Data Warga Miskin Amburadul

0
1143
Warga pelantar: Anak-aank yang tinggal di Pelantar II bermain di jempatan yang kondisinya sudah mengkhawatirkan. Warga yang tinggal di Pelantar II masih banyak masuk dalam kategori penduduk miskin. F-ADLI/TANJUNGPINANG POS

Mendata penduduk miskin di Kota Tanjungpinang masih menjadi pekerjaan yang rumit bagi Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang.

TANJUNGPINANG – Buktinya, untuk mengetahui perkembangan penduduk miskin di Kota Tanjungpinang Pemko harus menunggu rujukan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Itupun datanya berbeda dengan data yang dimiliki Pemko Tanjungpinang sendiri. Lemahnya pendataan warga miskin itu diungkapkan Wali Kota Tanjungpinang, Minggu (14/5).

Menurut Wako, lurah tidak serius mengola data kependudukan di wilayah kerjanya. Saat ini, Tanjungpinang masih memiliki 8.935 KK orang miskin. Namun kategori orang miskin tidak seperti di kota-kota besar lainnya yang ada di Indonesia. Sebab di Tanjungpinang belum ada orang miskin yang makan 2 hari sekali atau lebih.

Masyarakat Tanjungpinang dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan makan sehari-hari meski digolongkan tidak mampu. Sehingga data yang dimiliki kelurahan tidak lengkap dan tidak akurat. Baik itu data kependudukan hingga orang miskin yang tinggal di daerah tersebut.

Lis mencontohkan untuk mengetahui siapa saja yang tergolong miskin dan siapa yang menerima bantuan yang disalurkan oleh pemerintah, itu tidak ada datanya di pihak kelurahan.

Baca Juga :  Kamarudin Ali: Pejabat Yang Dilantik Harus Membawa Perubahan

”Data orang miskin yang dimiliki oleh pemerintah pusat tidak sama dengan kelurahan tersebut. Jadi,, kita minta para lurah serius mengelola data kemiskinan,” tegasnya.

Lis melihat masih banyak orang yang masuk kategori mampu tapi menerima bantuan dari pemerintah. Seperti bantuan langsung tunai yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu di daerah. Banyak orang mampu menerima, karena namanya masuk dan terdaftar sebagai penerima, padahal dia tidak masuk di katagori miskin.

Lis menyarankan agar pihak kelurahan tahu dan melihat secara luas permasalahan warganya. ia tidak ingin kelurahan salah mendata orang miskin. Kalau salah, kata Lis, bisa bersampak di kemudian hari, termasuk bisa salah dalam menyalurkan bantuan dari pemerintah ke masyarakat.

”Sampai hari ini, data kependudukan yang dimiliki BPS dan kementerian berbeda. Sehingga implementasi data kependudukan di daerah tidak singkron. Ini yang selalu terjadi,” kata Lis.

Baca Juga :  Lis Ingatkan Masyarakat Jaga Toleransi

Untuk itu, politisi PDIP Provinsi Kepri ini meminta agar seluruh petugas yang telah ditunjuk sebagai penyusun profil kelurahan dapat mengembangkan sebuah sistem pendataan yang lengkap dan akurat.

Data akurat yang ada pada setiap kelurahan, menurutnya, adalah data yang sangat penting untuk dijadikan dasar penyusunan program dan kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang.

Profil kelurahan harus mampu merekam seluruh potensi dan kondisi ril yang terdapat di kelurahan. Mencakup, jumlah penduduk menurut jenis kelamin, menurut umur, menurut tingkat pendidikan, menurut tingkat kesejahteraan, jumlah pelaku UMKM, dan data lainnya yang terkait dengan potensi yang ada di kelurahan.

”Profil kelurahan harus memuat data yang akurat dan up to date. Sebab data tersebut merupakan data yang akan dipergunakan untuk menyusun program dan kegiatan pemerintah kota, dan untuk menyusun skala prioritas pembangunan daerah 2018 mendatang,” harap Lis.

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepri, Panusunan SiregarJumlah penduduk di bawah garis kemiskinan di Provinsi Kepulauan Riau selama periode September 2015 hingga Maret 2016 bertambah sekitar 5.578 orang.

Baca Juga :  Polisi Panggil Para Saksi Dugaan Rasis

Periode September 2015 sampai dengan Maret 2016, penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah sebanyak 4.692 orang, dari 83.087 menjadi 87.779 orang. Demikian pula di daerah pedesaan secara absolut mengalami pertambahan jumlah penduduk miskin sebanyak 886 orang.

Dia menjelaskan, jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh garis kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Selama September 2015 sampai dengan Maret 2016, pertumbuhan garis kemiskinan sebesar 1,94 persen, yaitu dari Rp 480.812 per kapita per bulan pada September 2015 menjadi Rp 490.157 pada Maret 2016.(ANDRI-ABAS)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here