Sejarah, Indonesia Kelola Selat Malaka

0
1065
KAPAL PEMANDU: Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi telah meninjau kapal pelayanan jasa pemanduan Selat Malaka dan Selat Singapura, Senin (10/4) di Batam. f-martua/tanjungpinang pos

Hasil Perjuangan Sepuluh Tahun

Setelah 10 tahun berjuang, akhirnya Indonesia resmi mengelola jasa pemanduan kapal
di Selat Malaka dan Selat Singapura.

BATAM – SEBAGAI tanda dimulainya pengelolaa Selat Malaka, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi telah me-launching kapal pelayanan jasa pemanduan Selat Malaka dan Selat Singapura, Senin (10/4) di Batam.

Selat Malaka ini berada di perairan Batam dan sejumlah pulau-pulau kecil lainnya yang membentang sepanjang 550 mil laut dan berjarak sekitar 20 Km dari Singapura.

Indonesia mengelola jasa pemanduan kapal ini setelah mengadakan pertemuan dengan pemerintah Singapura dan Malaysia.

Akhirnya dua negara ini mengakui dan menerima jasa pemanduan di Selat Malaka dan Selat Singapura menjadi hak Indonesia. Sehingga, potensi pendapatan dari jasa pemanduan akan masuk Indonesia.

”Hari ini dilakukan pekerjaan yang lebih 10 tahun kita nego agar Indonesia bisa melakukan kegiatan ini. Beberapa waktu lalu, kita ada pertemuan dengan Singapura dan Malaysia. Kita menang dan mereka mengakui itu hak kita. Itu langkah besar kita dari Dirjenhub Laut,” ungkapnya, kemarin.

Disampaikannya, Selat Malaka dan Selat Singapura merupakan kawasan terpenting jalur laut di Kawasan Asia Tenggara.

Sehingga, PT Pelabuhan Indonesia I (Pelindo I) diharap dapat bekerja secara profesional.

”Indonesia akan mendapat tambahan pemasukan dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP),” katanya.

Dipesankan, agar pengelolaan jasa pemanduan di perairan itu dilakukan secara profesional.

”Kami ingatkan, ada langkah strategis yang dilakukan untuk keamanan dan secara internasional. Saya berpesan, lakukanlah kerja sama ini dalam langkah strategis,” ujar Budi mengingatkan.

Diakuinya, secara pribadi dirinya merasa bangga atas hak yang kini diperoleh Indonesia. Karena itu, diharapkan Pelindo I dapat memanfaatkan hal itu dengan baik.

Baca Juga :  Pintu Masuk Dijaga, Setiap Tamu Disapa 

”Saya bangga dan haru. Saya mengapresiasi apa yang dicapai ini. Selama ini, kita tidak pernah mendapatkan jasa pemanduan di dua selat itu. Ini juga akan membangkitkan, meningkatkan kemampuan kita dibidang maritim,” harapnya.

Dengan pengambil alihan jasa pemanduan di Selat Malaka dan Singapura, maka Pelindo I sebagai BUMN yang mendapat tugas akan memandu kapal-kapal dari berbagai dunia.
Pengelolaannya sendiri di bawah Pelindo dimulai hari itu.

”Kita mendapat tambahan devisa dari yang seharusnya kita kelola selama ini. Ini sejarah dan peristiwa penting,” sambung Budi.

Dijelaskan, apa yang di-launching hari itu, merupakan hasil perjuangan yang panjang Pemerintah Indonesia. Melalui pembahasan antarnegara nanti (the littoral states), bersama Malaysia dan Singapura dalam Forum Tripartite Technical Expert Group (TTEG).

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan secara resmi menyampaikan kesanggupan.

”Kita nyatakan, sanggup melaksanakan pemanduan Selat Malaka dan Selat Singapura dengan target pelaksanaan pada tahun 2017,” bebernya.

Komitmen Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan pemanduan di Selat Malaka dan Selat Singapura ini menjadikan Indonesia sebagai negara pertama yang siap dalam melaksanakan pemanduan di Selat Malaka dan Selat Singapura.

Kesiapan pemanduan ini selain untuk meningkatkan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim juga untuk menjaga kedaulatan wilayah teritorial Indonesia.

”Dengan peresmian pelayanan pemanduan ini, hal utama menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran bagi kapal-kapal yang berlayar di wilayah ini,” imbaunya.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, A Tonny Budiono menyebutkan, sekitar 70-80 ribu kapal per tahun baik itu kapal kargo maupun kapal tanker yang berlayar melintasi Selat ini. Kondisi ini menjadi rawan kecelakaan di laut.

Baca Juga :  757 Kepri Jaya Vs Uni Bandung, 4-0

”Sehingga perlu jasa pemanduan di wilayah Selat Malaka dan Selat Singapura,” beber Tonny.

Diakuinya, pengelolaan pemanduan sudah dibahas Indonesia, Malaysia dan Singapura dalam forum Tripartite Technical Expert Group (TTEG).

Selain itu, sesuai UU nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran/wilayah perairan Indonesia, ada perairan wajib pandu dan perairan pandu luar biasa.

”Kita sudah menargetkan, tahun ini dapat melayani pemanduan kapal yang melintasi Selat Malaka dan Selat Singapura,” sambungnya.

Karena itu, kini Indonesia membuka pelayanan untuk memperkuat keselamatan pelayaran di Selat Malaka dan Selat Singapura.

Sementara untuk regulasi jasa pemanduan, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, sudah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Nomer. HK.103/2/4/DJPL-17.

”Itu mengatur sistem dan prosedur pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal pada perairan pandu luar biasa di Selat Malaka dan Selat Singapura. Dipertegas juga di Keputusan Dirjen Perhubungan Laut,” imbuhnya.

Dalam membantu penerapan aturan itu, Kementerian Perhubungan sudah menunjuk Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I sebagai operator yang memandu kapal asing dan domestik di Selat Malaka.

Penunjukan itu diatur melalui Keputusan Dirjenhubla, Nomor. BX.428/PP 304 tanggal 25 November 2016.

”Penunjukan ini merupakan pelimpahan fungsi pemerintahan di bidang pemanduan kapal. Melayani kapal-kapal yang melintas maupun yang melaksanakan kegiatan pada perairan pandu luar biasa di Selat Malaka dan Selat Singapura,” tegas Tonny.

Dengan diresmikannya pelayanan pemanduan di Perairan Pandu Luar Biasa di Selat Malaka dan Selat Singapura, menjadikan Indonesia menjadi negara pertama yang menyelenggarakan pandu secara resmi pertama di selat Malaka dan Selat Singapura.

Baca Juga :  222 Korban Tsunami Selat Sunda

”Di sini kita dituntut menyediakan SDM yang mumpuni guna memandu kapal asing dengan di titik wilayah Iyu Kecil – Nongsa yang pada akhirnya akan mendatangkan PNBP untuk negara kita,” bebernya.

Terkait pemanduan ini, dijelaskan jika ada perairan wajib pandu merupakan wilayah perairan yang karena kondisinya wajib dilakukan pemanduan bagi kapal berukuran GT 500 atau lebih. Sementara perairan pandu luar biasa, tidak wajib. Tapi nakhoda bisa mengajukan permintaan jasa pemanduan.

”Perairan Selat Malaka dan Selat Singapura merupakan salah satu perairan Perairan Pandu Luar Biasa (voluntary pilotage services),” bebernya.

Sebagai informasi, pelaksanaan pemaduan di perairan Selat Malaka dan Selat Malaysia ini telah disepakati oleh tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura pada pertemuan tiga negara tersebut dalam acara Intersessional Meeting of The Working Group on Voluntary Pilotage Services in Straits of Malacca and Singapore yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18- 20 Januari 2017 lalu.

”Kita harap, Pelindo I bisa memberikan pelayanan pemanduan secara professional dan kompetetif. Siapkan tenaga pandu yang professional,” tegas Tonny.

Dijelaskannya, jika kapal yang memanfaatkan jasa pemanduan PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) di Perairan Pandu Luar Biasa di Selat Malaka dan Selat Singapura adalah Kapal S.S. Tangguh Batur.

Kapal jenis LNG Tanker yang di Nakhodai Capt. Boris Muskardin merupakan kapal berbendera Singapura dengan panjang kapal 285,4 meter dan memiliki bobot kapal 97.432 GT berlayar dari Lhokseumawe menuju Bintuni.(MARTUA)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here