Anambas Kembali Raih WTP

0
840

ANAMBAS – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas kembali meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Kantor Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau di Batam, Rabu (30/5).

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2017 diserahkan langsung oleh Kepala BPK Kepri, Joko Agus Setyono kepada Bupati Anambas Abdul Haris di Batam.

Bupati Abdul Haris mengatakan, pada masa pemerintahannya bersama wakil Bupati Wan Zuhendra, pihaknya telah mendapatkan dua kali penilaian WTP dari BPK.

Baca Juga :  UMK Anambas 2020 Masuk Kategori Tertinggi

“Alhamdullillah pada tahun 2018 ini kita kembali mendapatkan penilaian WTP dari BPK hasil pemeriksaan LHP tahun anggaran 2017,” ungkap Haris melalui sambungan telepon, Rabu (30/5).

Sebelumnya, sebut dia, Anambas juga meraih hasil positif dari BPK RI pada tahun 2016. Sayangnya pada tahun 2017 Anambas gagal mempertahankan tren positif itu, dan hanya meraih Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini dipicu masalah aset yang belum tuntas kala itu.

“Hal ini membuat pemerintah daerah berupaya maksimal dalam menuntaskan persoalan yang menjadi penghambat dalam pengelolaan keuangan, dan hasil kerja keras yang dilakukan, pada tahun ini kita kembali mendapatkan WTP,” ujarnya.

Baca Juga :  Imigrasi Deportasi Pencuri Ikan Asal Vietnam

Hasil positif dalam pengelolaan keuangan tersebut, lanjut Haris, membuat pihaknya optimistis dan akan berupaya semaksimal mungkin untuk mempertahankan WTP selama pemerintahannya hingga dua tahun kedepan.

“Target kami dapat mempertahankan WTP sampai habis periode kami,” ujarnya.

Salah satu penyebab Anambas mendapatkan WTP, tambah Haris, adalah pihaknya terus proaktif dan patuh dengan saran yang diberikan oleh BPK, salah satunya dengan pengungkapan aset dan pengembalian kelebihan bayar pada pihak ketiga.

“Kita terus proaktif dalam menuntaskan persoalan aset dan mendesak pihak ketiga untuk melakukan pengembalian kelebihan bayar melalui inspektorat,” tuturnya.

Baca Juga :  HUT Bhayangkara, Gelar Lomba Adzan dan Dai Cilik

Untuk mempertahankan WTP, Haris menegaskan, kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih baik lagi kedepannya dengan mencurahkan energi yang lebih untuk Anambas.

“Penilaian bukan hanya dari BPK namun juga ada dari BPKP dan Menpan-RB,” tutupnya. (end)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here