Amsakar Tolak Ranperda Usulan Dewan

0
537
WAKIL WALI KOTA Batam Amsakar Achmad saat menyerahkan bantuan kepada warga pada penutupan TMMD yang ke-100 di Lapangan Sepak Bola Sembulang, belum lama ini.f-istimewa/humas pemko batam

BATAM – Ranperda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Batam yang diusulkan dua orang anggota DPRD Batam, ditolak Pemko.

Walau tidak secara tegas menolak, namun Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad dalam paripurna DPRD Batam, meminta agar dipertimbangkan. Alasannya, PKL harus memberi rasa aman, program Pemko masih dititikberatkan pada infrastruktur. Selain itu, PKL sudah diatur di Perpres dan Permendagri.

Amsakar Achmad mengungkapkan hal itu, Senin (19/2) saat rapat peripurna DPRD Batam. Disebutkannya, konsep penataan dan pemberdayaan tersebut hendaknya dilihat dalam konteks yang lebih luas, dari perspektif tata kelola dan manajemen perkotaan yang baik.

Baca Juga :  Tarif Batal Naik, BPJS Diingatkan Jaga Pelayanan

”Sehingga jauh dari kesan semrawut, kumuh, mengganggu kenyamanan berlalu-lintas. Selain itu, sesuai dengan RPJMD 2016-2021, program dititik beratkan pada pembenahan infrastruktur perkotaan. Seperti pelebaran jalan, pembuatan dan peningkatan drainase dan lainnya,” katanya.

Selain itu, Amsakar mengingatkan, jika penataan dan pemberdayaan PKL sudah diatur di Peraturan Presiden RI Nomor 125 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL dan Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Dimana aturan itu menyebutkan, dalam melakukan penataan dan pemberdayaan PKL, perlu dilakukan penanganan lintas sektor, melalui koordinasi pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Baca Juga :  Mobdin Ditarik, Dewan Minta Uang Transport

”Kita juga telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar di Batam. Salah satu bab-nya mengatur khusus tentang PKL dan Perwako nomor 24 Tahun 2009 sebagai turunan Perda,” beber Amsakar.

Karena itu, Amsakar meminta agar Ranperda yang diusulkan ini dipertimbangkan kembali untuk dilakukan pembahasannya. ”Hal ini semata-mata mempertimbangkan bahwa ada baiknya proses penataan dan pemberdayaan PKL dilakukan dengan menggunakan perangkat hukum yang telah ada,” imbaunya. (mbb)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here