APBN untuk Kepri Harus Ditambah

0
323
TS Arif Fadillah

Dorong Pengesahan RUU Kepulauan dan Perbatasan

Daerah maritim terjerat tingkat kesulitan dan kemahalan yang lebih tinggi. Untuk itu, dorongan agar daerah maritim mendapat alokasi yang lebih besar dari APBN terus bergelora. Apalagi amanat itu ada di pasal 29 UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

JAKARTA – Dorongan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan dan Perbatasan segera disahkan menjadi UU makin kuat. Termasuk agar ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang daerah bercirikan kepulauan. Terserah mana yang didahulukan.

Bukan muluk-muluk jika Kepri meminta anggaran lebih dari pusat. Sebab, untuk membiayai pembangunan infrastruktur di daerah yang 96 persen laut ini anggarannya sangat besar karena pulau-pulau harus disatukan melalui pelabuhan dan bandara.

Dan, di UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pun sudah ditetapkan mengenai daerah bercirikan kepulauan harus diberi perhatian lebih.

Di Pasal 27 ayat 1 disebutkan, daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya.

Ayat 3, kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana ayat 1 paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan.

Di Pasal 28 ayat 1 disebutkan, daerah provinsi yang berciri kepulauan mempunyai kewenangan mengelola sumber daya alam di laut.

Ayat 2. selain mempunyai kewenangan mengelola sumber daya alam di lauut, daeah provinsi bercirikan kepulauan mendapat penugasan dari pemerintah pusat untuk melaksanakan kewenangan pemerintah pusat di bidang kelautan berdasarkan asas tugas pembantuan.

Ayat 3. penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dilaksanakan setelah pemerintah daerah provinsi yang bercirikan kepulauan memenuhi norma, standar, prosedur dan kriteri yang ditetapkan pemerintah pusat.

Kemudian, di pasal 29 ayat 1. untukmendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah provinsi yang berciri kepuluan, pemerintah pusat dalam menyusun perencanaan pembangunan dan menetapkan kebijakan DAU dan DAK harus memperhatikan daerah provinsi yang bercirikan kepulauan.

Ayat 2. penetapan kebijakan DAU sebagaimana pasal 1 dilakukan dengan cara menghitung luas lautan yang menjadi kewenangan daerah provinsi bercirikan kepulauan dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut.

Pasal 30, ketentuan lebih lanjut mengenwai kewenangan daerah provinsi di laut sebagaimana pasal 27 dan daerah provinsi yang berciri kepuluan sebagaimana pasal 28 dan pasal 29 diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP).

Sekdaprov Kepri H TS Arif Fadillah menginginkan tiap daerah mendapatkan tambahan dana alokasi sesuai dengan karakteristik masing-masing.

Sebagai daerah kepulauan, kata dia, maka Kepri harus mendapat tambahan alokasi dana sesuai karakteristiknya. ”Kami akan mendorong pemerintah dan DPR RI untuk mempercepat pengesahan RUU Daerah Kepulauan dan Daerah Perbatasan,” kata Arif usai menghadiri Rapat Kerja Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia di Hotel Arya Duta, Jakarta, akhir pekan lalu.
Raker Forsedasi ini diselenggarakan pada Jumat (27/7) hingga Sabtu (28/7).

Menurut Arif, yang juga Direktur Perekonomian dan Pembangunan Daerah pada kepengurusan DPP Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Masa Bhakti 2018-2023 ini, pihaknya terus mendorong pembangunan di wilayahnya.

Karena suatu daerah punya geografis dan karakteristik yang berbeda. Untuk meningkatkan perekonomian daerah-daerah tersebut, pendekatannya tidak bisa sama.

Raker ini mengusung tema ‘Bersatu Padu Menuju Aparatur Profesional dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Daerah’. (MARTUNAS-SUHARDI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here