Beli Kapal, Tapi Kelebihan Bayar

0
366
KAJATI Kepri Asri Agung bersama Bupati Natuna Hamid Rizal di atas kapal Mv Indra Perkasa 159. f-hardiansyah/tanjungpinang pos

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepulauan Riau (Kepri) Asri Agung Putra meninjau, serta mencoba pelayaran dengan kapal dinas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna Mv Indra Sakti 159 melalui Pelabuhan Penagi, Selasa (30/10). Asri mengatakan, ada kelebihan pembayaran terkait pengadaan kapal tersebut yang bersumber dari APBD Natuna. Anehnya, kelebihan pembayaran mencapai Rp1,6 miliar.

NATUNA – Namun, yang lebih mengherankan lagi pembuatan Mv Indra Perkasa 159 merupakan kegiatan Pemerintah Kabupaten Natuna yang masuk sebagai bagian dari pengawalan TP4D Kejari Natuna.

Mengapa bisa muncul kelebihan pembayaran, lantas Kajati Kepri bersama Bupati Natuna Hamid Rizal dan Kajari Natuna Juli Isnur serta petinggi kejaksaan lainnya menggelar konfrensi pers kepada sejumlah awak media nasional dan lokal.

Pada pelayaran kapal Mv Indra Perkasa dari Pelabuhan Penagi-Sabang Mawang itu, Asri Agung menyatakan bahwa pada proses pembuatan kapal berbahan dasar aluminium tersebut terdapat kelebihan bayar yang harus dikembalikan oleh pihak ketiga kepada pemerintah.

”Sekarang kita sedang berada diatas kapal Indra Perkasa. Kapal ini di buat dengan anggaran APBD Natuna tahun 2017, dengan total anggaran sekitar Rp26 miliar. Kita sudah mendengar penjelasan, bahwa dalam proses pembuatannya terdapat kelebihan bayar sebesar Rp1,6 miliar,” kata Kajati Asri.

Pada perosalan ini, lanjut Kajati, kedua belah pihak yakni Pemerintah Kabupaten Natuna dan PT Palindo Marine sebagai pihak ketiga telah sepakat melakukan pengembalian uang kelebihan bayar itu pada tahun ini tepatnya setelah proses pembayaran selesai dilaksanakan.

Baca Juga :  Panen Cengkih Sambut Tahun 2020

“Kapal ini dibayar dalam dua tahap. Tahap pertama sudah dibayar sekitar Rp16 miliar, dan sisanya sekitar Rp10 miliar akan dibayar tahun ini melalui APBD Perubahan Kabupaten Natuna. Makanya kami melakukan peninjauan secara faktual, sebagai bagian dari fungsi TP4D,” alasan Asri Agung, dihadapan awak media.

Bupati Natuna Hamid Rizal menjelaskan, sebab musabab terjadinya kelebihan bayar itu.

Ia beralasan adanya kelebihan pembayaran itu, bahwa tadinya kapal itu harus dirakit baru seperti plat-plat, rangka dan segala macamnya.

Akan tetapi, perusahaan itu memiliki plat untuk membuat kapal Angkatan Laut dan membuat Kapal Pontianak dan lain sebagainya.

Pada saat itu, Hamid meminta kepada perusahaan agar kapal yang dipesannya itu bisa selesai dibuat dalam kurun waktu 4 bulan.

Permintaannya itu disanggupi oleh pihak perusahaan, dengan alasan mereka memiliki plat kapal yang memang sudah standby.

”Kenapa bisa ada kelebihan bayar. Tadinya kan harus merakit baru, tapi waktu itu saya minta kepada mereka agar kapal ini selesai tanggal 15 September 2017 karena itu hari lahir saya. Mereka bilang bapak mau 4 bulan. Saya bilang iya, saya mau tanggal 15 September, kamu mampu tidak. Tanya saya kepada pihak PL Palindo Marine dan mereka bilang boleh,” tutur Hamid, kepada Kajati Asri dan jajarnnya serta awak media.

Baca Juga :  Dispar Akomodir Kreasi Seni Masyarakat

Sambung Hamid, perusahaan itu mempergunakan plat-plat yang untuk pembuatan kapal perang itu dan dipindahkan untuk pembuatan kapal Indra Perkasa 159 terlebih dahulu.

”Memang dikebutnya betul, siang-malam itu disikatnya itu pak. Jadi platnya ini menggunakan plat kapal perang,” seru Hamid.

Ia menambahkan, sesuai dengan perencanaan dan gambar yang sudah disusun di awal jarak tulang rangka kapal itu sepanjang 50 sentimeter.

Akan tetapi, dengan pertimbangan kondisi medan layar kapal itu akan berada di Natuna yang notabenenya laut luas dan bergelombang tinggi maka perusahan tersebut merapatkannya menjadi setengah jarak.

”Jadi tulang rangkanya berjarak 25 hingga 25 sentimeter di bawah kita ini pak. Itulah kelebihan bupati Natuna,” ujarnya.

Mendengar alasan demi alasan dari Hamid, Kajati Asri mengingatkan agar pemerintah dapat memanfaatkan masa-masa pemeliharaan kapal itu secara maksimal.

Mengingat perairan Natuna, cukup menantang dan berpotensi mengganggu sistem dan kekuatan kapal itu.

”Ok, ke depan gandeng stakeholder, termasuk ahli yang menguasai masalah konstruksi ini, karena pada masa pemeliharaan ini, lebih kurangnya ada hal-hal yang perlu di benahi,” tuntasnya.

Pada bulan Agustus lalu, Mv Indra Perkasa 159 sudah dinyatakan masuk Kartu Inventaris Barang (KIB) milik Pemerintah Kabupaten Natuna meskipun kapal tersebut belum lunas dibayar.

Baca Juga :  Kelanjutan Pasar Modern Tunggu Proses BPK

Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Natuna Diki Kusnadi mengatakan, kapal tersebut sudah secara resmi menjadi aset daerah.

”Kapal KM Indra Perkasa sudah masuk aset, ia sudah masuk di KIB sejak beberapa waktu lalu,” kata Diki di ruang kerjanya, Selasa (28/8) kemarin.

Saat itu ia menjelaskan, tunggakan yang belum dibayar sekitar Rp10 miliar dari total anggaran pembuatannya sebesar Rp26,8 miliar.

Namun, keberadaan kapal itu bisa dimasukkan ke KIB karena pemerintah sudah secara resmi mengakui tanggungan hutangnya.

”Kalau sekiranya kita belum mengakuinya sebagai hutang maka kapal itu akan tercatat di Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Tapi kapalnya sudah sah jadi barang milik pemerintah,” sebutnya.

Selain itu, pemerintah juga sudah secara resmi menyatakan kesiapannya menunaikan tanggungjawabnya sebagai penanggung hutang terhadap perusahaan.

”Kita upayakan tahun ini pembayarannya tuntas. Insya Allah melalui APBD Perubahan,” ujar Diki.

Kapal KM Indra Perkasa diadakan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna melalui anggaran tahun 2017 dengan total anggaran Rp26,8 miliar.(HARDIANSYAH)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here