Alokasi Pendidikan Mencapai 26 Persen APBD

0
374
Pejabat Disdikprov saat mengunjungi lahan yang akan dibangun sekolah di Batam. f-istimewa

TANJUNGPINANG – Penghitungan 20 Persen APBD dialokasikan untuk Sektor pendidikan, sudah terpenuhi di APBD 2018. Kewajiban memenuhi 20 Persen untuk sektor pendidikan itu suatu keharusan sesuai dengan ketentuan perundang-undang.

Bahkan, untuk pendidikan di Provinsi Kepri sendiri persentasenya sudah mencapai 26 persen. Hanya saja, bantuan dari pusat baik itu berupa dana Bantuan Opersional Sekolah (BOS) dan yang lainnya, sudah dihitung dan masuk kompoten peruntukan sektor pendidikan hinga menjadi 26 persen dari APBD Kepri. Hal itu diakui oleh Ketua Komisi II DPRD Kepri Hotman Hutapea

Hanya saja, kalau dilihat dari program yang disampaikan, ke Komisi II, khusus anggaran yang dihabiskan untuk bidang pendidikan hanya Rp 40 miliar saja, karena sebagian itu sudah termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

”Jadi 26 persen lebih itu, sudah diaminkan oleh Mendagri. artinya, tidak ada masalah, walaupun di dalam hitungannya termasuk BOS,” jelas Hotman kepada Tanjungpinang Pos.

Tapi untuk ke depan, dalam membahas rancangan APBD, harus berdikusi dulu masalah pendidikan, dibadingkan masalah pembangunan lainnya. “Bagaimana cara menghitungnya, setahu saya, dikeluarkan dulu semuanya, misalnya dana BOs, dana lainnya, yang bersumber dari pusat, baru dihitung dana APBD. Hanya saja untuk yang ini digabung,” jelas Hotman.

”Memang Mendagri tidak menyatakan penghitungan ini salah,” beber Hotman.

Seharusnya, Kata Hotman, TAPD membuat dulu hitungannya. Itu dikeluarkan dulu. Semua itu tugas fungsi pokok bagian anggaran baik itu berupa bantuan pusat dan lembaga. ”Jadi tinggalkan yang Dinas Pendidikan. Ini di luar anggaran yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah,” sarannya.

Anggota DPRD Kepri bidang pemerintahan, Syukri Fahrial menyampaikan, saat reses di Sekupang, Batam, masyarakat masih banyak mengeluhkan masalah pendidikan dan tenaga kerja. ”Beragam yang disampaikan, selain menyangkut masalah pendidikan namun juga masalah lahan,” jelas Syukri.

Untuk masalah pendidikan, menurut yang disampaikan, dia masalah biaya dan keterbatasan sarana prasana yang tersedia. Dirinya berharap untuk urusan pendidikan, ke depan pemerintah harus lebih selektif untuk melihat kebutuhan yang disampaikan masyarakat. Seperti kekurangan sekolah yang berakibat selalu terjadi masalah saat penerimaan siswa di tahun ajaran baru. (ais)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here