Defisit Anggaran Tergantung APBN-P

0
801

LINGGA – Kebijakan pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas Bumi (Migas) hingga 5 persen, mempengaruhi jumlah APBD tahun 2017 Kabupaten Lingga. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lingga, akan mengevaluasi kegiatan yang bersifat seremonial dan perjalanan dinas untuk menyesuaikan angggaran. Hal itu dilakukan, agar anggaran yang tersedia untuk membiayai program kegiatan yang sesuai dengan peruntukkannya.

”Mengenai berapa jumlah APBD 2017, saya belum bisa pastikan. Karena masih menuggu penetapan APBN-P,” ujar Alias Wello, Bupati Lingga, Senin (10/7).

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), telah mulai menyusun draf Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Lingga. Menurutnya, defisit anggaran diperkirakan akan terjadi sesuai dengan kebijakan pengurangan DBH Migas.

Baca Juga :  KPU Verifikasi Partai Berkarya dan Garuda

”Kalau sesuai dengan kebijakan itu, maka pengurangan DBH lumayan juga nilainya. Namun, kami tidak ingin menerka nerka. Kalau memang sudah ditetapkan dalam APBN-P, nanti akan disampaikan,” jelasnya. Ketua DPRD Lingga Riono mengatakan, dengan adanya kebijakan pengurangan DBH diharapkan Pemkab Lingga bijak dalam melakukan pemangkasan program kegiatan. Ia menyarankan, agar program kegiatan yang disusun harus memiliki prioritas dan menyangkut kepentingan masyarakat luas.

”Jika untuk masyarakat jangan ditunda pelaksanaannya. Kami akan mengawasi secara cermat, draf KUA PPAS yang akan dibahas sebelum mengesahkan dalam Perda APBD-P,” ungkap Riono.(TENGKU IRWANSYAH)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here