Berorganisasi Itu Hak Anak Bangsa

0
724
Khairul Ikhsan

Oleh: Khairul Ikhsan
Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, FISIP, UMRAH

Saat mendengar kata organisasi, maka akan terlintas di benak kita adalah perkumpulan, wadah untuk bermusyawarah dan untuk mencapai suatu tujuan. Organisasi itu sendiri berasal dari bahasa Inggris, organization, yang berakar dari bahasa Inggris, organize, yang berartti membangun (membentuk) suatu kebulatan (kesatuan) dari bagian-bagian yang berkaitan satu dengan yang lain. Dilihat dari segi bahasa,organisasi bias berarti organisme, yang melakukan organizing,dan juga bisa berarti keluaran (produk, output) organizing.

Aristoteles pernah mengatakan bahwa manusia merupakan zoon politicon, dimana secara fitrahnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan manusia laindalam menjalankan kehidupannya. Hal tersebut diperkuat oleh fakta historis, dimana manusia purba sebagai cikal bakal spesies manusia masa kini selalu menjalankan hidup secara  berkelompok. Hal itu tidak lain untuk berburu makanan sekaligus untuk mempertahankan hidupnya.

Jean-Jaques Rousseau dalam teori kontrak sosialnya juga menegaskan bahwa adanya kecenderungan manusia untuk hidup berkelompok. Manusia kemudian membuat kesepakatan umtuk hidup bersama dengan cara menyerahkan kedaulatannya pada komunitas.

Keinginan untuk berserikat dilatar belakangi oleh banyak faktor, antara lain karena persamaan ideologi, persamaan nasib, maupun persamaan cita-cita. Manusia hidup bersama untuk memudahkan ia mencapai tujuannya. Karena berserikat merupakan hal yang fitrah bagi manusia. Sudah seharusnya hal tersebut dihormati dalam lingkup negara, hal tersebut merupakan hal yang wajib dilindungi, termasuk di negara Indonesia.

Sejatinya prinsip kebebasan atau kemerdekaan berserikat ditentukan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar UUD 1945 yang berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Pasal 28 ini sama sekali belum memberikan jaminan konstitusional secara tegas dan langsung, melainkan hanya menyatakan akan ditetapkan dengan undang-undang. Namun, setelah reformasi, melalui perubahan kedua UUD 1945 pada tahun 2000, jaminan konstitusional yang dimaksud telah dengan tegas ditentukan dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

Baca Juga :  Membersihkan Sampah Itu Tanggungjawab Bersama

Dengan demikian UUD 1945 secara langsung dan tegas memberikan jaminan kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi (freedom of association), kebebasan berkumpul (freedom of assembly), dan kebebasan menyatakan pendapat (freedom of expression), tidak hanya bagi setiap warga negara Indonesia, tetapi juga bagi setiap orang. Disini berarti bahwa, termasuk juga orang asing yang berada di Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi telah membenarkan adanya hak untuk berserikat dan hak tersebut merupakan hak konstitusional yang wajib dilindumgi oleh negara.

Tentunya sudah jelas bahwa, setiap orang diberi hak untuk bebas membentuk atau ikut serta dalam keanggotaan atau pun menjadi pengurus organisasi dalam kehidupan bermasyarakat dalam wilayah negara Republik Indonesia. Untuk itu, kita tidak lagi memerlukan pengaturan oleh undang-undang untuk memastikan adanya kemerdekaan atau kebebasan bagi setiap orang itu untuk berorganisasi dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Hanya saja, bagaimana cara kebebasan itu digunakan, apa saja syarat-syarat dan prosedur pembentukan, pembinaan, penyelenggaraan kegiatan, pengawasan, dan pembubaran organisasi itu tentu masih harus diatur lebih rinci, yaitu dengan undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya. Karena itu, dipandang perlu untuk menyusun satu undang-undang baru, terutama untuk menggantikan undang-undang lama yang disusun berdasarkan ketentuan UUD 1945 sebelum reformasi, yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Baca Juga :  Manuver Golkar dan Rahma Efek

Pasca dinamika isu penistaan agama serta perbuatan presekusi oleh kelompok tertentu serta maraknya Ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila, Pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perppu merupakan produk hukum setara dengan Undang-undang yang dibentuk oleh pemerintah dengan syarat atau ukuran tertentu. Berdasar pada putusan Mahkamah Konsitusi, syarat atau ukuran tertentu tersebut yaitu :Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;, Undang-Undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang menggunakan prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Perbedaan paling mendasar antara  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 yaitu pencabutan status badan hukum ditegaskan Perppu Ormas bersifat langsung. Pencabutan status badan hukum yang sama dengan pembubaran ormas ini dapat dilaksanakan Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan HAM terhadap Ormas yang asas dan kegiatannya dengan nyata mengancam kedaulatan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Ketentuan mengenai proses persidangan juga dihapuskan.

Perubahan pasal serta penghapusan ketentuan persidangan telah merusak sendi-sendi keadilan karena sebagai negara hukum kita tidak lagi menyandarkan praduga tidak bersalah sebagai asas dalam menjustifikasi sebuah Ormas melainkan hanya pandangan subjektif dari pemerintah. Pemerintah yang berlindung dibalik asas contrario actus tidak bisa dibenarkan serta merta mengingat hak yang diatur adalah hak dasar warga negara yang proses untuk membatasinya dalam hal ini pembubaran organisasi kemasyarakatan haruslah didasari oleh fakta hukum melalui putusan pengadilan. Ingat negara Indonesia adalah negara hukum (rechsstaat) bukan negara kekuasaan (machtstaat).

Baca Juga :  Memaknai "Kosong Satu dan Kosong Dua"

Penulis memandang perlu untuk mengingatkan kepada pemerintah agar meninjau kembali Perppu terkait Ormas yang telah ditetapkan tersebut.  Mengingat bahwa hak berorganisasi merupakan hak dasar bagi setiap orang. Implikasi dari pemberlakuan Perppu tersebut selain tidak tepat dari segi syarat subjektifitas Presiden dalam menegeluarkan Perpu, karena Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 telah mengatur secara baik mengenai Ormas. Potensi praktik otoriter dari pemerintah sangat dimungkinkan karena pemerintah dapat menilai hanya secara sepihak.

Semangat demokrasi akan mundur dengan adanya tekanan yang hebat dari pemerintah dalam hal ini pemberian sanksi yang berat bagi siapapun yang dianggap melanggar ketentuan Perppu ini. Yang dimana sekali lagi hal tersebut hanya dinilai sepihak oleh pemerintah. Sebaiknya pemerintah tidak tergesah-gesah dalam merespon isu dan peristiwa yang terjadi sehingga tidak perlu ada regulasi yang sifatnya represif dan merugikan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk berorganisasi. ***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here