Buruh Batam Minta Penetapan UMS

0
356
Ratusan buruh demo di depan kantor Wali Kota menuntut penetapan UMS, Kamis (1/2). f-MARTUA/tanjungpinang pos

BATAM – Buruh yang tergabung dalam berbagai elemen buruh, seperti SPMI, SPBSI dengan didukung PUK perusahaan di Batam, mendatangi kantor Wali Kota Batam. Para buruh menyampaikan tuntutannya terkait Upah Minimum Sektoral (UMS). Selain menuntut penetapan UMS, juga diminta agar pemerintah mengontrol harga.

Aksi buruh berlangsung, Kamis (1/2) di depan kantor Wali Kota, dengan penjagaan aparat kepolisian. Terlihat kawat berduri menutup pintu masuk halaman kantor Wali Kota. Ratusan aparat kepolisian berjaga, termaksud para polwan. ”Pengadilan sudah memutuskan, UMS diberlakukan pemerintah. Kami meminta Wali Kota mengeluarkan keputusan UMS,” tegas koordinator aksi dari SPMI, Suprapto.

Buruh juga meminta ketegasan Wali Kota Batam, untuk menindak dewan pengupahan kota (DPK), yang disebut sering mangkir dari perundingan. ”Jangan berlarut-larut. Kita minta Wali Kota bertindak tegas. Wali Kota sedang umrah, tapi kami akan tunggu sampai perwakilan Pemko menemui kita,” sambungnya di hadapan buruh.

Dalam tuntutan dan spanduk yang dibawa buruh, mereka juga meminta agar sembako diturunkan. Termaksud meminta agar harga BBM jenis pertalite diturunkan. Terlontar juga tuntutan terkait transporansi online yang dinilai membantu buruh. ”Transportasi online sudah kebutuhan masyarakat. Kami minta agar persoalan transportasi online diselesaikan,” harap mereka.

Setelah melakukan orasi, perwakilan buruh kemudian melakukan pertemuan dengan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad. Usai pertemuan, Amsakar kemudian menemui buruh di depan gerbang kantor Wali Kota. ”Dari hasil pertemuan tadi, untuk UMS, kita tunggu dewan pengupahan. Dinas terkait (Disnaker) yang tidak hadir saat pembahasan akan ditegur,” tegas Amsakar.

Sementara terkait dengan transportasi online, Amsakar menyerahkan ke pemerintah Provinsi Kepri. Alasannya, kewenang ada di Gubernur. Selain itu, dinilai perlu ada keseimbangan antara taksi online dan yang tidak online. ”Kita harus ambil jalan tengah. Bagaimana nasib taksi konvensional dan online, memperhatikan keseimbangan,” bebernya.

Sementara untuk sembako, diakui pihaknya sudah membentuk satgas Pangan, yang dipimpin Kapolres Barelang, Kombes Pol Hengki. ”Permainan harga ini ada di pengecer, bukan didistributor. Ini akan ditindak,” tegas Amsakar.

Setelah mendengar penyampaian Amsakar, buruh kemudian meninggalkan kantor Wali Kota. Namun ditegaskan, mereka akan mengawal pembahasan UMS. Mereka meminta UMS segera ditentukan.(MARTUA)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here