5 Dugaan Korupsi Dilapor ke KPK

0
216
Ardie
Aliansi Muda Natuna bersama LSM Riau Coruption Watch
(RCW), telah melaporkan sejumlah indikasi dugaan kasus Korupsi di Natuna ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu salah satunya melantik istri kedua menjadi ASN.

NATUNA – Laporan indikasi-indikasi itu sebanyak 5 poin diantaranya pengadaan KM Indra Perkasa 159, Pembangunan Rumah Dinas Bupati Natuna, pengadaan proyek jalan, perjalanan dinas dan melantik istri kedua sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kini, laporan dugaan kasus korupsi itu sedang ditindak lanjuti oleh KPK.

Anggota Aliansi Muda Natuna Ardie mengatakan, laporan itu dilayangkan ke KPK karena mereka menduga terdapat indikasi korupsi disejumlah proyek pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna sejak tahun 2017 hingga sekarang.

”Kami sudah mengkonfirmasi tindak lanjut laporan ini ke KPK, mereka minta kami bersabar karena indikasi-indikasi korupsi yang dilaporkan itu sedang didalami,” kata Ardie di Jalan Soekarno Hatta Ranai, Sabtu (29/12).

Ia menyatakan, Aliansi Muda Natuna dan RCW akan tetap memantau dan mendorong pelaksanaan tindak lanjut penanganan indikasi korupsi yang dilaporkan itu.

Ia juga mengaku optimis, laporan yang telah diterima KPK itu akan ditinjaklanjuti.

”Cuma kita harap maklum saja karena laporan yang ditangani KPK juga tidak sedikit. Kita perlu bersabar sambil terus memantaunya,” ucap Ardie.

Ia berharap proses penanganan indikasi-indikasi korupsi yang dilaporkan itu, dapat berjalan dengan baik supaya semuanya mejadi jelas dan terang benderang.

”Kami ingin laporan itu secepat mungkin dapat ditindaklanjuti dan kami berharap prosesnya lancar,” ujar Ardi.

Sebelumnya, pada November lalu Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepri Asri Agung Putra mengungkapkan adanya kelebihan bayar atas pengadaan kapal dinas Bupati Natuna yakni Mv Indra Perkasa 159.

Asri mengatakan, ada kelebihan pembayaran terkait pengadaan kapal tersebut yang bersumber dari APBD Natuna.

Anehnya, kelebihan pembayaran mencapai Rp1,6 miliar. Namun, yang lebih mengherankan lagi pembuatan Mv Indra Perkasa 159 merupakan kegiatan Pemerintah Kabupaten Natuna yang masuk sebagai bagian dari pengawalan TP4D Kejari Natuna.

Mengapa bisa muncul kelebihan pembayaran, lantas Kajati Kepri bersama Bupati Natuna Hamid Rizal dan Kajari Natuna Juli Isnur serta petinggi kejaksaan lainnya menggelar konfrensi pers kepada sejumlah awak media nasional dan lokal.

Pada pelayaran kapal Mv Indra Perkasa dari Pelabuhan Penagi-Sabang Mawang itu, Asri Agung menyatakan bahwa pada proses pembuatan kapal berbahan dasar aluminium tersebut terdapat kelebihan bayar yang harus dikembalikan oleh pihak ketiga kepada pemerintah.

”Sekarang kita sedang berada diatas kapal Indra Perkasa. Kapal ini di buat dengan anggaran APBD Natuna tahun 2017, dengan total anggaran sekitar Rp26 miliar. Kita sudah mendengar penjelasan, bahwa dalam proses pembuatannya terdapat kelebihan bayar sebesar Rp1,6 miliar,” kata Kajati Asri.

Pada perosalan ini, lanjut Kajati, kedua belah pihak yakni Pemerintah Kabupaten Natuna dan PT Palindo Marine sebagai pihak ketiga telah sepakat melakukan pengembalian uang kelebihan bayar itu pada tahun ini tepatnya setelah proses pembayaran selesai dilaksanakan.

”Kapal ini dibayar dalam dua tahap. Tahap pertama sudah dibayar sekitar Rp16 miliar, dan sisanya sekitar Rp10 miliar akan dibayar tahun ini melalui APBD Perubahan Kabupaten Natuna. Makanya kami melakukan peninjauan secara faktual, sebagai bagian dari fungsi TP4D,” alasan Asri Agung, dihadapan awak media.

Bupati Natuna Hamid Rizal menjelaskan, sebab musabab terjadinya kelebihan bayar itu.

Ia beralasan adanya kelebihan pembayaran itu, bahwa tadinya kapal itu harus dirakit baru seperti plat-plat, rangka dan segala macamnya.

Bahkan, Hamid sebelumnya juga menyampaikan kapal itu unggul karena spek radar navigasi standar kapal perang.

Sementara, kapal yang digunakan kategori keperluan sipil. (HARDIANSYAH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here