Alokasi DD Tahap II Segera Disalurkan

0
432
Suryanto

Kepala Bidang Anggaran dan Perencanaan, Badan pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Natuna Suryanto mengatakan, untuk proses penyaluran Dana Desa (DD) Tahap II tahun 2018 segera dikucurkan.

NATUNA – Jadi tahap II akan segera disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD), karena Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) telah menyalurkan ke RKUD sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (3).

Maka dari itu, Pemerintah Daerah akan segera menyalurkan DD tahap II sebesar Rp 21.805.917.600,- atau 40% dari pagu alokasi. Hal itu sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keungan Nomor 225/PMK.07/2017, tentang Perubahan Kedua PMK 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transer ke Daerah dan Dana Desa.

Penyaluran DD memiliki mekanisme yang telah diatur penyalurannya, dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) lalu masuk ke RKD. ”Namun semua itu tergantung dari hasil laporan realisasi penyaluran DD tahun anggaran sebelumnya. Serta laporan konsolidasi realisasi penyerapan, dan capaian output DD tahun anggaran sebelumnya,” kata Suryanto, Senin (16/4).

Ia mengungkapkan, laporan realisasi penyerapan dan capaian output DD sampai dengan tahap II tahun berjalan proses penyaluran harus menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75%.

Itu merupakan rata-rata capaian output yang menunjukkan paling sedikit sebesar 50%, dan capaian output dihitung berdasarkan persentase dari seluruh kegiatan. Selain itu, pengelolaan transfer ke desa juga diatur selanjutnya dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

”Untuk diketahui, dalam laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output DD tahun sebelumnya yakni 2017 mencapai 94,52%, dan SiLPA 5,48% yang ada di RKD dialokasikan. Selanjutnya dalam APBDes Tahun Anggaran 2018, sesuai dengan besaran SiLPA tahun anggaran sebelumnya,” jelas Suryanto.

Ia juga mengatakan, BPKPAD telah membuat sistem pelaporan untuk memudahkan desa dalam penyampaian laporan mengenai pengelolaan keuangan desa berbasis web. Dengan pertimbangan telah membaiknya infrastruktur IT, sehingga Desa tidak perlu lagi mendatangi BPKPAD.

Hal ini supaya, setidak-tidaknya efisiensi waktu dan biaya bisa ditekan. ”Salah satu contohnya di sistem yang sedang kami kembangkan, dengan memuat data-data kegiatan DD. Sehingga, desa dalam mendokumentasikan foto-foto kegiatan dari DD sesuai dengan kegiatannya dan hasil foto akan memuat informasi peta dan titik GPS dari kegiatan dimaksud. Sehingga, akan memudahkan SKPD ataupun auditor dalam melakukan monitoring dan pengawasan. Di samping itu, sistem ini dibangun untuk memudahkan dalam pelaporan khususnya kewajiban pelaporan di OMSPAN berbasis online yaitu laporan konsolidasi penyaluran, penyerapan dan capaian output yang dilakukan BPKPAD,” paparnya.

Pihaknya juga berharap, kepada seluruh desa untuk menyampaikan laporan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan maupun dalam Peraturan Bupati lebih tepat waktu dan taat terhadap peraturan perundang-undangan.

”Kita ingin penyaluran Dana Desa sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (3) menyatakan penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD,” harapnya.(HARDIANSYAH)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here