APBDP Pemprov Surplus Rp135 M

0
595
PADAT: Terlihat pemukiman penduduk di Tanjungpinang sangat padat saat difoto dari udara. Masih banyak rumah atau kaveling warga yang belum bersertifikat. f-dok/tanjungpinang pos

PAD Naik, Disahkan Rp 3,49 Triliun

Jika kebanyakan kabupaten/kota di Kepri mengalami defisit di APBD Perubahan (APBDP) 2017, beda dengan Pemprov Kepri yang mengalami kenaikan anggaran di APBD Perubahan 2017.

DOMPAK – PADA, Kamis (28/9) kemarin, APBDP Kepri 2017 telah disahkan sekitar Rp 3,496 triliun. Jumlah ini naik dibandingkan APBD murni 2017 sekitar Rp 3,36 triliun. Ada kenaikan sekitar Rp 135 miliar.

Pengesahan dilakukan dalam sidang paripurna dengan agenda Laporan Akhir Badan Anggaran DPRD Kepri Terhadap Hasil Pembahasan Nota Keuangan dan Ranperda Perubahan APBD 2017 Sekaligus Persetujuan Bersama untuk Disahkan Menjadi Perda di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD di Dompak, kemarin.

Dalam rincian laporannya, Hotman Hutapea selaku perwakilan Tim Banggar DPRD Kepri mengatakan, estimasi pendapatan pada perubahan APBD 2017 mengalami kenaikan target sebesar Rp 235 miliar atau sekitar 7,53 persen dari APBD murni dan estimasi belanja mengalami kenaikan sebesar Rp 153 miliar atau 4,03 persen dari APBD murni. ”Setelah melalui berbagai tahapan pembahasan, akhirnya dapat kita sepakati Perubahan APBD Tahun 2017 ini,” ujar Hotman.

Pengesahan ini berdasarkan surat Keputusan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Persetujuan Penetapan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2017 menjadi Perda yang mana Perubahan APBD Tahun 2017 sebesar Rp 3,496 triliun ditandai dengan penandatanganan nota dokumen oleh Ketua DPRD Jumaga Nadeak dan Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Dalam sambutannya Gubernur mengatakan bahwa proses perubahan dalam anggaran merupakan bahan dari formulasi kebijakan yang mana salah satunya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal.

Langkah dan kebijakan yang diambil telah dilandasi secara hukum yang intinya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. ”Dengan ini, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar dapat lebih meningkatkan kinerjanya, terutama dalam mempercepat pembangunan fisik yang juga nantinya akan menstimulus pertumbuhan ekonomi di daerah,” ujar Nurdin.

Tak lupa Gubernur juga berterimakasih kepada jajaran DPRD khususnya Tim Badan Anggaran yang sudah ditunjuk bersama segenap OPD terkait dalam menyelesaikan berbagai tahapan dalam mencapai pengesahan Ranperda tersebut menjadi Perda. ”Terimakasih atas terbangunnya kesepahaman antara kita tentang satu suaranya sehingga Ranperda Perubahan Anggaran dapat ditetapkan,” sambung Nurdin.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak menyampaikan, untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan sebesar Rp 105,711 miliar. Jika sebelumnya PAD hanya Rp 1,104 triliun, maka di APBD Perubahan meningkat menjadi Rp 1,210 triliun. Jumlah ini berasal dari sektor penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah.

Informasi sebelumnya yang diperoleh Tanjungpinang Pos, naiknya pendapatan di APBDP karena sudah dimasukkan penerimaan dari lego jangkar puluhan miliar. Kemudian, perhitungan DAU, DBH dan DAK Kepri tidak kurang dari perkiraan di APBD murni. Beda dengan daerah lain, perkiraan DAU, DBH dan DAK terlalu tinggi, sementara realisasinya rendah. Sehingga terjadi defisit.

Perhitungan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) APBD 2016 juga membantu menaikkan APBDP Kepri 2017. Kenaikan di sektor penerimaan juga memicu kenaikan di sektor belanja tidak langsung. Dalam APBD Perubahan ini, belanja tidak langsung Rp 109,935 miliar atau meningkat 7,58 persen.

Adapun belanja daerah itu antara lain belanja pegawai, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Selain itu, belanja bagi hasil provinsi dan kabupaten kota serta pemerintah desa dan belanja bantuan keuangan kepada provinsi ke kabupaten dan kota.

Untuk belanja langsung, anggaran perubahan Kepri mengalami peningkatan Rp 25,521 miliar atau meningkat 1,34 persen. ”Jika dalam anggaran murni total belanja langsung Rp 1,909 triliun maka dalam perubahan meningkat menjadi Rp 1,935 triliun,” jelas Jumaga.

Setelah dilakukan penandatangan Surat Keputusan selanjutnya berkas akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi. Hadir pada kesempatan ini Wakil Ketua DPRD Husnizar Hood, perwakilan FKPD dan kepala OPD.(SUHARDI-MARTUNAS)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here