Direktur BUMD Tangkis Dakwaan Jaksa

0
798
SIDANG: Terdakwa Asep Nana Suryana (rompi merah) memasuki ruang sidang, Rabu (5/7) sore di Pengadilan Negeri Tanjungpinang.F-RAYMON/TANJUNGPINANG

TANJUNGPINANG – Direktur BUMD Kota Tanjungpinang Asep Nana Suryana membantah dirinya menerima uang pungli dari para pemilik kios di kawasan Bintancenter. Hal ini diungkapkan terdakwa Asep Nana Suryana saat mengikuti sidang kedua, Rabu (6/7) sore Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

”Tidak benar uang yang saya diterima Rp 5, 2 juta. Dengan rincian Rp 5 juta untuk uang sewa kios dan Rp 200 ribu untuk uang buku,” sebut Asep usai mendengarkan dari keterangan saksi Ali Peliang di Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

Mantan anggota DPRD Kota Tanjungpinang, terus menangkis dakwan jaksa dan keterangan saksi Ali Piliang yang menyebutkan kalau menyewa kios yang ada di Pasar Bintancenter Rp 8 juta. Ali Piliang menceritakan, pertama kali saat hendak menyewa kios yang berada di kios Nomor 7-C di Pasar Bintancenter Tanjungpinang. Kemudian ia bertemu dengan terdakwa Slamet yang merupakan Koordinator lapangan pasar pada BUMD Tanjungpinang.

Baca Juga :  Jadwal Tes Urine Bocor, 34 Satpol Bolos

”Dalam pertemuan itu terdakwa Slamet mematok harga kios Rp 10 juta namun ada tawar menjadi Rp 8 juta,” katanya kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Benny. Ali mengatakan, pembayaran tidak mau langsung di lapangan melainkan meminta untuk membayar di kantor. Di kantor BUMD Tanjungpinang bertemu dengan terdakwa Asep.

”Saat ketemu dengan Asep di lantai tiga, uang sudah disediakan hanya Rp 7 juta,” katanya. Dalam keterang saksi Ali, Asep mempertanyakan kepada Slamet bagaimana perjanjiannya Rp 8 juta mendengar itu, namun karena Ali sangat butuh kios untuk tempat jualan kembali menambahkan Rp 1 juta.

”Saya tambah Rp 1 juta, uang dikeluarkan dari dompet itu karena saya sangat membutuhkan kios dan merupakan kesepakatan bersama dengan Slamet,” jelasnya. Usai melakukan pembayaran, saksi Ali menerima kwitansi tetapi terdakwa Slamet mengatakan kepada saksi bahwa harga kios yang sebenarnya itu Rp 5.185.000.

Baca Juga :  Tanah Longsor Taman Gurindam Ditutup Terpal

Mendengar keterangan saksi, Ketua Majelis Hakim, Marolop Simamora yang didampingi oleh Hakim Anggota Purwaningsi dan Jonni Gultom, menunda persidangan sampai tanggal 10 Juli 2017 dengan agenda memerintahkan JPU untuk menghadirkan saksi berikutnya. Sebelumnya kedua terdakwa didakwa pasal berlapis yakni pasal 11 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu, kedua terdakwa didakwa dengan pasal 12 huruf e Undang Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan kedua.

Baca Juga :  HKTI Ajak Petani Garap Lahan Tidur

Terhadap kedua terdakwa, juga didakwa dengan dakwaan ketiga, pasal 8 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (cr27)

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here