Biang Keroknya Tunjangan dan Tunda Salur

0
555
SEKDAKO Tanjungpinang H Riono saat memberi keterangan kepada wartawan soal kondisi keuangan daerah.f-andri/tanjungpinang pos

Pemda Tak Bisa Hindari Defisit APBD Perubahan 2018

Pemkab/pemko dan Pemprov Kepri merasa gusar. Karena APBD Perubahan 2018 ini dibayangi defisit yang cukup besar. Salah satu penyebab defisit adalah pembayaran tunjangan-tunjangan pegawai yang full untuk gaji 13.

BATAM-TANJUNGPINANG – SEPERTI disampaikan, Sekdako Tanjungpinang Riono, kebijakan pemerintah pusat yang mewajibkan harus membayar tunjangan kinerja dan tunjangan lain untuk gaji ke-13 turut menggerus anggaran.

Sehingga, mereka harus melakukan efisiensi belanja untuk menutupi anggaran itu sekitar Rp27 miliar. Kalau dari perhitungan antara pendapatan dan belanja di APBD murni 2018 tidak terjadi defisit. Namun, tunjangan gaji 13 mempengaruhi struktur belanja.

Riono mengatakan, terkait alokasi APBD tahun 2018 yang telah ditetapkan tidak terdapat desifit terkait sumber pendapatan dan pembiayaan yang ada mengingat alokasi pendapatan tersebut ditetapkan dengan mempedemani Perpres APBN 2018 dan Pergub terkait DBH pajak provinsi 2018 baik alokasi umum maupun tunda salur tahun 2017. Namun beban tambahan akan dirasakan mengingat kebijakan pemerintah pusat terkait pemberian gaji bulan ke-13 dan THR diikuti dengan pemberian TPP (tukin) THR dan gaji 13.

Baca Juga :  Buruh Sepakat Tak Demo Saat Pencoblosan

”Sehingga langkah-langkah efisiensi belanja tetap diambil dalam rangka menenuhi kekurangan alokasi tersebut lebih kurang Rp27 miliar,” kata Riono, kemarin.

Tak hanya Pemko Tanjungpinang, namun Pemko Batam juga harus menggerus anggaran Rp31 miliar untuk membayar tunjangan gaji ke-13 ini. Sehingga banyak kegiatan Pemko Batam yang harus ditunda.

Pemko Batam hingga saat ini belum menyelesaikan penyusunan rencana anggaran perubahan 2018. Evaluasi masih dilakukan terhadap program karena kondisi keuangan yang mengalami defisit sekitar Rp200 miliar.

Sementara tunda salur bagi hasil dari Provinsi Kepri belum sepenuhnya diterima. Sehingga proyek tahun 2018 akan banyak ditunda.

Baca Juga :  Wira Genius

Kondisi keuangan Pemko Batam defisit diakui Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, Kamis (2/8).

Pembahasan masih berlangsung diakui terkait dengan kegiatan tahun anggaran 2018 yang akan ditunda. Pembahasan dilakukan lintas OPD-OPD yang menyerap anggaran cukup besar, seperti Cipta Karya, Bina Marga dan lainnya.

”Masih berlangsung karena yang akan ditunda belum final. Tidak lama lagi selesai. Tapi defisit cukup dalam. Kurang lebih Rp200-an miliar,” ungkap Amsakar.

Kondisi defisit itu diakui tidak bisa dihindari dari kegiatan yang terdampak. ”Makanya akan banyak kegiatan kita hold dulu. Ini yang kita diskusikan. Sementara untuk perjalanan dinas diakui sudah banyak yang diefisiensikan,” sambungnya.

Efisiensi perjalanan dinas diakui sudah lama dilakukan. Termasuk belanja rutin, aparatur, rapat dan pakaian dinas. Untuk perjalanan dinas, diakui pihaknya sudah instruksikan lebih selektif. Jika kegiatan tidak urgent dan signifikan, maka perjalanan dinas tidak disetujui.

Baca Juga :  Dekatkan Musik Etnik ke Generasi Milenial

”Eselon III dan IV tidak saya setujui untuk perjalanan dinas. Kalau eselon II, tidak disetujui wali kota. Di acara-acara tertentu, biasanya ikut Humas dan Protokoler, sekarang tidak lagi. Kecuali acara ke-Presiden-an. Kalau yang biasa, biar saya dengan ajudan dan pak wali dengan ajudan,” kata dia.

Ditanya peluang pembayaran tunda salur dari provinsi ke Batam untuk menutupi sebagian defisit, Amsakar mengaku jika tunda salur sudah dibayar sebagaian.(MARTUA-MARTUNAS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here