Berpolitik, ASN Bisa Dipecat

0
859
Sosalisasi netralitas: Diskusi dan sosalisasi menjaga netralitas ASN di Hotel CK Tanjungpinang, Selasa (31/10).f-Andri Dwi S/tanjungpinang pos

Jelang Pilwako Tanjungpinang 2018

Walikota Tanjungpinang meminta masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pemilihan kepala daerah (pilkada) Kota Tanjungpinang yang akan digelar pada tahun depan.

TANJUNGPINANG – Pada 27 Juni 2018 yang akan datang, Kota Tanjungpinang termasuk dalam 171 daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak. Pilkada ini untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota untuk periode 2018-2023. Wali kota mengimbau agar masyarakat memastikan dirinya terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pemilih di pilwako mendatang.

”Untuk ASN agar tetap bersikap netral dan tidak terlibat di politik praktis dalam gelaran pilkada,” kata Wali Kota Tanjungpinang, H Lis Darmansyah saat menghadiri acara forum diskusi dan sosalisasi menjaga netralitas ASN pada Pilkada di Hotel CK Tanjungpinang, Selasa (31/10).

Sanksinya bisa dipecat jika terbukti terlibat berpolitik praktis. Acara ini menghadirkan pembicara dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KAS), Nuraida Mokhsen dan Ilham. Kata Lis, seluruh ASN sudah tahu aturannya bahwa mereka tak boleh berpolitik. Bagi ASN yang tidak netral dalam pilkada, sanksinya sudah diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil.

Baca Juga :  Husnizar Sebut Lis -Syahrul Bakal Head to Head

Di samping itu, ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang aparatur sipil negara dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mengatur bahwa pegawai negeri sipil tidak boleh berpolitik.

”Bagi saya yang terpenting, bagaimana ASN menjadi pelopor untuk memberikan motivasi kepada masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya di Pilkada nantinya. Ini yang kita inginkan,” kata Lis.

Ia juga minta kepada ASN untuk menunjukkan sikap, memberikan pemahaman dan penjelasan kepada masyarakat Tanjungpinang, dengan permasalahan yang bakal terjadi di tengah masyarakat.

Untuk memberikan pemahaman serta penjelasan kepada masyarakat, ASN diminta untuk tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon (paslon) kepala daerah nantinya. Tetapi, ASN tersebut harus menyampaikan penjelasan serta pemahaman kepada masyarakat dengan benar dan jujur serta fakta sesuai aturan berlaku. ”Ini yang kita harapkan nantinya,” ucap dia.

Baca Juga :  Prediksi PDIP Masih Pegang Posisi Ketua DPRD

Politisi PDIP juga tidak ingin mendengar atau melihat ada masyarakat bertengkar hanya karena membela salah satu paslon yang didukungnya. ”Kita ingin lahirkan seorang pemimpin yang merangkul semua kelompok, tanpa membicarakan kepentingan pribadi,” terang dia.

Yang paling penting, lanjut Lis, Pilwako Tanjungpinang harus berjalan dengan penuh kedamaian serta kekeluargaan. Jangan hanya diucapkan saja. Tetapi, semua ini perlu ditunjukkan dengan sikap sebagai patrio bangsa dan negara. ”Sehingga ucapan itu kita tunjukkan dan dilakukan dengan sikap yang baik, bukan sikap yang mengadu domba,” tegas dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi ASN, Ilham di depan para ASN Pemko Tanjungpinang mengatakan ASN harus netralitas di pilwako. Karena UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN yang mengamanatkan ASN untuk menjaga netralitasnya pada saat Pilkada berlangsung. Sanksinya jelas kalau benar-benar dan terbukti ikut berpolitik bisa dipecat.

”Presiden boleh berganti, kepala daerah boleh berganti, baik kepala daerah provinsi maupun kabupaten/ kota, kita sebagai ASN tetap menjadi perekat bangsa,” ucap dia.

Baca Juga :  PKS Siap Menangkan Syahrul-Rahma

Tujuan utama UU ASN tersebut, lanjut dia, ASN harus independensi dan netralitas, kompentensi, kinerja/produkttivitas kerja, integritas, kesejahteraan, kualitas pelayanan publik dan pengawasanm dan akuntabilitas. ”Intinya, ASN itu harus netralitas dalam Pilkada di Indonesia,” sebut dia.

Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Riono menambahkan, ASN tidak boleh berpolitik, tapi tetap memiliki hak suaranya di pilkada. ”ASN netral berbeda dengan netralnya TNI/Polri. Kalau ASN boleh memberikan hak pilihnya. TNI dan Polri tak boleh mencoblos. Inilah bedanya,” bebernya.

Kemudian, ASN boleh berada di lokasi kampanye asalkan tidak mengunakan atribut ASN. Kehadiran ASN untuk mengetahui visi dan misi atau program kerja calon kepala daerah tersebut.(ANDRI-ABAS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here