Dewan Menilai, OPD Pemprov Tak Akur

0
756
PARIPURNA: Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak menerima pandangan fraksi dari Taba Iskandar saat paripurna di DPRD Kepri Dompak, Selasa (18/7).f-suhardi/tanjungpinang pos

DOMPAK – Minimnya penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Kepri menjadi sorotan utama DPRD Kepri. Padahal, anggaran pendapatan dan belanja ini justru diharapkan sebagai penggerak ekonomi yang sedang lesu. Sorotan ini disampaikan mayoritas fraksi-fraksi DPRD di paripurna pandangan umum fraksi terhadap laporan pertanggungjawaban APBD 2016 di ruang rapat utama DPRD, Selasa (18/7).

”Untuk belanja hibah yang mencapai Rp 422 miliar, hanya terealisasi sebesar Rp 419 miliar. Fraksi Golkar melihat akibatnya penyaluran anggaran ke masyarakat berkurang,” kata juru bicara Fraksi Golkar Taba Iskandar. Kondisi ini, sambung Taba, harus dicarikan sesegera mungkin jalan keluarnya. Sehingga, tahun 2017 ini minimnya realisasi anggaran tidak terulang kembali.

Baca Juga :  Isdianto Lantik 14 Pejabat Fungsional

”Tanda-tanda realisasi anggaran akan kembali rendah tahun ini sudah mulai terlihat dengan realisasi anggaran semester pertama ini. Diminta agar Gubernur untuk segera memimpin pelaksanaan anggaran ini dapat dirasakan masyarakat,” kata Taba. Kritikan mirip-mirip juga disampaikan Fraksi Demokrat Plus, Onward Siahaan. Juru bicara Fraksi Onward Siahaan melihat bahwa minimnya penyerapan anggaran yang terjadi di tahun lalu dan semester ini karena lemahnya koordinasi antarOPD.

Gubernur sebagai kepala daerah harus mampu mengkoordinasikan OPD-OPD itu untuk berakselarasi sejak awal. ”Walaupun kami Partai Pengusung, kami melihat bahwa masih minimnya penyerapan anggaran ini karena kurang koordinasi. Gubernur harus segera mengkoordinasikan agar anggaran ini segera diserap per triwulan dan tidak menumpuk di akhir,” pinta Onward.

Baca Juga :  Nurdin Pimpin Konvoi Lintas Komunitas

Ia juga meminta agar Pemprov Kepri juga segera memaksimalkan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat ke daerah. ”Kita masih ada potensi yang belum digarap seperti pertambangan, kelautan dan lain sebagainya. Seharusnya potensi ini segera kita kejar untuk menambah pemasukan kita,” kata Onward.

Fraksi PDIP, PKS-PPP dan Fraksi Amanat Nasional, juga melihat bahwa APBD Kepri merupakan salah satu pendorong pergerakan roda ekonomi Kepri yang saat ini sedang lesu-lesunya. Ke depan, Pemprov Kepri harus segera mengerjakan seluruh kegiatan di awal-awal. Selain mengkritik, fraksi-fraksi di DPRD memuji keberhasilan Pemprov Kepri yang berhasil mempertahankan WTP. (mas)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here