Dana Desa dan Pengentasan Kemiskinan

0
1322
Resa Surya Utama

Oleh: Resa Surya Utama
Mahasiswa Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia, Bekerja di Badan Pusat Statistik Kabupaten Bintan

Tepat 16 Juli 2018 Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis angka kemiskinan Indonesia kondisi Maret 2018 pada level 9,82 persen. Angka ini memang turun jika dibandingkan pada periode data sebelumnya (September 2017) yang masih menyentuh angka 10,12 persen. Hasil potret kemiskinan tersebut menjadi topik hangat se-antero nusantara. Euforia angka ‘satu digit’ pun berhasil menggiring opini berlebihan tentang kesuksesan pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan hingga berhasil menyentuh angka di bawah 10 persen. Ada pula pihak yang tidak senang dengan pencapaian itu hingga menyoal tentang akurasi data dan metode yang dianut oleh BPS dalam mengukur kemiskinan. Dalam tulisan ini akan diulas secara singkat tentang pengukuran kemiskinan dan kaitannya dengan program dana desa.

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang sangat komplek. Berbagai penelitian dilakukan untuk merumuskan definisi kemiskinan, cara mengukurnya, hingga apa yang harus ditempuh untuk mengentaskannya. Permasalahan dimulai ketika berbagai ukuran kemiskinan yang muncul ternyata tidak dapat dibandingkan antar waktu maupun antar daerah. Hal ini salah satunya disebabkan oleh perbedaan metode yang digunakan. Bagaimana bisa kita melakukan klaim tentang keberhasilan pengentasan kemiskinan suatu wilayah jika ukuran tersebut tidak bisa dibandingkan antar waktu apalagi antar wilayah. Lebih parahnya, tak jarang kemiskinan berusaha ‘diukur’ melalui pendekatan ‘rasa’ yang sama sekali tidak bisa diukur dan rentan terhadap subjektivitas. Bayangkan saja, akan ada banyak sekali ukuran kemiskinan yang muncul akibat perbedaan sudut pandang pengukuran berdasar rasa tersebut. Untuk itu dinilai perlu adanya sudut pandang resmi yang bisa diukur secara jelas tentang kemiskinan agar dapat terus dipantau antar waktu dan dibandingkan antar wilayah.

Di Indonesia, BPS ditunjuk oleh pemerintah berdasarkan UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik untuk menyediakan berbagai angka statistik, salah satunya adalah statistik kemiskinan. Metode yang digunakan adalah dengan basic need approach (pemenuhan kebutuhan dasar). Kebutuhan dasar yang dimaksud adalah kebutuhan makanan dan non-makanan. Untuk mengukur kebutuhan dasar makanan, BPS menggunakan batas pemenuhan kalori sebesar 2.100 kilogram kalori per orang per hari yang diukur berdasarkan konsumsi sejumlah komoditas makanan. Jumlah rupiah untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan tersebut dan ditambah dengan jumlah rupiah untuk memenuhi kebutuhan dasar non-makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan) akan menghasilkan sebuah garis batas yang disebut Garis Kemiskinan (GK). Kondisi Maret 2018, GK nasional adalah sebesar Rp 401.220, yang artinya adalah seseorang akan dianggap miskin jika memiliki pengeluaran Rp 401.220 perbulan. GK ini adalah GK nasional yang mencerminkan seluruh penduduk Indonesia secara rata-rata. Setiap daerah akan memiliki GK yang berbeda karena pola pengeluaran dan tingkat harga komoditas yang dikonsumsi penduduk setiap daerah juga berbeda. GK bukan ukuran per rumah tangga (ruta), melainkan per kapita (individu). Oleh karena itu, jika diasumsikan 1 ruta terdiri dari 4 orang, maka ruta tersebut dikatakan miskin jika memiliki pengeluaran perbulan dibawah Rp 1.604.880.

Baca Juga :  Pulau Penyengat Objek Wisata yang Melegenda

Makna di Balik Angka Kemiskinan
Statistik kemiskinan sebenarnya kaya akan informasi jika ditelaah lebih lanjut. Selama ini, publik hanya tertarik dengan persentase penduduk miskin beserta kenaikan/penurunannya antar periode. Namun, informasi kemiskinan yang dihasilkan BPS juga memperlihatkan jumlah absolut penduduk miskin, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan. Disamping itu, indikator lainnya seperti rasio gini juga harus dilihat agar statistik kemiskinan dapat menjadi kompas dan pelita dalam pengentasan kemiskinan. Jika dilihat dari jumlah absolut, penduduk miskin di Indonesia masih sekitar 25,95 juta orang atau kira-kira 5 kali dari jumlah total penduduk Singapura. Belum lagi jika kita melihat sejauh mana kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap GK yang disebut Indeks Kedalaman Kemiskinan, yaitu 1,71 pada kondisi Maret 2018. Nilai ini memang mengalami penurunan dibandingkan kondisi September 2017. Namun, jika dibedah lebih lanjut maka akan terlihat bahwa nilai indeks tersebut untuk wilayah perdesaan jauh lebih tinggi (2,37) dibandingkan dengan wilayah perkotaan (1,17). Hal ini menunjukan bahwa kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin di wilayah perdesaan jauh lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan. Hal yang sama juga terlihat pada Indeks Keparahan Kemiskinan. Kesenjangan pengeluaran diantara penduduk miskin lebih besar di wilayah perdesaan dibandingkan wilayah perkotaan.

Peran Dana Desa
Beranjak dari ide membangun Indonesia dari pinggiran, mulai tahun 2015 pemerintah telah mengalokasikan dana desa dengan tujuan prioritas pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pada tahun 2015, dana desa yang dikucurkan baru sebesar 20,76 Triliun Rupiah. Angka ini terus bertambah hingga tahun 2017 mencapai 60 Triliun Rupiah. Dana Desa sebesar itu sejatinya menjadi modal yang mumpuni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan di desa. Akan tetapi, hal itu sulit tercapai jika dalam pelaksanaan pembangunan berbasis dana desa bersifat tidak inklusif. Maksudnya adalah, hanya segelintir masyarakat golongan bawah yang terlibat dalam proses pelaksanaan dana desa. Porsi terbesar justru hanya melibatkan kelompok masyarakat atas/pengusaha/dan aparatur desa. Jika hal ini terjadi, maka dana desa yang diharapkan lampu menjadi booster pengentasan kemiskinan justru akan bisa menjadi sumber ketimpangan pendapatan di desa.

Baca Juga :  Menciptakan Kota Layak Anak dan Orang Tua

Ukuran ketimpangan pendapatan masyarakat dapat dilihat melalui indikator gini ratio. Berdasarkan data BPS, gini ratio di wilayah perkotaan mengalami penurunan 0,003 poin dari 0,404 pada September 2017 menjadi 0,401 pada Maret 2018. Namun, hal berbeda terjadi pada wilayah perdesaan. Gini Ratio wilayah perdesaan justru mengalami peningkatan sebesar 0,004 poin dari 0,320 pada September 2017 menjadi 0,324 pada Maret 2018. Data tersebut secara tidak langsung memperlihatkan bahwa pada periode September 2017-Maret 2018 terjadi perbaikan ketimpangan pendapatan penduduk di wilayah perkotaan, tetapi di wilayah perdesaan ‘jurang’ ketimpangan semakin melebar. Hal ini justru menjadi pertanyaan bagi kita semua. Sudah optimalkah penggunaan dana desa untuk peningkatan kesejahteraan penduduk di desa?

Seperti yang telah dijelaskan di atas, jika program dana desa dijalankan dengan tepat, maka perlahan akan meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin. Namun, berdasarkan data yang dirilis BPS menunjukan potret yang berbeda. Kenaikan rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di wilayah perdesaan pada kelompok 40 persen terbawah, 40 persen menengah, dan 20 persen teratas berturut-turut adalah 2,93 persen, 2,35 persen, dan 4,94 persen. Padahal, kenaikan rata-rata pengeluaran pada kelompok 20 persen teratas yang lebih besar dari kelompok 40 persen terbawah akan membuat jurang antara si miskin dan si kaya di perdesaan semakin lebar. Rencana kenaikan dana desa pada tahun 2019 menjadi sekitar Rp89 triliun sudah semestinya dibarengi dengan peningkatan kapasitas aparat desa dan diperketatnya fungsi pengawasan. Hal ini penting untuk meningkatkan kreativitas pengelola dana desa dalam membuat berbagai kegiatan padat karya sebagai usaha pengentasan kemiskinan di perdesaan.

Baca Juga :  Mengawali Revolusi Mental dari Kebersihan

Karakteristik penduduk miskin yang beragam dari Aceh dan Papua memberi tantangan tersendiri bagi pemerintah. Generalisasi program pengentasan kemiskinan pada seluruh wilayah menimbulkan risiko tidak tepatnya sasaran program yang diberikan. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan pemetaan karakteristik penduduk miskin, seperti tingkat pendidikan kepala rumah tangga, umur kepala rumah tangga, hingga sektor usaha yang dilakoni rumah tangga miskin. Tak lupa pemetaan tentang seberapa parah kemiskinan terjadi di suatu daerah. Terkadang pemberian ‘ikan’ pada short term akan memberikan dampak yang lebih baik pada rumah tangga miskin daripada memberi ‘pancing’. Namun, pemerintah perlu memikirkan long term pengentasan kemiskinan. Kebijakan pengentasan kemiskinan juga harus memperhatikan penduduk yang hampir miskin (transient poor), yaitu penduduk yang pengeluarannya dekat dengan garis kemiskinan. Kelompok penduduk ini sangat rentan terhadap guncangan ekonomi. Kenaikan harga-harga atau penurunan/ketiadaan penghasilan rumah tangga akan membuat merek terjerambab di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, dalam proses pengambilan kebijakan pengentasan kemiskinan kronis juga harus memperhatikan risiko dampak kepada penduduk hampir miskin.

Sejauh ini, selain dana desa, setidaknya ada beberapa program andalan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, yaitu pengendalian harga-harga, program subsidi (terutama bagi petani), dan program bantuan bantuan sosial (Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, Program Beras Sejahtera). Pelaksanaan program tersebut akan memberikan dampak positif jika dilakukan tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat administrasi. Kemiskinan jangan hanya dilihat sebagai angka, tapi mari berdayakan mereka yang tergolong miskin untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi. Sehingga penurunan angka kemiskinan tidak lagi bersifat artifisial, namun harus sebagai akibat membaiknya produktivitas dan kemandirian ekonomi dari penduduk miskin. ***

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here