Berkas Tersangka Korupsi Pelabuhan P21

0
437
Warga melintas di dalam pelabuhan Dompak. Pelabuhan ini sudah lama mangkrak.F-SUHARDI/TANJUNGPINANG POS

TANJUNGPINANG – Satreskrim Polres Tanjungpinang telah menyerahkan berkas perkara korupsi pembangunan lanjutan pelabuhan Dompak Tanjungpinang, dengan tersangka Abdul Rohim Direktur Utama (Dirut) PT Karya Tunggal Mulya Abadi (KTMA) ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang.

Kondisi pelabuhan Domestik dan Internasional Dompak semakin mangkrak.

Pelabuhan ini sudah menghabiskan anggaran Rp121 miliar dari dana APBN. Pelabuhan ini dibangun yang diharapkan menjadi magnet arus lalu lintas orang, kini kondisinya sudah banyak yang rusak di sana sini. Padahal keberadaan pelabuhan ini dirancang supaya Ibu Kota Kepri tampak lebih elegan. Agar kawasan Dompak juga berkembang pesat.

Bila Pelabuhan Dompak dioperasikan maka tidak terjadi monopoli pelabuhan di Tanjungpinang. Sebab, satu-satunya pelabuhan internasional di Tanjungpinang hanya Pelabuhan Sribintan Pura Tanjungpinang, di kelola oleh PT Pelindo.

Baca Juga :  Ulama dari Berbagai Negara Kunjungi Penyengat

Kasat Reskrim Polres Tanjungpinang AKP Efendri Ali mengatakan berkas tersebut masih diteliti jaksa, pengiriman berkas beberapa waktu lalu. Jika berkas dinyatakan P21 (lengkap), penyidik Satreskrim segera melimpahkan berkas dan tersangka serta barang bukti (tahap II) ke Kejari Tanjungpinang.

”Semoga berkas dinyatakan P21 oleh jaksa,” sebutnya.

Abdul Rohim, ditetapkan sebagai tersangka korupsi pembangunan lanjutan pelabuhan Dompak Tanjungpinang.

Penetapan tersebut berdasarkan penyidikan dan barang bukti baru yang diperoleh penyidik.

Dalam proses penyidikan Satreskrim Polres Tanjungpinang, tersangka diduga turut serta dalam tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada dua tersangka sebelumnya, yakni mantan pegawai Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjungpinang yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pelabuhan Dompak, Hariyadi dan Direktur Cabang PT KTMA, Berto Riawan.

Baca Juga :  Pemprov Sediakan 150 Laptop

Bahwa kedua terdakwa telah melanggar pasal 2 ayat 1 Jo. pasal 18 dan pasal 3 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kedua terdakwa didakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Koorporasi.

PT. Karya Tunggal Mulya Abadi selaku Penyedia pada Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Dompak dengan mengunakan anggaran bersumber dari APBN-P Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang.

Baca Juga :  Perbaikan RSUD Butuh Anggaran Besar

Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut belum seratus persen dilaksanakan. Bahkan, item barang pada Pekerjaan Perlengkapan dan Kelengkapan yang seharusnya diadakan oleh PT. Karya Tunggal Mulya Abadi tidak terpasang di lokasi pekerjaan.

Terdakwa Haryadi selaku PPK tetap melakukan pembayaran sebesar 100 persen kepada terdakwa Berto Riawan. Bahkan untuk melakukan pembayaran 100 persen pekerjaan, terdakwa Haryadi dengan sengaja memalsukan dokumen Proposional Hand Over (PHO).

Akibat perbuatan kedua terdakwa negara mengalami kerugian sebesar Rp 5,05 miliar. (ray)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here