Dewan Bintan Protes ke KPU Pusat

0
512
Mutaqin Yasir

BINTAN – Tiga orang anggota dewan mewakili DPRD Kabupaten Bintan, akan mendatangi Kantor KPU pusat, di Jakarta, Rabu (11/4) ini. Dewan Bintan akan mengajukan protes dan mempertanyakan tentang dasar penambahan daerah pemilihan (dapil), untuk Pileg 2019 mendatang.

”Ada tiga orang yang pergi ke Jakarta, untuk menemui KPU pusat. Saya juga pergi, untuk mempertanyakan keputusan penetapan 4 dapil di Bintan ini,” kata Muttaqin Yaser, Sekretaris Komisi II DPRD Bintan, Selasa (11/4) kemarin.

DPRD Bintan menilai, keputusan KPU Pusat yang menambah jumlah dapil di Kabupaten Bintan tersebut, dinilai tidak rasional, dengan kondisi wilayah Bintan. Karena, Dapil II yang baru yaitu wilayah Tambelan, Bintan Pesisir dan Mantang itu, tidak cukup dalam pembagian bilangan pembagi untuk kursi DPRD.

”Bilangan pembaginya tak cukup untuk 3 kursi, di dapil II ini. Kita juga melihat, keputusan KPU pusat menjadikan 4 dapil di Bintan ini, tidak punya dasar,” tegasnya.

Baca Juga :  Rumah Terbakar, PGRI Bintan Santuni Guru Honor

Muttaqin Yaser mengungkapkan, pada saat KPU Bintan melaksanakan uji publik, Februari lalu, ada 12 parpol yang menolak dimekarkan menjadi 4 dapil. Hanya 4 parpl yang setuju diusulkan menjadi 4 dapil. Kemudian, dari akademisi UMRAH Kepri juga menolak dilakukan pemekaran dapil, dari 3 dapil menjadi 4 dapil.

”Hanya akademisi STAIN Sultan Abdurrahman yang menyatakan, jika pemekaran dapil menjadi 4 ini memberikan keuntungan bagi masyarakat, silakan diusulkan. Itu sifatnya silakan, bukan artinya layak untuk dimekar. Saya hadir kok, dan masih ingat seperti apa proses uji publik yang digelar KPU itu,” terang Muttaqin Yaser.

Selain itu, lanjutnya, ormas yang hadir dalam uji publik itu, tidak ada memutuskan kesepatan bulat. Hanya beberapa orang saja yang setuju, untuk dimekarkan dapil. Mayoritas, tidak setuju untuk ditambah dapil, di Kabupaten Bintan.

Baca Juga :  DD Bisa untuk Pendidikan

”Kalau merujuk undang undang Pemilu, pemekaran dapil itu ditujukan kepada dapil yang memiliki kuota 3 sampai sampai 12 kursi. Di Bintan, kuota kursi itu maksimal 10 kursi, di dapil III yang lama. Makanya, kami pertanyakan lagi ke KPU pusat,” tegas Muttaqin Yaser.

Sementara, Agustinus Purba Anggota DPRD Bintan dari Partai Gerinda mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan perubahan dapil tesebut. Namun menurutnya, dengan konsep dapil yang lama dan kuota kursi yang lama, lebih baik dan tepat.

”Kalau bisa kan seperti yang dulu saja, ada 3 dapil dan tidak ada perubahan kursi di setiap dapil. Meski demikian, kami akan mempertanyakan soal perubahan dapil yang baru ini,” jelasnya.

Baca Juga :  Berkas Tak Lengkap, Empat Parpol Dilaporkan ke KPU Pusat

Perubahan jumlah daerah pemilihan dari 3 dapil menjadi 4 dapil untuk penyelenggaraan Pileg 2019, di Kabupaten Bintan ini, dituangan dalam SK KPU Nomor 273/TL.01.3-Kpt/KPU/IV/2018.

Sebelumnya, komisioner KPU Bintan Agung BW mengatakan, KPU Bintan telah menyampaikan hasil uji publik mengenai dapil tersebut, ke KPU pusat melalui KPU Provinsi Kepri, Februari 2018 lalu.

”Ketika ada keputusan 4 dapil ini, itu bukan kewenangan kami lagi. Kami hanya menyampaikan, resume apa yang ada pada saat uji publik. Kemudian, dari pertemuan KPU dengan DPRD Bintan, mereka akan melakukan konsultasi ke KPU RI. Ya silakan,” kata Agung BW, Senin (9/4) lalu. (fre/aan)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here