Agama dan Politik, Bagai Saudara Kembar

0
2080
Khairul Ikhsan

Oleh: Khairul Ikhsan
Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, FISIP, UMRAH

Agama dan kekuasaan adalah dua hal saudara kembar. Agama adalah fondasi (asas) dan kekuasaan adalah penjaganya. Segala sesuatu yang tidak berpondasi niscaya akan runtuh dan segala sesuatu yang tidak berpenjaga niscaya akan lenyap.” Imam Al-Ghazali.

Setiap agama pasti membutuhkan kekuasaan yang mampu menciptakan kesejahteraan bagi umatnya serta memberikan perlindungan kepada para pengikut setia yang menyebarkan ajarannya.

Oleh karena itu, Islam tidak bisa dilepaskan dari aturan yang mengatur urusan masyarakat dan negara, sebab Islam bukanlah agama yang mengatur ibadah secara individu saja. Akan tetapi, Islam juga mengajarkan bagaimana bentuk kepedulian kaum muslimin dengan segala urusan umat yang menyangkut kepentingan dan kemaslahatan umat.

Berpolitik adalah hal yang sangat penting bagi setiap orang, khususnya di Indonesia. Hal ini jika kita memahami betapa pentingnya mengurusi amanah umat agar dapat berjalan roda pemerintahan yang sah secara legalitas.

Eksistensi politik sejatinya sudah terlihat sejak dahulu, dalam sejarah perjuangan para sahabat terdapat fakta-fakta yang menunjukkan bahwasanya agama islam memang memiliki otoritas terhadap politik. Bukti tersebut dapat sama-sama kita lihat pada saat mereka mengangkat khalifah (kepala negara setelah Rasulullah).

Baca Juga :  OB Mitologis dan OB Historis

Dalam mengangkat seorang khalifah, para sahabat memberikan syarat kepada calon khalifah yakni memahami betul makna Al-quran. Jika tidak karena mereka tahu bahwa politik tidak mungkin dipisahkan dari agama, sehingga mereka akan mengangkat khalifah berdasarkan pertimbangan yang terbaik.

Akan tetapi, akhir-akhirini banyak orang-orang yang berpendangan bahwa aplikasi politik dianggap sebagai salah satu yang berbau kotor dan licik. Memang harus diakui, ada sebagian penguasa yang tidak konsisten menjalankan kebijakan politik diatas ketentuan hukum dan perundang-undangan.

Hal ini menyebabkan masyarakat, khususnya orang yang bahkan menganut agama Islam itu sendiri tidak sepakat dengan adanya politik dalam Islam, ada yang mengatakan bahwa fokus seorang ulama hanya ceramah saja tidak boleh berpolitik, pemikiran macam inilah yang salah sebagai antek-antek sekulerisme.

Padahal, sebagai umat muslim yang cerdas harusnya kita paham akan pentingnya politik yang dapat dijadikan sebagai landasan munculnya aktivitas gerakan dua arah, yakni secara cultural akan terfokus pada proses dakwah di suatu Negara, sedangkan secara structural dapat mempengaruhi dibatalkannya atau direvisinya kebijakan-kebijakan pemerintah yang akan membawa kerugian bagi masyarakat.

Baca Juga :  Menakar Waktu yang Terbuang karena Game Online

Bahkan menurut alam pemikiran dasar Negara kita, Pancasila bahwa nilai-nilai Ketuhanan (religiositas) sebagai sumber etika dan spiritualitas (yang bersifat vertical-transdental) dianggap penting sebagai fundamen etik kehidupan bernegara.

Dalam kaitan ini, Indonesia bukanlah Negara sekuler yang ekstrem, yang memisahkan “agama” dan “Negara dan berpotensi menyudutkan peran agama ke ruang privat atau komunitas. Negara menurut alam pancasila sendiri bahkan diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama, sementara agama diharapkan bisa memainkan peran public yang berkaitan dengan penguatan etika, nilai-nilai dan norma-norma social.

Akan tetapi disaat yang sama Indonesia jugabukan “Negara Agama” atau “teologi” yang hanya mempresentasikan salah satu (unsur) agama untuk mendikte negara. Sebagai negara yang dihuni oleh penduduk yang multiagamadan multi keyakinan, Negara Republik Indonesia diharapkan dapat mengambil jarak yang sama terhadap semua keyakinan, melindungi semua agama/keyakinan, dan harus dapat mengemmbangkan politiknya secara independen.

Hal ini menunjukan bahwa Pancasila tidak menerima paham sekulerisme yang memisahkan “agama” dengan “politik”, artinya politik dan agama tidak boleh dipisahkan, baik agama apapun yang ada di Indonesia yang penuh keanekaragaman ini dan pancasila juga tidak menerima paham “Negara agama” yang hanya mempersentasikan satu unsure (agama) saja. Akan tetapi, lebih pada rasa saling toleransi antar umat beragama ata toleransi yang biasa disebut “Twin Tolerantions”.

Baca Juga :  Menyoal Manajemen Bencana

Jika dasar negara saja sudah menjamin bagi warga negara untuk bebas berkeyakinan dan atau memilih agama, wagra negara juga mempunyai hak untuk berpolitik berdasarkan keyakinan yang dianggapnya benar dan dapat dipertanggungjawabkan kelak di akhirat nanti.

Di sini, saya boleh menyimpulkan bahwa politik dan agama tidak bisa dipisahkan, maka jangan ragu untuk berpolitik karena stereotype yang orang buat tentang politik itu adalah kotor, licik, dan mudarat adalah tidak sepenuhnya benar, karena yang kotor itu bukanlah politiknya, yang kotor adalah pemakainya.

Penguasa memahami agama yang cukup dalam berpolitik, maka Insha Allah politik itu akan bersih karena ada agama yang mengendalikan pribadi seorang pemimpin dalam berpolitik. ***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here