BP Bintan Bakal Kelola Senggarang dan Dompak

0
1080
Kepala BP Kawasan Tanjungpinang Den Yealta bersama dengan investor saat survei kawasan FTZ Dompak tahun lalu. f-istimewa

BP Tanjungpinang Dilebur!

Dua Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Free Trade Zone Senggarang dan Dompak bakal di kelola Badan Pengusahaan (BP) Bintan.

TANJUNGPINANG – Selama ini, kawasan FTZ Dompak dan Senggarang dikelola oleh BP Tanjungpinang. Kedepan, BP Tanjungpinang bakal dilebur ke BP Bintan. Hal itu diakui oleh Wakil Ketua DPRD Kota Tanjungpinang Ade Angga. ”Informasinya memang gitu, BP Tanjungpinang akan dilebur ke BP Bintan. Kepala BP Tanjungpinang yang dipimpin Den Yealta akan menjadi Wakil Ketua BP Bintan. ”BP Tanjungpinang dilebur ke BP Bintan, itu informasi yang kami dapat,” kata Ade Angga, kemarin.

Bila BP Tanjungpinang benar-benar dilebur ke BP Bintan, politisi Golkar menyebutkan Tanjungpinang akan rugi besar. ”Kalau jadi dilebur, tentu BP Bintan yang mengelola FTZ Dompak dan Senggarang. Ini sangat merugikan kita. BP Tanjungpinang hilang karena tidak ada yang melakukan lobi-lobi ke pemerintah pusat. Kita lihat perkembangan terakhir nanti,” kata wakil rakyat ini.

Awalnya, pemerintah pusat menetapkan kawasan perdagangan bebas dan kepelabuhan bebas, atau yang dikenal dengan Free Trade Zone (FTZ) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47/2007. Saat ini, pemerintah pusat telah mengeluarkan PP nomor 41/2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47/2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan.

Baca Juga :  Fatkhur Pimpin HIPMI Tanjungpinang

Wakil Ketua BP Kawasan FTZ Bintan HM Umar Saleh menjelaskan, ada beberapa hal penting yang diatur dalam PP nomor 41/2017 ini, selain yang sudah tercantum dalam PP nomor 47/2007. Hal penting itu antara lain, ada beberapa kawasan yang sudah dikeluarkan dari wilayah FTZ Bintan.

”Seperti kawasan Pertamina Tanjunguban (Bintan Utara), itu sudah keluar dari kawasan FTZ Bintan. Kemudian, sebagian wilayah di kawasan FTZ di Galang Batang (Gunung Kijang), juga sudah keluar dari wilayah FTZ. Lahan itu sudah menjadi KEK Galang Batang. Tapi masih ada kawasan FTZ Bintan di wilayah Galang Batang itu,” jelas HM Umar Saleh

Kemudian, lanjut HM Umar Saleh, dalam PP nomor 41/2017, juga diatur mengenai susunan SOTK untuk Badan Pengusahaan Kawasan FTZ Bintan. Untuk penyusunan SOTK BP Kawasan FTZ Bintan ini, awalnya diusulkan kepada Dewan Kawasan (DK) FTZ Provinsi Kepri. Selanjutnya, DK Kepri yang mengajukan ke MenPAN-RB (pusat).

Baca Juga :  PDAM Ngaku Air Ngalir 24 Jam

”Nah, pusat yang menetapkan SOTK untuk BP Kawasan FTZ Bintan ini. Pusat yang dimaksudkan ini yaitu MenPAN-RB dan berkoordinasi dengan Kemenko RI,” sebutnya.

Berdasarkan PP nomor 41/2017 ini pula, jelas HM Umar Saleh, BP Kawasan FTZ Bintan akan menjadi perpanjangan tangan oleh pemerintah pusat. Ada 21 kewenangan izin pusat yang dilimpahkan kepada BP Kawasan ini. Mulai dari kewenangan BKPM, Menteri Perindag, Kemenko dan kementerian lainnya.

”BP Kawasan Bintan itu, punya kewenangan luas. Bukan saja kewenangan izin, tapi bisa mengelola pelabuhan, gedung dan sama apa yang dilakukan BP Kawasan Batam saat ini. Tapi, kita masih menunggu SOTK dari MenPAN-RB ini,” papar HM Umar Saleh, kemarin.

Beredarnya isu pembubaran Badan Pengusahaan (BP) Tanjungpinang, ditanggapi Ketua DPRD Provinsi Kepri, yang juga anggota Dewan Kawasan (DK) Batam, Jumaga Nadeak. Diakui, informasi pembubaran BP Tanjungpinang tidak pernah dibahas saat rapat DK. Disisi lain, BP Tanjungpinang dinilai masih sangat dibutuhkan dan free trade zone (FTZ)-nya harus diperkuat.

Baca Juga :  Gara-gara Uang Rp 1.000 YS Ditikam

Jumaga Nadeak yang dihubungi, Rabu (10/1) mengungkapkan, informasi pembubaran itu baru didengarnya saat itu. Pembubaran juga dinilai tidak mudah, karena harus melalui keputusan presiden. ”Pembubaran harus keputusan presiden. Bukan DK. DK yang mengawasi, memberikan masukan dan mengusulkan,” katanya.

DK sendiri diakui, belum pernah membahas pembubaran BP Tanjungpinang. ”Kenapa dibubarkan? Tidak pernah DK membicarakan itu. Rapat DK, terakhir waktu pengangkatan BP Batam,” ungkap Jumaga.

Menurut Jumaga, sebagai Ketua DPRD Kepri juga menilai jika keberadaan FTZ dan BP Tanjungpinang, sangat penting. Bahkan, titik FTZ di Tanjungpinang yang saat ini masih sebagian, bisa ditambah.

”FTZ di Tanjungpinang, sangat dibutuhkan. Bahkan harus diperkuat. Tanpa itu, Tanjungpinang tidak bisa berkembang sesuai diharapkan pemerintah pusat,” imbuhnya.(YENDI-MARTUA-ABAS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here