bulannya supaya mempermudah dalam membuat LPJ,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan, LPJ yang disampaikan masih dalam draf untuk dilakukan review, kemudian pihak BKD yang akan melakukan me-review-nya untuk finalisasi jelang diaudit oleh BPK.

Baca Juga :  Pemda Ajukan Kenaikan Status Jalan Daerah

Kendati demikian ideal dalam membuat laporan mesti dilengkapi dengan bukti kwintasi terkait realisasi anggaran yang dilaksanakan. Hal ini menjadi salah satu alasan adanya keterlambatan sejumlah desa menyampaikan laporan.

”Sebelumnya sudah banyak desa yang menyampaikan LPJ nya, namun masih dianggap belum lengkap, maka kita tidak menyampaikan ke BKD,” jelasnya mengakhiri. (cr29)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here