Banyak Aduan Soal Izin Lokasi

0
418
Narasumber dari BKPM saat menjaring keluhan para pelaku usaha Bintan di Bintan Lagoon, Rabu lalu.f-jendaras/tanjungpinang pos

BINTAN – Dalam pelaksanaan sistem One Single Submission (OSS) perizinan investasi di Bintan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) banyak mendapatkan pengaduan soal lokasi.

Pengaduan soal lahan tersebut dikarenakan, masyarakat yang masuk dalam peta izin lokasi perusahaan. Padahal, belum dilakukan ganti rugi. Sehingga pemilik lahan tidak dapat melakukan perbuatan hukum terhadap lahan miliknya.

”Banyak aduan dari masyarakat bukan soal pelayanan OSS. Tapi malah soal lahan atau lokasi,” kata Alfeni Harmi Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP Bintan, kemarin.

Baca Juga :  Ada Surat Alas Hak Tanah yang Tak Bisa Diproses

Ia menyebutkan, pengaduan soal lahan dikarenakan pada sistem OSS, pengajuan izin lokasi langsung disampaikan ke BPN/ATR. Sehingga pihak perizinan tidak mengetahui persis permasalahan di lapangan, soal izin lokasi.

”Kalau dulu, pengajuan izin lokasi kan melalui kami. Saat akan mengajukan, kami kumpulkan semua dinas dan masyarakat pemilik lahan. Juga dimintai surat pernyataan setuju, jika dilakukan pembebasan lahan. Namun kini saat ini, izin lokasi tidak melalui mekanisme seperti itu,” jelasnya.

Ia mengharapkan, dengan adanya versi OSS yang akan diperbaharui, dapat membuat mekanisme yang selain mempermudah, juga menjadi filter bagi kekurangan layanan. Kemudian juga, ada aturan baru yang menampung soal itu.

Baca Juga :  Zaman Now, Makanan Kampung Bisa Hasilkan Rp 10 Juta Sebulan

”Ya kasihan juga, banyak aduan dari masyarakat yang terkena blok peta izin lokasi. Selama 3 tahun lho, lahan tidak tidak bisa diperjualbelikan atau diapa-apakan. Padahal lahan itu miliknya sendiri, dengan bukti hak kepemilikan yang jelas,” tambahnya. (aan)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here