Demo, Buruh Minta Gubernur Teken UMS

0
237
BURUH demo di Batam menuntut Gubernur Kepri H Nurdin Basirun meneken UMS 2019, Jumat (25/1). Nampak polisi melakukan penjagaan demo tersebut. f-martua/tanjungpinang pos

BATAM – Buruh di Batam kembali menggelar unjuk rasa mendesak Gubernur Kepri H Nurdin Basirun agar menandatangani Surat Keputusan (SK) Upah Minimum Sektoral (UMS) tahun 2019.

Buruh meminta agar Gubernur tidak perlu khawatir terhadap dunia usaha, karena tidak ada surat Apindo atau perwakilan pengusaha yang menyatakan tidak sanggup untuk membayar.

Aksi demo digelar, Jumat (25/1) di depan Graha Kepri, Batam. Seribuan buruh menyampaikan aspirasi di depan aparat kepolisian dengan pembatas kawat berduri.

Sebelum perwakilan buruh diterima perwakilan Pemprov Kepri, Ketua FSPMI Kota Batam, Alfitoni melakukan orasi secara bergantian dengan rekan-rekannya sesama buruh.

”Kita telah beritikad baik memberikan kesempatan kepada Gubernur untuk mengambil sikap. Tapi karena tidak ada kepastian UMS di-SK-kan, kita melakukan aksi,” ungkap Alfitoni.

Disampaikan kepada rekan-rekannya buruh, jika perjuangan mereka masih panjang. Buruh masih tetap menunggu itikad baik Gubernur. Tanpa ada UMS, UMK tidak terlalu berarti. Karena itu, mereka menilai, tidak ada alasan Gubernur menunda penandatanganan UMS.

”Apindo tidak mengeluarkan penolakan. Belum pernah penangguhan upah ke Gubernur. Jadi Pengusaha kita mampu,” tegasnya.

Saat pertemuan antara perwakilan buruh dengan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Kepri, Raja Ariza, diminta juga agar dikeluarkan Peraturan Gubernur. Peraturan Gubernur itu diharapkan terkait kebijakan UMS ke depannya, agar tak digugat orang.

”Kami minta UMS segera diterbitkan. Kami minta dikeluarkan Pergub, agar tidak digugat ke depan,” imbaunya.

Sementara Raja Ariza yang menerima perwakilan buruh, menyatakan kesepakatan atas usulan Pergub. Pergub itu dinilai bisa mengatur UMS yang bisa jadi acuan setiap tahun.

”Bisa itu dilakukan seperti DKI Jakarta dan Jawa Timur. Diatur dalam Pergub, sehingga tidak digugat setiap tahun,” ujarnya.

Untuk SK UMS diharapkan Ariza bisa keluar pada pekan pertama Februari 2019. Ariza menjanjikan untuk mendorong Nurdin Basirun, segera menerbitkan SK UMS.

”Sehingga bisa memberikan kenyamanan bagi buruh. Saya akan dorong pak Gubernur untuk mengeluarkan SK,” imbuhnya. (mbb)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here