Dewan Sebut BPJS Kesehatan Kurang Pengawasan di RS

0
1068
Pelayanan: Warga Kota Tanjungpinang saat mengurus BPJS Kesehatan di kantor BPJS Kesehatan Tanjugnpinang F-DESI LIZA PURBA/TANJUNGPINANG POS

Tanjungpinang – Pengawasan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih kurang terhadap praktik pelayanan kesehatan di rumah sakit (RS).

Karena layanan kesehatan dengan menggunakan BPJS kesehatan masih banyak dikeluhkan masyarakat Ibu Kota Provinsi Kepri, Tanjungpinang.

Hal ini diungkapkan Anggota Komisi I DPRD Tanjungpinang, Rahma, kepada Tanjungpinang Pos, Senin (13/3).

Menurutnya, jika pengawasan sudah baik, harusnya tidak ada lagi pasien pemegang Kartu Indonesia Sehat (KIS) dibebankan biaya berobatnya, terutama yang sudah mengikuti prosedur.

”Pasien diminta mengikuti prosedur pelayanan ditetapkan, tetapi masih saja pasien diminta membeli obat di luar rumah sakit dan biayanya dibebankan pasien,” kata Rahma.

Bahkan ia menilai praktik pasien membeli obat di luar terkesan disengaja pihak rumah sakit. Jika tidak maka harusnya, tidak ada lagi korban.

Sebab, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah berjalan tiga tahun terakhir ini. Ini artinya bukan persoalan baru.

Baca Juga :  Maskapai Didesak Buka Penerbangan Sore

Apalagi obat yang dibeli pasien pasti bukan yang murah. Ini sangat membebani. Padahal sesuai aturan, jika obat paten atau bukan generik harus tetap disediakan di RS. Asal sesuai kebutuhan medis yang diresepkan dokter spesialis pihak rumah sakit harusnya wajib menyediakan.

Sesuai sosialisasi yang diterima dari BPJS Kesehatan selama ini, jika pihak rumah sakit tak memiliki stok obat, maka pertama pihak apoteker mencari ke apotek yang bekerjasama.

Bila tidak ada ditempat apotek bekerjasama maka boleh menyarankan pasien membeli diluar. Namun ada pemberitahuan bahwa, nantinya uang membeli obat di luar tersebut dapat di klaim atau diganti pihak rumah sakit.

Penjelasan inilah dinilai tak didapatkan pasien dari pihak apoteker rumah sakit. Sehingga pasien membeli sendiri obat tersebut tanpa diganti kembali uangnya.

Baca Juga :  Rumah Veteran Dieksekusi, Penghuninya Ngamuk

”Ini namanya kan terkesan sengaja,” ucapnya tegas.

Padahal secara aturan sudah jelas ada prosedur itu. Maka harusnya tidak ada pasien dibebanin biaya obat lagi, meski membeli harus tetap diganti uangnya.

”Kalau tidak disengaja harusnya pasien menerima penjelasan ini. Yang saya tayakan, sosialisasi BPJS Kesehatan yang kurang ke rumah sakit atau pihak rumah sakit yang tak mau menerapkan aturan itu,” ungkapnya.

Terkait hal ini nantinya akan dikomunikasikan dengan Komisi I DPRD Tanjungpinang. Rencananya, memanggil pihak BPJS Kesehatan mempertanyakan kejelasan ini.

Dengan tujuan tidak ada masyarakat Tanjungpinang masih terkena persoalan yang sama.

”Saya akan sampai nantinya ke anggota Komisi I lainnya, agar segera ditindaklanjuti, apakah melalui pemanggilan BPJS Kesehatan atau lainnya,” paparnya.

Kepala Unit Hukum, Komunikasi Publik dan Kepatuhan BPJS Kesehatan Tanjungpinang, Gunardi Candra mengaku menyayangkan hal ini. Padahal sebelumnya, pihak RSUD Provinsi Kepri sudah berkomitmen akan memberikan pelayanan terbaik. Dengan artian, tidak ada lagi pasien BPJS Kesehatan dikenakan biaya membeli obat.

Baca Juga :  Pemuda Harus Jadi Agen Perubahan

”Kemarin Wakil Direktur (Wadir) RSUP Pak Sunarto sudah sampaikan komitmen ini. Jika masih ada persoalan ini, saya tidak tahu siapa yang salah manajemen atau pegawai di level bawahnya,” tutur.

Ia berjanji akan menemui pihak keluarga korban. Serta mencarikan solusinya. Saat dikonfermasi, Kepala Sub Bagian Informasi dan Pemasaran RSUP Kepri, M Syahril Hafiz, mengaku belum bisa berkomentar banyak, soal masih banyak peserta BPJS tapi disuruh membeli obat oleh pihak rumah sakit.

”Saya belum bisa berkomentar, karena belum dapat persetujuan dari pimpinan,” tegasnya.(Andri – Desi)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here