APBD Natuna Disahkan Tanpa Kehadiran Bupati

0
994
Fraksi DPRD Natuna menyampaikan pandangan umum RAPBD Natuna 2020 dengan kondisi ruangan tanpa dihadiri eksekutif.

NATUNA – Hubungan eksekutif dan legislatif di Kabupaten Natuna sepertinya sedang tak akur. Terlihat dari pengesahan Perda APBD Murni 2020 tanpa tanda tangan kepala daerah.

Dijadwalkan Badan Musyawarah (Bamus) pengesahan dilaksanakan di Ruang Rapat DPRD Natuna, Rabu (28/8) pagi. Usai paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan APBD tahun 2020, terlebih dahulu.

Pantauan di lapangan sampai proses pengesahan, tidak dihadiri Bupati Natuna Hamid Rizal beserta wakilnya Ngesti dan juga Sekda Natuna.

Meski demikian, para anggota DPRD yang hadir sepakat mengesahkan APBD Natuna 2020 diproyeksikan senilai 1,35 triliun.

Usai rapat, Wakil Ketua DPRD Natuna Hadi Candra mengatakan, pengesahan telah melalui proses pembahasan bersama, pihak DPRD menerima dan menyetujui rancangan APBD 2020 untuk dijadikan Peraturan Daerah tentang APBD Natuna tahun 2020.

“Kita sudah bekerja sesuai mekanisme, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam proses pembahasan. Semuanya telah kita laksanakan sesuai keinginan pemerintah daerah,” kata Wakil Ketua I DPRD Natuna Hadi Candra usai memimpin rapat

Dituturkannya, berdasarkan mekanisme rapat sudah memenuhi syarat. Diantaranya, anggota DPRD yang hadir sudah kuorum.

Maka pelaksanaan rapat paripurna tetap dilaksanakan walaupun tidak ada kehadiran pejabat pemerintah daerah.

“Kalau sesuai aturan tata tertib DPRD Natuna, tidak ada pasal pelaksanaan Pengesahan APBD Natuna harus dihadiri oleh pejabat esekutif. Bisa batal kalau kehadiran anggota DPRD nya tidak memenuhi syarat,” ungkapnya.

Ia menambahkan, selama ini DPRD telah menjalankan sesuai apa yang menjadi aturan sejak diserahkannya RAPBD tahun 2020. Sesuai ketentuan, penegsahan APBD Murni paling lambat akhir bulan November sudah disahkan.

“Kita tetap akan melanjutkan proses pengesahan ini ketingkat Gubernur Kepri. Jangan suruh kami bekerja, jika pemerintah daerah belum siap mengusulkan RAPBD tahun 2020 dikarenakan ada kepentingan,” tegasnya.(hrd)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here