Bintan Didesak Serahkan Aset

0
727
Gedung ekskantor DPRD Bintan di Jalan Basuki Rahmat yang belum serah terima ke Pemko Tanjungpinang.F-andri/tanjungpinang pos

TANJUNGPINANG – Berlarut-larutnya penyerahan aset milik Pemkab Bintan kepada Pemko Tanjungpinang merupakan wujud ketidakmampuan Gubernur melakukan koordinasi atas kedua pemerintahan tersebut.

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Tanjungpinang, Darmanto mengatakan sudah 17 tahun sejak UU No 5 tahun 2001, tentang Pembentukan Kota Otonom Tanjungpinang tetapi hingga kini masih ada 19 aset penting yang belum selesai penyerahannya.

Padahal, sambung dia, berdasar UU tersebut, pada pasal 14 dijelaskan, segala aset baik berupa tanah, barang bergerak atau tidak bergerak yang dikuasai atau dikelola oleh Pemprov Riau atau Kabupaten Kepri yang berada di Kota Tanjungpinang diserahkan kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang.

”Masih ada 19 kantor OPD berkantor milik gedung Bintan yang masih statusnya pinjam pakai,” kata Darmanto

Baca Juga :  Dinas PU Mulai Bersihkan Gorong-gorong

Seperti kantor Bapedda, BPPKAD, Inspektorat, Dinas Kesehatan, Disperdagin, BPPRD dan kantor OPD lainnya. Terhitung hingga 30 Desember 2009, dari Pemprov Riau atau Kabupaten Kepri sudah ada 10.826 aset yang nilainya sekitar Rp 90 miliar diserahkan ke pemda pemilik lokasi. Antara lain 3.085 unit aset diserahkan kepada Pemkab Natuna, 2.150 unit kepada Pemkab Lingga, 3.029 unit kepada Pemkab Karimun dan 2.565 unit kepada Pemko Tanjungpinang.

Khusus untuk Kota Tanjungpinang, masih ada 19 aset yang belum diterima penyerahannya. Diantaranya Kantor DPRD Bintan, Kantor Gubernur, Kantor Dinas Pendidikan, Kantor Kesbang, Kantor Disduk, Kantor BKD, Kantor Dinas Perhubungan dan Kantor Dinas Tenaga Kerja yang semuanya berlokasi di Kota Tanjungpinang. Saat ini kantor-kantor tersebut masih miliki Pemkab namun sebagian ditempati OPD Pemko Tanjungpinang.

Baca Juga :  PLN Gelar Kejuaraan Tenis di Tiga Lapangan

”Kita desak Pemkab Bintan mau menyerahkan ke Pemko,” tegas Darmanto.

Darmanto mengatakan, semua ini dikarenakan Pemkab Bintan belum menyerahkan aset bangunan perkantoran ke Pemko Tanjungpinang. Kemudian, masih ada aset Bintan di Tanjungpinang, tidak bisa ditempati Pemko Tanjungpinang, karena Pemkab Bintan masih berkantor disitu. Yakni, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bintan berada di Jalan Ahmad Yani, Km 5 Tanjungpinang.

Untuk menyerahkan aset bangunan harus mendapat persetujuan dari DPRD Kabupaten Bintan. Sampai saat ini, DPRD Kabupaten Bintan belum memberikan persetujuan untuk menyerahkan aset bangunan milik Pemkab Bintan ke Pemko Tanjungpinang.

Baca Juga :  Tujuh Bulan, 2.723 Warga Meninggal

”Informasi yang saya dapat, belum turun surat persetujuan dari DPRD Bintan,” ucap dia.

Ia berharap, Pemkab Bintan untuk segera menyerahkan aset bangunan tersebut demi meningkatkan pelayanan. Sehingga menjadi nilai tambah dari Pemko Tanjungpinang terhadap bangunan tersebut ada. Karena ada biaya perawatan bangunan yang telah dikeluarkan oleh Pemko Tanjungpinang nantinya.

”Saat inikan kita tidak berani menganggarkan biaya perawatan terhadap bangunan tersebut. Karena bangunan itu bukan aset Pemko Tanjungpinang,” sebut dia. (dri)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here