BUMD Kepri Sekarat

0
1064

Menanggung Utang Belasan Miliar

Salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Kepri yakni PT Pembangunan Kepri, kondisinya sedang sekarat.

Tanjungpinang – Kondisi keuangan perusahaan ini berada di ujung tanduk lantaran tidak punya modal. Bahkan, perusahaan tersebut sedang terlilit utang yang totalnya sekitar Rp 12 miliar. Tahun 2003, perusahaan ini telah diberi modal dari APBD Kepri sekitar Rp 10 miliar sesuai Perda. Kemudian, ada tambahan lagi Rp 4 miliar. Jadi total modalnya Rp 14 miliar dari APBD Kepri. Yang terjadi saat ini, uang tersebut sudah habis, utang menumpuk hingga Rp 12 miliar, modal tak ada lagi, serta bisnisnya yang tidak maju-maju.

Gubernur Kepri H Nurdin Basirun sebelumnya sudah geram mendengar nama PT Pembangunan Kepri ini. Ia pun akan segera menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Bahkan, Gubernur mengancam akan mengganti semua petinggi perusahaan ini, akan meminta pertanggungjawaban hingga tidak tertutup kemungkinan akan menutupnya. Direktur PT Pembangunan Kepri, Durianto Ruben mengatakan, dirinya selama ini ingin ketemu Gubernur untuk menjelaskan kondisi perusahaan tersebut. Namun, Gubernur sibuk dengan berbagai kegiatan dan pekerjaannya. ”Saya akan blak-blakan sampaikan semuanya ke Pak Gubernur. Biar pak gubernur tahu kondisi perusahaan ini dari awal sampai sekarang ini,” ujar Ruben, kepada wartawan, kemarin.

Ia menyampaikan, dirinya masuk kerja di PT Pembangunan Kepri tahun 2013 lalu. Saat serahterima jabatan dengan pejabat lama, ia melihat utang perusahaan itu sekitar Rp 110 juta. ”Saya tidak perhatikan semua data-data yang diberikan. Cuman saya lihat, ada utang sekitar Rp 106 atau Rp 109 juta. Tak sampai lah Rp 110 juta utangnya. Saya terima. Saya yakin, kalau perusahaan untung, bisa saya lunasi nanti,” bebernya.

Setelah menjabat, ia langsung pergi Kantor Pajak untuk menanyakan apakah pajak perusahaan itu sudah lunas semua atau belum. Ini sesuai arahan almarhum Robert Iwan Loriaux, mantan Sekdaprov Kepri. Setibanya di kantor pajak, keluarlah rincian tunggakan pajak. Jumlahnya 25 item dengan total utang sekitar Rp 2,5 miliar. ”Baru satu itu. Masih banyak lagi,” katanya membuat penasaran.

Kemudian, perusahaan ini juga menanam saham sekitar Rp 8 miliar di salah satu perusahaan listrik di daerah Bintan. Di buku laporannya, tertulis ada saham Rp 8 miliar. Jumlah saham di sana 10 persen dengan nilai Rp 8 miliar. ”Rupanya, perusahaan itu bangkrut. Rugi Rp 160 miliar. Kita pemilik saham 10 persen. Otomatis, Rp 16 miliar harus ditutupi, sementara modal Rp 8 miliar. Rugi kan,” tambahnya.

Kemudian, ada juga utang ke pihak Bandara Raja Haji Fisabilillah sekitar Rp 100 juta. Utang ini karena menungguk pembayaran parkir sejak awal beroperasi di sana. ”Saya bilang, utang berapa tahun ini kok uang parkir sampai Rp 100 juta,” katanya dengan nada serius.

Ada juga utang lain dengan pihak maskapai Deraya, pesawat subsidi yang dulunya buka rute Natuna-Tanjungpinang dan sebaliknya. Total utang ke perusahaan ini diperkirakan mencapai Rp 2,5 miliar lebih. Utang ini makin hari membengkak lantaran ada denda. ”Jadi kalau saya total, utang perusahaan ini sekarang mencapai Rp 12 miliar. Utang pajak itu sekitar Rp 5 miliar. Sisanya utang lain,” bebernya.

Dirinya saat masuk ke perusahaan tersebut tidak ada lagi modal apa-apa. Semua modal awal yang ada sudah habis. Bahkan, modal Rp 14 miliar itu ia sebutkan sudah habis tahun 2008 lalu. ”Saya masuk, modal tak ada lagi. Utang menumpuk, sudah Rp 10 miliar. Saya hanya bertahan seadanya, menjalankan bisnis yang ada,” jelasnya.

Ia mengatakan, perusahaan ini bukan tidak mungkin maju di tangannya. Namun, karena tak ada lagi modal dan utangnya menumpuk, dirinya hanya bisa bertahan. Yang anehnya, dimana pengawasan Pemprov Kepri setelah belasan tahun operasional, tak menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menghabiskan APBD, hingga membuat utang menumpuk sampai belasan juta.

Lebih lanjut dijelaskan Ruben, dirinya siap bekerja di tempat itu jika masih diinginkan. Namun, jika tidak diinginkan, dirinya juga siap melepaskan jabatannya. Apalagi, selama ini dirinya tidak pernah pasti kapan gajian. Sebab, perusahaan itu tidak untungnya sangat sedikit saat ini. Pemasukan perusahaan sekitar Rp 30 juta sebulan. Sementara biaya pengeluaran bisa di atas Rp 60 juta sebulan. Ruben mengaku, dirinya salah satu direktur perusahaan BUMD yang paling kecil gajinya dan tidak jelas kapan gajian.

Lantaran gajian tak jelas, listrik di rumahnya pun pernah diputus PLN. ”Kalau ada sisa uang, barulah saya gajian. Kalau tak ada, begitulah jadinya. Malah, listrik di rumah saya pernah diputus. Terlambat bayar. Uang saya cukup-cukup bayar uang sekolah anak aja sama makan,” bebernya.

Kini, PT Pelabuhan Kepri hanya menjalankan transportasi pengangkutan avtur (minyak pesawat) dari Tanjunguban Bintan ke Bandara RHF. Penghasilannya hanya Rp 30 juta sebulan. Gaji direktur saja sekitar Rp 14 juta sebulan, haji komisais Rp 5 juta sebulan. Di perusahaan ini ada satu direktur dan dua komisaris. Kemudian ada 5 pekerja, sopir, hingga pegawai keuangan. ”Makanya saya blak-blakan aja ngomong ke wartawan, biar semua terbuka. Tak ada yang saya tutup-tutupi. Kalau takut bicara dengan wartawan, berarti ada yang ditutupi. Ini saya sampaikan ke wartawan. Karena saya tahu, wartawan peduli kondisi ini. Wartawan ingin BUMD ini lebih bagus ke depan,” bebernya.

“Yang menyedihkan lagi, kata dia, gaji mereka sempat menunggak hingga dua tahun. ”Kapan kami gajian, belum jelas. Tapi saya bukan tipe orang yang gampang menyerah, selagi ada keyakinan, bisa kita pertahankan,” ungkapnya.(MARTUNAS-SUHARDI)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here