Beasiswa dan Sarana Sekolah Terus Diperbaiki

0
738
BERBARIS: Siswa baru sedang berbaris di lingkungan sekolah.f-Tunas/TANJUNGPINANG POS

Prioritaskan Program Pendidikan

TANJUNGPINANG – Ketua Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang, Maskur Tilawahyu meminta agar anggaran pendidikan tetap menjadi prioritas. Meskipun harus diakui, kondisi APBD Pemko 2018 diperkirakan turun dari tahun ini. ”Kita minta kegiatan di dinas pendidikan yang terkait dengan siswa dan penunjang pendidikan tetap dilaksanakan,” ujarnya kepada Tanjungpinang Pos, Senin (4/9).

Ia juga belum mengetahui pasti proyek atau program apa saja yang tidak bisa dilaksanakan terkait dengan adanya pengurangan APBD Pemko karena faktor devisit. Sebab, ia belum menerima foto kopi KUA-PPAS, meskipun sudah disampaikan belum lama ini oleh Wali Kota Tanjungpinang. Diperkirakan besar anggaran untuk pendidikan akan berkurang, bila mengacu pada persentasi. Inilah yang perlu dibahas, jangan sampai kegiatan pendidikan prioritas ikut dikorbankan. Contohnya beasiswa, pembangunan atau rehab-rehab sekolah serta pengadaan sarana penunjang pendidikan.

Baca Juga :  Keluarga SMPN 5 Tanam Pohon

Bila ini dihilangkan, ia kwatir kualitas pendidikan akan menurun. Ini juga menjadi indikator keberhasilan di luar dari kualitas tenaga pendidik serta lainnya. ”Kita minta anggaran pendidikan dan kesehatan harus jadi pembahasan penting. Lebih baik menghilangkan pembangunan infrastruktur menelan biaya besar karena hanya memberikan manfaat pada sekelompok tertentu,” tuturnya.

Ia juga mengaku heran ketika anggaran beasiswa tidak direalisasikan, harusnya itu menjadi program andalan Pemko. ”Saya juga heran masa pemerintahaan sekarang, tidak tahu kenapa anggaran beasiswa di tunda. Serta terjadi defisit yang begitu besar, padahal daerah lain seperti Bintan masih aman-aman saja,” ungkapnya.

Baca Juga :  Peringati Hari Sampah, SMPN 16 Gelar Kegiatan Peduli Lingkungan

Ia berharap, hal ini perlu disikapi serius, penurunan APBD Pemko dinilai sangat parah.
Bintan yang juga mengalami pengurangan DBH Migas dan DAU karena gaji guru SMA sederajat yang dipindahkan ke Provinsi Kepri tak begitu mengganggu APBD nya. Padahal, harusnya di era pemerintahan sekarang Pemko Tanjungpinang harus diuntungkan, mengingat pimpinan di pusat merupakan satu partai. ”Harusnya Tanjungpinang diuntungkan. Kegiatan pusat harus bisa ditarik ke sini,” paparnya. Pembangunan harus bisa direalisasikan melalui dana transfer apakah DAK serta DBH. (dlp)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here