BPJS Ketenagakerjaan Gandeng Kejari

0
629
TEKEN KERJSAMA: Kepala BPJS Ketenagakerjaan Jefri (dua dari kanan) dan Kejari Tanjungpinang saat menandatangi kerjsama, Rabu (3/5) di Kantor BPJS Ketenagakerjaan. f-istimewa/BJPS Ketenagakerjaan

Banyak Perusahaan Tak Tertib Iuran 

TANJUNGPINANG – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang melakukan penandatanganam memorandum of understanding (MoU) kerjasama bersama pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang terkait penanganan permasalahan hukum bagi perusahan yang menunggak iuran, Rabu (3/5) di kantor BPJSTK Cabang Tanjungpinang.

Berdasarkan UU nomor 40 tahun 2004 pasal 2 BPJS Ketenagakerjaan merupakan penyelenggaran sistim Jaminan Sosial Nasional (SJSN), diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu sesuai UU nomor 24 tahun 2011, BPJS Ketenagakerjaan berfungsi untuk penyelenggaraan jaminan sosial, yaitu untuk program maamfaat JKK, JK, JP dan JHT. Dan juga mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja menerima bantuan iuran pemerintah, mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta, mengelola data peserta, membayar manfaat dan atau membiayai pelayanan dan memberikan informasi kepada peserta dan masyarakat.

Dengan kewenangannya menurut pasal 11 UU 24 tahun 2011, yaitu menagih pembayaran iuran, melajukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja. Kemudian wewenangnya mengenakan saksi administratif kepada peserta dan pemberi kerja, melaporkan ketidakpatuhan pemberi kerja kepada instansi tang berwenang dan melakukan kerjasama dengan pihak lain.

Sedangkan kewajiban BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyelenggaran jaminan sosial, yaitu memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta, mengembangkan dana jaminan sosial, memberikan informasi kepada peserta dan stakesholder, memberikan pelayanan dan manfaat, memberikan informasi hak dan kewajiban, dan melaporkan pelaksanaan program dan kondisi keuangan, berkala 6 bulan sekali kepada Presiden dengan tembusan DJSN.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang, Jefri Iswanto menjelaskan kesepakatan kerjasama atau MoU bersama pihak Kejari Tanjungpinang yang dilaksanakan hari ini, yaitu tentang masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara.

”Dengan maksud untuk optimalisasi pelaksanaan tugas BPJS Ketenagakerjaan dan Kejari Tanjungpinang. Dengan tujuan meningkatkan efektivitas penyelesaian permasalahan dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara,” kata Jefri.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang, Herry Ahmad Pribadi mengatakan, dengan dilaksanakan kerjasama ini, pihaknya siap mendamping BPJS Ketenagakerjaan menindaklanjuti perusahaan yang tidak patuh terhadap Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

”Intinya kami membantu perusahaan supaya memenuhi kewajibannya, untuk perusahaan perusahan yang menunggak pembayaran iuran,” kata Herry.

Namum Kejari Tanjungpinang katanya, akan melihat seperti kriteria ketidakpatuhan perusahaan terhadap hal-hal terkait BPJS Ketenagakerjaan.

”Tapi sejauh ini kalau perusahan tidak patuh melakukan kewajibannya atau menunggak membayar iuran, maka pihak kami Kejari Tanjungpinang terlebih dahulu menegur, memperingatkan dan memanggil agar mematuhi dan membayar kewajibannya. Tetapi data yang kita dapat dari laporan BPJS Ketenagakerjaan tentang perusahaan yang tidak patuh tersebut,” ucapnya.

Herry menambahkan, program BPJS Ketenagakerjaan tersebut cukup lama disosialisasikan oleh pihak terkait maupun pemerintah, sehingga perlu ada tindak lanjut terhadap perusahaan yang tidak patuh terhadap undang-undang.

Karena menurutnya, keterlibatan kejaksaan dalam hal ini karena sudah ada kerjasama dari pusat, sehingga Kejari Tanjungpinang siap membantu BPJS Ketenagakerjaan.(DESI LIZA PURBA)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here