Antisipasi Korupsi, Pemkab Buka On Clinic

0
580
Kadis PMD Ronny Kartika bersama Bupati Bintan H Apri Sujadi dan Wakil Bupati H Dalmasri Syam menyosialisasikan penggunaan dana desa, baru-baru ini.f-istimewa

BINTAN – PEMKAB Bintan menginstruksikan agar seluruh pemerintah desa memaksimalkan on clinic, atau klinik desa dalam penggunaan dana APBDes. Tujuan on clinic ini, untuk mengatasi tindakan korupsi bagi aparatur desa.

Layanan klinik desa ini sejalan dengan program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang telah mengindentifikasi beberapa poin dalam penggunaan anggaran dana desa. Baik dari ketentuan regulasi dan kelembagaan, tata cara pelaksanaan, pengawasan, serta kualitas dan integritas SDM yang mengurus dana desa. Hal ini poin penting bagi penyelewengan dana desa.

Selain itu, selama tahun 2016 Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), melalui Tim Satgas Dana Desa telah menerima hampir 932 aduan dari masyarakat. Tahun 2017, aduan dari masyarakat terkait dugaan penyelewengan dana desa meningkat, mencapai 10.000 laporan pengaduan.

Baca Juga :  5 Kasus DBD di Perumahan Taman Surya Indah

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Bintan Ronny Kartika menyebutkan, tahun anggaran 2018, sebanyak Rp 83,978 miliar di alokasikan untuk 36 pemerintah desa se-Kabupaten Bintan. Dari total dana tersebut, Rp 50,075 miliar merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBD Kabupaten Bintan. Sedangkan Rp 30,903 miliar bersumber dari bantuan Dana Desa (DD) pusat.

Untuk pengelolaan dana di pemerintah desa itu, Dinas PMD Bintan telah membuka on clinic. Klinik ini untuk membantu aparatur desa dalam memaksimalkan penyerapan anggaran dana desa tersebut. Layanan konsultasi di on clinic ini merupakan tata cara dan regulasi penggunaan dana desa.

Baca Juga :  Aksi Bersih Lingkungan Jadi Destinasi Wisata

”Jadwal kunjungan aparatur desa sudah kita buat. Aparatur desa juga bisa langsung menghubungi tenaga ahli pendamping desa, maupun melalui petugas on clinic ini. Konsultasi bisa dilakukan setiap hari kerja, Senin sampai Jumat. Dari pukul 08.00 sampai pukul 15.00, di Kantor Dinas PMD,” jelas Ronny, Minggu (4/2) kemarin.

Bupati Bintan Apri Sujadi meminta agar seluruh kepala desa memaksimalkan pemanfaatan dana desa, dengan memperhatikan tata cara pelaksanaan, administrasi yang mumpuni, yang disesuaikan dengan aturan regulasi. Kepala desa yang tidak memahami aturan terkait penggunaan dana desa, hendaknya bisa berkonsultasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bintan.

Baca Juga :  Setelah Putusan MK, Muttaqin Yaser Sudah Bisa Ukur Baju

”Pemkab Bintnan melalui Dinas PMD Kab Bintan telah membuat layanan konsultasi on clinic. Ini bisa dimanfaatkan oleh pemerintah desa, agar penggunaan dana desa, sesuai dengan aturan regulasi yang telah ditetapkan,” ujarnya.(YENDI-JENDARAS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here